Komnas Perempuan Sebut Gugatan Korban Pemerkosaan untuk Kapolri Jadi Bukti Diperlukannya RUU PKS

Kompas.com - 16/10/2020, 15:27 WIB
Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi diantaranya agar pemerintah agar membuka pembahasan RUU PKS, menarik Omnibus Law dan memberikan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww. ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBIMassa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi diantaranya agar pemerintah agar membuka pembahasan RUU PKS, menarik Omnibus Law dan memberikan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menilai adanya korban pemerkosaan yang menggugat Kapolri dan Kapolres Sikka, Nusa Tenggara Timur, adalah bukti diperlukannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Hal itu dikatakan oleh Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi kepada Kompas.com, Kamis (15/10/2020).

"Betul (sebagai bukti perlunya RUU PKS), untuk memberikan kepastian kepada korban," kata Aminah.

"Bahwa ketika korban mengklaim keadilannya melalui sistem peradilan pidana, korban akan terpenuhi keadilannya dan pemulihannya," lanjut dia.

Baca juga: Korban Pemerkosaan Gugat Kapolri dan Kapolres, Komnas Perempuan: Ini untuk Ingatkan Negara

Aminah mengatakan, penanganan kasus kekerasan seksual sering kali mandek karena kerja sama antara penegak hukum tidak terpadu dengan baik.

Ia menilai, jika penyidik dan penuntut umum bekerja dengan terpadu, maka tidak akan ada kasus kekerasan yang mangkrak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Termasuk dengan melibatkan pendamping korban untuk setiap tahapan pemeriksaan, agar korban dapat lebih terbantu dan mendapatkan pemulihan," ujarnya.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan sampai saat ini masih mendesak DPR untuk memasukan RUU PKS masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2021.

Baca juga: Kapolri dan Kapolres Digugat Korban Pemerkosaan, Polisi: Kami Sudah Gelar Kembali Kasus Ini

"Jadikan RUU PKS sebagai RUU Prioritas Prolegnas 2021 agar koordinasi antar institusi penagak hukum terintegrasi dengan lembaga layanan korban," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, dibantu 13 advokat, keluarga EDJ, siswi SMA di Sikka, menggugat Kapolri dan Kapolres Sikka ke PN Maumere.

Adapun gugatan telah dimasukkan ke Pengadilan Negeri Maumere dengan nomor register : 134/Sk/PDT/9/2020/PN.Mme, Senin (21/9/2020).

Keluarga EDJ melalui 13 kuasa hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Kemanusiaan (TAHK) menggugat Kapolri dan Kapolres Sikka karena dinilai melakukan pembiaran dalam penanganan kasus pemerkosaan yang menimpa EDJ.

Baca juga: Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Sering Mandek, Komnas Perempuan Sebut Ada Perbedaan Cara Pandang

Ketua TAHK Yohanes Dominikus Tukan mengatakan, kasus itu telah dilaporkan pada 2016. Namun, hingga kini kasusnya tak jelas.

Selain itu, saat pelaporan dilakukan, polisi telah menahan terlapor berinisial JLW, tetapi dilepaskan polisi dan hingga kini JLW bebas berkeliaran.

"Dasar pertimbangan melakukan gugatan adalah kepolisian sempat menahan pelaku selama tiga minggu, tetapi kemudian dibebaskan," ungkap Yohanes dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (14/10/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Catat Kelanjutan Pemburukan Pemberantasan Korupsi

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Catat Kelanjutan Pemburukan Pemberantasan Korupsi

Nasional
UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

Nasional
Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Nasional
Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Sudah Ada 109.796.866 Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 20 Oktober: Sudah Ada 109.796.866 Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

Nasional
Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Nasional
UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Akan Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Akan Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Nasional
Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Nasional
Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 16.376 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Oktober: Ada 16.376 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.