Korban Pemerkosaan Gugat Kapolri dan Kapolres, Komnas Perempuan: Ini untuk Ingatkan Negara

Kompas.com - 16/10/2020, 12:49 WIB
Ilustrasi ISTOCKIlustrasi
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan ( Komnas Perempuan) menilai kasus korban pemerkosaan EDJ yang menggugat Kapolri dan Kapolres di Maumere, Nusa Tenggara Timur harus menjadi pengingat bagi penegak hukum untuk serius menangani kasus kekerasan seksual.

Pernyataan ini disampaikan Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi, kepada Kompas.com, Kamis (15/10/2020).

" Gugatan ini juga untuk mengingatkan negara, khususnya aparat penegak hukum untuk memberikan perhatiaan serius, akuntable dan profesional dalam menanggani kasus kekerasan seksual," kata Aminah.

Baca juga: Diperkosa Saat Masih SD, Siswi SMK Gugat Kapolri dan Kapolres Sikka atas Pembiaran Kasus

Aminah juga menilai gugatan tersebut merupakan bentuk daya resiliensi korban kekerasan seksual. Ia pun medukung langkah EDJ untuk melakukan gugatan tersebut.

"Komnas Perempuan mendukung setiap upaya resiliensi korban, termasuk melalui berbagai gugatan hukum," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, dibantu 13 advokat, keluarga EDJ, siswi SMA di Sikka, menggugat Kapolri dan Kapolres Sikka ke PN Maumere.

Adapun gugatan telah dimasukkan ke Pengadilan Negeri Maumere dengan nomor register : 134/Sk/PDT/9/2020/PN.Mme, Senin (21/9/2020).

Baca juga: Komnas Perempuan: UU Cipta Kerja Berpotensi Rugikan Pekerja Perempuan

Keluarga EDJ melalui 13 kuasa hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Kemanusiaan (TAHK) menggugat Kapolri dan Kapolres Sikka karena dinilai melakukan pembiaran dalam penanganan kasus pemerkosaan yang menimpa EDJ.

Ketua TAHK Yohanes Dominikus Tukan mengatakan, kasus itu telah dilaporkan pada 2016. Namun, hingga kini kasusnya tak jelas.

Selain itu, saat pelaporan dilakukan, polisi telah menahan terlapor berinisial JLW, tetapi dilepaskan polisi dan hingga kini JLW bebas berkeliaran.

"Dasar pertimbangan melakukan gugatan adalah kepolisian sempat menahan pelaku selama tiga minggu, tetapi kemudian dibebaskan," ucap Yohanes dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (14/10/2020).

Baca juga: UU Pornografi Diuji ke MK, Komnas Perempuan Singgung Urgensi RUU PKS



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X