Prabowo Akan Melawat ke Austria, Bahas Pembelian Jet Tempur Bekas

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dijadwalkan akan melawat ke Austria pada Selasa (20/10/2020).

Kunjungan kerja itu akan dilakukan setelah mengakhiri kunjungannya ke Amerika Serikat (AS) pada Senin (19/10/2020).

Rencana kunjungan tersebut diketahui melalui Surat Menteri Pertahanan bernomor 241/M/2020 yang ditandatangani Prabowo pada Kamis (8/10/2020).

Surat tersebut merupakan surat balasan kepada Menhan Austria Klaudia Tanner berkaitan dengan upaya Indonesia memboyong pesawat tempur bekas milik angkatan udara Austria, Eurofighter Typhoon.

Baca juga: Austria Siap Lepas 15 Pesawat Tempur Eurofighter Typhoon Bekas ke Indonesia

Dalam pemberitaan salah satu media Austria, Kronen Zeitung, Selasa (13/10/2020), Prabowo dan Klaudia disebut akan menggelar pembicaraan mengenai potensi kesepakatan pembelian Eurofighter.

"Pekan depan mungkin akan ada pertemuan bersejarah di Kementerian Pertahanan: Panglima TNI Prabowo Subianto secara pribadi akan mengunjungi Menteri Klaudia Tanner untuk mengadakan pembicaraan serius awal soal kemungkinan 'kesepakatan Eurofighter'," tulis Kronen Zeitung yang dikutip Kompas.com, Jumat (16/10/2020).

Sebelumnya, Prabowo telah mengajukan penawaran pembelian 15 Eurofighter Typhoon kepada Austria.

Penawaran itu termuat dalam surat yang dilayangkan Prabowo kepada Klaudia pada 10 Juli 2020.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Minta Prabowo Batal Beli Eurofighter Typhoon

Akan tetapi, rencana pembelian Eurofighter itu menuai kritik tajam dari dalam negeri karena statusnya sebagai jet tempur bekas negara Eropa.

Prabowo Subianto sendiri saat ini tengah berkunjung ke AS sejak 15-19 Oktober. Kunjungan itu dalam rangka memenuhi undangan Menhan AS, Mark Esper.

Prabowo dan Mark Esper akan menggelar pembicaraan di Gedung Pentagon Virginia, AS, guna membahas kerja sama pertahanan Indonesia-AS.

Selain bertemu Mark Esper, Prabowo juga dilaporkan akan menggelar pembicaraan dengan sejumlah pejabat tinggi di pemerintahan Presiden Donald Trump.