Jubir Gerindra Soroti Demo UU Cipta Kerja yang Minim Spanduk dan Ada Massa Tak Jelas

Kompas.com - 18/10/2020, 13:07 WIB
Serikat Masyarakat Miskin Indonesia (SRMI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020). Mereka menolak pengesahan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSerikat Masyarakat Miskin Indonesia (SRMI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020). Mereka menolak pengesahan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman menilai ada sejumlah keanehan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja beberapa waktu lalu.

Ia menyoroti minimnya alat peraga yang biasa digunakan dalam demonstrasi seperti spanduk, baliho, atau bendera.

Habiburokhman mengatakan, demonstrasi kemarin sangat berbeda dengan aksi massa pada 1998.

"Saya amati sendiri, ini kan demonya aneh, spanduk minim sekali. Demo itu kan tercipta dari spanduknya, alat peraga demonya itu ada spanduk, ada baliho, ada bendera. Beda dengan (demonstrasi) 98" kata Habiburokhman dalam sebuah diskusi daring, Minggu (18/10/2020).

Baca juga: Kala BEM SI Sindir Jokowi Kabur, Tuding Pemerintah Putar Balikkan Narasi

Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (SI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020). Mereka menolak pengesahan omnibus law  Undang-undang Cipta Kerja.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (SI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020). Mereka menolak pengesahan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja.

Habiburokhman juga menyatakan, di demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja, ada sekelompok massa berjumlah 20-30 orang yang datang mengenakan jaket bertudung (hoodie), memakai topi, tetapi tak menyatu dengan massa inti demo.

Sekelompok massa inilah yang diduga menyebabkan bentrok di aksi demonstrasi.

"Ketika terjadi bentrokan, massa yang paling siap lari, siap kabur, itu massa-massa yang itu tadi, bukan massa yang tertib," ujar Habiburokhman.

"Karena kan kalau mindset (massa) tertib, enggak ada ancang-ancang untuk lari ke mana. Begitu terjadi bentrokan, bingung larinya ke arah mana, sehingga banyak juga jadi korban," tuturnya.

Baca juga: Presiden KSPI: Aksi Buruh Tolak Omnibus Law Akan Semakin Besar

Aliansi mahasiswa Jambi yang menolak omnibus law membawa keranda dan bendera kuning sebagai simbol matinya DPR, pada Senin (12/10/2020).KOMPAS.COM/JAKA HB Aliansi mahasiswa Jambi yang menolak omnibus law membawa keranda dan bendera kuning sebagai simbol matinya DPR, pada Senin (12/10/2020).

Anggota Komisi III DPR RI itu menyebutkan, beberapa waktu lalu dirinya sempat mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan pembebasan 30 anggota Gerakan Pemuda Islam (GPI) dan Pelajar Islam Indonesia (PII) yang terlibat aksi massa.

Kala itu, ia mengetahui ada sekitar 70 anak usia di bawah 17 tahun yang juga ikut diamankan aparat kepolisian tetapi tak jelas asalnya.

Kepada polisi, sebagian anak itu mengaku yatim. Usut punya usut, anak-anak tersebut mengaku yatim agar orangtua mereka tak diminta datang ke kantor polisi.

"Itu temuan-temuan saya, itu kayak jadi pola. Sebagian besar mengaku anak yatim biar orangtuanya enggak dipanggil," ucapnya.

Baca juga: 12 Perintah Kapolri Redam Aksi Buruh soal RUU Cipta Kerja: Pantau Medsos hingga Kontra Narasi

Ribuan buruh saat berunjuk rasa di depan Kantor Bupati SerangKOMPAS.com/RASYID RIDHO Ribuan buruh saat berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Serang

Terkait adanya kemungkinan anak-anak tersebut dibayar, Habiburokhman mengaku tak tahu menahu.

Namun, ia menyebut, mudah untuk menggerakkan anak-anak di situasi pandemi Covid-19. Sebab, selama tujuh bulan masa pandemi, banyak anak yang merasa jenuh dan butuh pelampiasan.

"Saat ini sebetulnya kalau saya si posisi ingin menggerakkan orang berbuat rusuh itu nggak terlalu sulit. Namanya anak-anak stres berbulan-bulan, ayo jalan-jalan ke DPR ikut-ikut acara begini, kan ada pelampiasan dari kejenuhan psikologis mereka," kata dia.

Baca juga: Moeldoko : Ada 35 PP dan 5 Perpres UU Cipta Kerja yang Tengah Disiapkan

Ratusan mahasiswa Universitas Pattimura Ambon memblokade Jembatan Merah Putih saat berunjuk rasa menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja di Ambon, Kamis (8/10/2020). Aksi unjuk rasa tersebut berakhir bentrok dengan aparat kepolisianKOMPAS.com/RAHMAT RAHMAN PATTY Ratusan mahasiswa Universitas Pattimura Ambon memblokade Jembatan Merah Putih saat berunjuk rasa menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja di Ambon, Kamis (8/10/2020). Aksi unjuk rasa tersebut berakhir bentrok dengan aparat kepolisian

Untuk diketahui, sejak omnibus law Undang-undang Cipta Kerja disahkan melalui rapat paripurna DPR pada 5 Oktober 2020, muncul sejumlah penolakan.

Pengesahan UU tersebut menimbulkan kontroversi karena pasal-pasal di dalamnya dinilai merugikan masyarakat, khususnya para pekerja atau buruh. Selain itu, proses penyusunan dan pembahasan naskahnya pun dianggap tertutup dari publik.

Aksi demonstrasi pun terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air. Di Jakarta, aksi massa berakhir ricuh dengan adanya perusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas umum.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X