Surat Dakwaan Djoko Tjandra dalam Kasus yang Ditangani Kejagung dan Bareskrim Akan Digabung

Kompas.com - 16/10/2020, 20:45 WIB
Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOTerpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Surat dakwaan tersangka Djoko Tjandra untuk kasus dugaan korupsi yang ditangani Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung rencananya akan digabung.

Djoko Tjandra ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dalam kasus penghapusan red notice di Interpol.

Selain itu, Djoko Tjandra juga berstatus tersangka dalam kasus yang ditangani Kejagung, yaitu dugaan korupsi terkait kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

"Rencananya khusus untuk tersangka Joko Soegiarto Tjandra, pelimpahan perkaranya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan digabungkan sesuai ketentuan Pasal 141 KUHAP," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono melalui keterangan tertulis, Jumat (16/10/2020).

Baca juga: Kejagung Serahkan Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya ke Kejari Jakarta Pusat

Pelimpahan tahap II untuk kedua kasus tersebut pun dilakukan bersamaan pada Jumat ini.

Pelimpahan tahap II yakni ketika penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum (JPU).

Djoko Tjandra dilimpahkan kepada JPU pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

"Selain pelimpahan dari penyidik Kejaksaan Agung, juga dilaksanakan pelimpahan berkas perkara atas nama yang sama (Djoko Tjandra) dalam perkara penghapusan red notice dari Bareskrim Polri," tutur Hari.

Baca juga: Diduga Bikin Proposal Urus Fatwa MA, Jaksa Pinangki Minta DP 500.000 Dollar AS

Dalam kasus yang ditangani Bareskrim, Djoko Tjandra diduga sebagai pemberi suap. Terdapat tiga tersangka lain yang ditetapkan polisi dalam kasus ini.

Sementara dalam kasus yang ditangani Kejagung, Djoko Tjandra diduga memberikan suap kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Sedangkan, Andi Irfan Jaya diduga menjadi perantara yang memberikan uang dari Djoko Tjandra kepada Pinangki.

Suap tersebut diduga terkait kepengurusan fatwa di MA agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali sehingga ia dapat kembali ke Indonesia tanpa menjalani vonis dua tahun penjara di kasus itu.

Baca juga: Kejagung: Pinangki Tawari Djoko Tjandra Fatwa MA

Pinangki telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

Pinangki didakwa menerima uang sebesar Rp 500.000 dollar AS dari Djoko Tjandra, melakukan tindak pidana pencucian uang, serta melakukan pemufakatan jahat.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Nasional
Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Nasional
Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Nasional
KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Ada 164.346 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 22 Oktober: Ada 164.346 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 43.928 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 22 Oktober: 43.928 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 301.006 Pasien Covid-19 Sembuh, Tambah 3.497

UPDATE 22 Oktober: 301.006 Pasien Covid-19 Sembuh, Tambah 3.497

Nasional
Ini Alasan Koalisi Dorong Peradilan Umum jika Pelaku Penembakan Pendeta Yeremia Ditangkap

Ini Alasan Koalisi Dorong Peradilan Umum jika Pelaku Penembakan Pendeta Yeremia Ditangkap

Nasional
Komnas Perempuan Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas Perempuan Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wapres Minta Santri Tetap Kreatif dan Inovatif di Tengah Pandemi

Wapres Minta Santri Tetap Kreatif dan Inovatif di Tengah Pandemi

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Tambah 102 Orang, Pasien Meninggal Covid-19 Kini 12.959

UPDATE 22 Oktober: Tambah 102 Orang, Pasien Meninggal Covid-19 Kini 12.959

Nasional
Marak Kasus Kekerasan di Papua, Ini Saran Bagi Pemerintah

Marak Kasus Kekerasan di Papua, Ini Saran Bagi Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X