MK Diminta Kabulkan Gugatan Uji Formil UU KPK Agar DPR Tak Lagi Ugal-ugalan

Kompas.com - 17/10/2020, 17:01 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comGedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi ( MK) diminta mengabulkan gugatan judicial review atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar DPR tidak lagi seenaknya dalam menyusun undang-undang.

Salah satu pemohon uji formil UU KPK, Ismid Hadad menilai, pemerintah dan DPR akhir-akhir ini semakin seenaknya dengan terburu-buru dan mengabaikan aspirasi publik dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

"Kenapa proses ini penting sekali diuji kembali dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi? Karena para pembuat, penyusun, dan pembentuk UU yaitu DPR bersama dengan pemerintah, sekarang ini melakukan proses pembuatan undang-undang itu dengan cara-cara yang semakin seenaknya sendiri," kata Ismid dalam acara dalam acara diskusi bertajuk “Refleksi Satu Tahun Pengundangan UU KPK Baru: Menakar Putusan Akhir Uji Materi UU KPK", Sabtu (17/10/2020).

"Saya bilang sih bahkan dengan cara-cara yang sembrono, ugal-ugalan, terburu-buru, dan sama sekali tidak peduli kepada suara rakyat," kata Ismid.

Baca juga: Minta MK Kabulkan Uji Formil UU KPK, Laode: Dengarkan Kata Hati, Dahulukan Keadilan

Setelah sukses mengesahkan revisi UU KPK yang dibahas secara kilat dan senyap pada September 2019, DPR telah menggolkan beberapa UU yang dibahas secara kilat dan senyap pula.

Sebut saja revisi UU Mineral dan Batubara, revisi UU Mahkamah Konstitusi, dan UU Cipta Kerja yang akhirnya menciptakan gelombang protes di sejumlah wilayah.

Menurut Ismid, sikap seenaknya tersebut tidak lepas dari catatan sejarah yang menunjukkan MK belum pernah mengabulkan gugatan uji formil.

"Karena itulah membuat DPR makin merasa sangat arogan sekali melakukan proses yang cacat hukum itu. Karena punya anggapan 'Ah toh Mahkamah Konsitusi tidak berbuat apa-apa pada proses yang keliru'," ujar Ismid.

Ismid pun berharap MK dapat menegakkan marwahnya dengan mengabulkan gugatan uji formil UU yang proses penyusunannya bermasalah, termasuk UU KPK.

"Kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar dihentikan kesan dan citra dari Mahkamah Konstitusi diperlakukan hanya sekadar sebagai cuci piring yang kotor yang dilakukan oleh para anggota DPR dan juga dibernakan oleh pemerintah untuk produk UU yang hasilnya jorok dan merugikan masyarakat," kata dia.

Baca juga: Tenggat Waktu 45 Hari Ajukan Uji Formil UU di MK Dinilai Cukup

Sejak disahkan oleh DPR pada September 2019 lalu, UU KPK hasil revisi digugat oleh sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi.

Salah satu gugatan diajukan oleh pimpinan KPK masa jabatan 2015-2019. Mereka adalah Agus Rahardjo, Laode M Syarief, dan Saut Situmorang.

Selain ketiga nama itu, gugatan juga dimohonkan sepuluh pegiat anti korupsi, antara lain eks pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan Mochamad Jasin serta beberapa nama lain, yaitu Betty Alisjahbana, Ismid Hadad, dan Tini Hadad.

Dalam petitum gugatannya, Agus dkk meminta agar MK menyatakan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK mengalami cacat formil dan cacat prosedural sehingga tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jubir Luruskan Pernyataan Luhut agar Pemeriksaan Edhy Prabowo Tak Berlebihan

Jubir Luruskan Pernyataan Luhut agar Pemeriksaan Edhy Prabowo Tak Berlebihan

Nasional
KPAI: 83,68 Persen Sekolah Belum Siap Lakukan Pertemuan Tatap Muka

KPAI: 83,68 Persen Sekolah Belum Siap Lakukan Pertemuan Tatap Muka

Nasional
Sekilas tentang Operasi Tinombala yang Bertugas Menumpas Kelompok MIT Ali Kalora

Sekilas tentang Operasi Tinombala yang Bertugas Menumpas Kelompok MIT Ali Kalora

Nasional
Gonjang-ganjing Jelang Ganti Kapolri, Geng Solo, Makassar, Pejaten, dan Independen

Gonjang-ganjing Jelang Ganti Kapolri, Geng Solo, Makassar, Pejaten, dan Independen

Nasional
Jauhkan Diri Dari Money Politics, Mahasiswa DIharapkan Lakukan Ini di Pilkada 2020

Jauhkan Diri Dari Money Politics, Mahasiswa DIharapkan Lakukan Ini di Pilkada 2020

Nasional
RS Ummi dan MER-C Diminta Penuhi Panggilan Polisi, Mahfud: Harus Datang, Harus Koperatif

RS Ummi dan MER-C Diminta Penuhi Panggilan Polisi, Mahfud: Harus Datang, Harus Koperatif

Nasional
Ketua Satgas Covid-19: Kami Minta Rizieq Shihab untuk Kooperatif dan Beri Teladan

Ketua Satgas Covid-19: Kami Minta Rizieq Shihab untuk Kooperatif dan Beri Teladan

Nasional
Soal Kerumunan, Mahfud Minta Rizieq Shihab Kooperatif Penuhi Panggilan Polisi

Soal Kerumunan, Mahfud Minta Rizieq Shihab Kooperatif Penuhi Panggilan Polisi

Nasional
Tanggapi Luhut yang Minta Edhy Prabowo Tak Diperiksa Berlebihan, Firli: Ibarat Obat, Pas Takarannya

Tanggapi Luhut yang Minta Edhy Prabowo Tak Diperiksa Berlebihan, Firli: Ibarat Obat, Pas Takarannya

Nasional
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj Positif Covid-19

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj Positif Covid-19

Nasional
PKS Luncurkan Lambang Baru, Kini Berwarna Oranye dan Berbentuk Bulat

PKS Luncurkan Lambang Baru, Kini Berwarna Oranye dan Berbentuk Bulat

Nasional
Pemerintah Bakal Tindak Tegas Masyarakat yang Tak Kooperatif Buka Hasil Swab Test

Pemerintah Bakal Tindak Tegas Masyarakat yang Tak Kooperatif Buka Hasil Swab Test

Nasional
Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Kedisiplinan Warga, dan Rencana Libur Akhir Tahun

Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Kedisiplinan Warga, dan Rencana Libur Akhir Tahun

Nasional
Jusuf Kalla Kecam Aksi Teror di Sigi, Minta Polisi Tumpas Tuntas Terorisme

Jusuf Kalla Kecam Aksi Teror di Sigi, Minta Polisi Tumpas Tuntas Terorisme

Nasional
Janji Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Sigi

Janji Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Sigi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X