Pengamat Catat Ada 3 UU yang Dipaksakan dalam Setahun Terakhir

Kompas.com - 16/10/2020, 16:43 WIB
Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif Veri Junaidi meminta pemerintah konsentrasi perbaikan sistem Pilkada langsung. KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAKetua Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif Veri Junaidi meminta pemerintah konsentrasi perbaikan sistem Pilkada langsung.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif ( Kode Inisiatif) Veri Junaidi mencatat ada tiga undang-undang yang dipaksakan untuk disahkan dalam setahun terakhir tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Dalam proses pengambilan kebijakan, kami melihat dalam satu tahun belakangan mengkhawatirkan," kata Veri dalam diskusi virtual, Jumat (16/10/2020).

"Kami lihat memang belakangan pemerintah dan DPR lebih banyak memaksakan apa yang menjadi target pemerintah dan DPR dalam mengambil kebijakan," sambungnya.

Baca juga: Pasal Tentang Syarat Usia dan Masa Jabatan Hakim dalam UU MK Digugat

Veri mengatakan, hal ini diawali dengan Revisi UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang disahkan pada 17 September tahun lalu.

Saat itu, DPR dan pemerintah buru-buru merevisi dan mengesahkan RUU tersebut meski mendapat pertentangan dari publik karena dianggap bisa melemahkan KPK.

Veri menilai, setelah itu pemerintah dan DPR terus menggunakan cara yang sama, yakni buru-buru merevisi UU tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat.

Ini terjadi pada revisi UU tentang Mahkamah Konstitusi yang berlangsung kilat dan akhirnya disahkan pada 1 September lalu.

Baca juga: Standar Ganda Jokowi Sikapi RKUHP dan RUU KPK...

Padahal, Kode Inisiatif juga sudah menyampaikan penolakan terhadap RUU itu karena berpotensi menjadikan MK sebagai kaki tangan penguasa dengan perubahan pasal terkait perpanjangan masa jabatan hakim.

Kode Inisiatif saat ini tengah melakukan uji materi UU MK tersebut ke MK.

Terakhir, pemerintah dan DPR juga memaksakan untuk mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu, meski RUU tersebut mendapat penolakan luas dari masyarakat, khususnya buruh.

"Pro kontra sebenarnya hal biasa. Tapi yang penting bagaimana respon pemerintah dan DPR mampu mendengarkan dan mengolah aspirasi menjadi sebuah kebijakan. Itu sayangnya tidak terjadi," kata Veri.

Baca juga: Banyaknya Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Bertentangan dengan Tujuan Pemerintah

Terlepas dari substansi UU Cipta Kerja yang dianggap banyak merugikan buruh, Veri menilai proses pembahasan dan pengesahan UU itu pun sudah cacat secara prosedural karena dilakukan tertutup dan mengabaikan aspirasi masyarakat.

Oleh karena itu, Veri mendukung uji materi UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi baik secara formil maupun materiil.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X