KSP: Susah Menjelaskan soal UU Cipta Kerja, Publik Lebih Percaya Media Sosial

Kompas.com - 17/10/2020, 11:40 WIB
Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Ade Irfan Pulungan, di Kantor Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018).  KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Ade Irfan Pulungan, di Kantor Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengatakan, saat ini lebih banyak perbincangan negatif mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya terkait klaster ketenagakerjaan.

Menurutnya, publik lebih percaya dengan konten yang tersebar di media sosial. Padahal, kata Irfan, banyak informasi yang dapat dikategorikan sebagai hoaks.

"Saya juga susah menjelaskan kepada publik karena kita lebih percaya dengan dunia medsos, yang beredar di media sosial," kata Irfan dalam diskusi daring bertajuk Omnibus Law dan Aspirasi Publik, Sabtu (17/10/2020).

Baca juga: Pengamat: Pemerintah Gagal Lindungi Pekerja dalam Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja

Beberapa informasi yang menurut Irfan hoaks antara lain soal ketiadaan pesangon bagi pekerja yang kena PHK hingga hak cuti.

Namun, Irfan memastikan hal-hal tersebut tidak benar dan pemerintah mengakomodasi aspirasi publik.

"Banyak informasi yang kita dapatkan di medsos tentang hal-hal yang negatif, apalagi tentang klaster ketenagakerjaan. Terkait misalnya pesangon tidak ada lagi, cuti, dan sebagainya," tutur Irfan.

"Tapi pada prinsipnya sebagaimana kami jelaskan bahwa hal-hal tersebut bisa kami klarifikasi, bahwa hal tersebut tidak benar," ucapnya.

Baca juga: Pembahasan RUU Cipta Kerja Dinilai Cacat Prosedur karena Tertutup dari Publik

Dalam kesempatan itu, ia sekaligus membantah pembentukan UU Cipta Kerja dilakukan secara tertutup.

Irfan mengatakan, seluruh proses pembahasan terbuka dan dapat diakses publik. Menurut Irfan, hal ini dikembalikan kepada publik apakah mau menyimak atau tidak.

"Saya yakini tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutupi terhadap pembahasan-pembahasan dari UU Cipta Kerja. Itu tadi mungkin waktu kita saja yang tidak cukup kuat untuk mencermati secara keseluruhan proses yang ada di DPR," tutur dia.

Baca juga: Pakar Hukum: Pembentukan UU Cipta Kerja Praktik Terburuk Proses legislasi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sosiolog UI: Pendekatan Komunitas untuk Atasi Covid-19 Lebih Unggul Dibanding Program Pemerintah Selama Ini

Sosiolog UI: Pendekatan Komunitas untuk Atasi Covid-19 Lebih Unggul Dibanding Program Pemerintah Selama Ini

Nasional
Nurdin Abdullah Tersangka, KSP: Kami Kaget, Apalagi Beliau Dikenal Kreatif dan Inovatif

Nurdin Abdullah Tersangka, KSP: Kami Kaget, Apalagi Beliau Dikenal Kreatif dan Inovatif

Nasional
Pemerintah Disarankan Mulai Tanggulangi Pandemi Covid-19 Berbasis Akar Rumput

Pemerintah Disarankan Mulai Tanggulangi Pandemi Covid-19 Berbasis Akar Rumput

Nasional
Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Nasional
Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Nasional
KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

Nasional
Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Nasional
Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Nasional
Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Nasional
Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nasional
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Nasional
Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Nasional
Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

Nasional
KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X