Kompas.com - 16/10/2020, 07:39 WIB
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono (kanan) di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2020). Dok. Divisi Humas PolriKepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono (kanan) di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi akhirnya membeberkan sejumlah bukti unggahan maupun percakapan yang menjerat sembilan tersangka terkait demonstrasi menolak UU Cipta Kerja yang berujung ricuh.

Sebagian besar dari para tersangka tersebut merupakan petinggi organisasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono menuturkan, unggahan para tersangka mengandung ujaran kebencian berdasarkan SARA atau hasutan atau hoaks hingga menyebabkan aksi berujung anarkis.

"Berkaitan dengan penyebaran dengan pola hoaks, mengakibatkan anarkis dan vandalisme, sehingga membuat petugas luka, barang-barang dinas rusak, gedung, dan fasilitas umum," kata Argo di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2020).

Baca juga: Kapolri dan Kapolres Digugat Korban Pemerkosaan, Polisi: Kami Sudah Gelar Kembali Kasus Ini

"Semuanya membuat kepentingan umum terganggu," sambung dia.

Sebanyak empat tersangka ditangkap terkait aksi menolak UU Cipta Kerja yang berujung rusuh di Medan, Sumatera Utara, dengan inisial, KA, JG, NZ, dan WRP.

Adapun KA atau Khairi Amri merupakan Ketua KAMI Medan.

Kemudian, lima tersangka yang ditangkap di Jabodetabek terdiri dari, KA, DW, Anton Permana, Syahganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat. Ketiga nama terakhir merupakan petinggi KAMI.

Kasus di Medan

Argo menuturkan, para tersangka yang ditangkap terkait aksi di Medan tergabung dalam anggota grup aplikasi WhatsApp bernama "KAMI Medan".

Baca juga: Tahan Petinggi KAMI, Polri: Tak Ada Penangguhan

Berdasarkan keterangan polisi, Khairi Amri merupakan admin grup tersebut.

Khairi, kata Argo, mengunggah foto gedung DPR RI ke dalam grup disertai narasi negatif.

"Yang dimasukkan ke WAG ini ada foto kantor DPR RI dimasukkan di WAG, kemudian tulisannya, ‘Dijamin komplit, kantor, sarang maling dan setan’, ada di sana tulisannya," tutur Argo.

Tak hanya itu, tulisan Khairi lainnya di grup diduga berbunyi, 'Mengumpulkan saksi untuk melempari DPR dan melempari polisi' serta 'Kalian jangan takut dan jangan mundur'.

Khairi tak hanya menulis di grup. Argo mengklaim memiliki bukti Khairi beraksi di lapangan dengan peran memberi nasi bungkus serta arahan kepada peserta demonstrasi.

"Fotonya tidak saya bawa, jadi tersangka KA tadi sedang mengumpulkan massa, sambil bagi nasi bungkus, dia menyampaikan arahan," ucap dia.

Baca juga: Penjelasan Polri soal Penolakan terhadap Gatot Nurmantyo dkk Saat Ingin Jenguk Petinggi KAMI

Sementara, tersangka JG diduga menulis instruksi pembuatan skenario sebagaimana kerusuhan Mei 1998 untuk aksi di Medan.

Di grup tersebut, polisi mengatakan, JG menulis 'Buat skenario seperti 98', 'Penjarahan toko China dan rumah-rumahnya', 'Preman diikutkan untuk menjarah', serta 'Batu kena satu orang, bom molotov bisa kebakar 10 orang dan bensin bisa berjajaran'.

Sementara, di grup yang sama, tersangka WRP diduga menulis 'Besok wajib bawa bom molotov'.

Aparat kepolisian pun mengaku menemukan bom molotov saat aksi di Medan. Bom itu disebut telah membakar sebuah mobil.

Terakhir, untuk tersangka NZ, ia diduga menulis 'Medan cocoknya didaratin. Yakin pemerintah sendiri bakal perang sendiri sama China' di grup tersebut.

Baca juga: Ini Peran Petinggi KAMI Medan hingga Akhirnya Diciduk Aparat

Percakapan para tersangka itu pun dijadikan bukti oleh polisi. Selain itu, petugas juga menyita uang Rp 500.000 yang dikumpulkan melalui grup KAMI Medan.

"Dari WAG tadi, dia mengumpulkan uang untuk menyuplai logistik, baru terkumpul Rp 500.000," tutur Argo.

Akibat perbuatannya, keempat tersangka dijerat Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45A ayat 2 UU ITE dan Pasal 160 KUHP. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara.

Tiga Petinggi KAMI

Berbeda dari kasus di Medan, para tersangka yang ditangkap di wilayah Jabodetabek dijerat kasus karena unggahan di media sosial.

Petinggi KAMI Jumhur Hidayat (JH) misalnya. Argo menuturkan, Jumhur diduga menyebar konten berisi ujaran kebencian di akun Twitter pribadinya.

Baca juga: Polri Ungkap Percakapan Para Tersangka di Grup WhatsApp “KAMI Medan”

"Dia (JH) menulis salah satunya, 'UU memang untuk primitif, investor dari RRC dan pengusaha rakus'. Ini ada di beberapa tweet-nya," ungkap Argo.

Sementara, petinggi KAMI lainnya, Anton Permana (AP), diduga menyebarkan konten negatif lewat Facebook serta Youtube.

Salah satu unggahan Anton menyinggung multifungsi Polri yang dinilai melebihi dwifungsi ABRI. Unggahan Anton lainnya ada yang terkait dengan UU Cipta Kerja.

"Juga ada 'Disahkan UU Ciptaker, bukti negara ini telah dijajah', kemudian juga 'Negara sudah tidak kuasa lindungi rakyatnya' dan 'Negara dikuasai oleh cukong VOC gaya baru'," ucap Argo.

Untuk petinggi KAMI, Syahganda Nainggolan (SN), ia diduga mengunggah konten negatif ke Twitter.

Baca juga: Hendak Jenguk Petinggi KAMI di Tahanan Bareskrim, Gatot Nurmantyo dkk Ditolak

Syahganda mengunggah foto dan disertai dengan narasi atau keterangan yang tidak sesuai. Motifnya, kata Argo, karena Syahganda ingin mendukung peserta aksi.

"Dia modusnya ada foto, kemudian dikasih tulisan, dikasi keterangan yang tidak sama kejadiannya. Ini contohnya, ini kejadian di Karawang tapi gambarnya berbeda," tutur dia.

Dalam kasus ini, Jumhur dan Anton terancam hukuman 10 tahun penjara, sementara Syahganda terancam dipidana penjara selama 6 tahun.

Dua tersangka lain

Masih ada dua tersangka lainnya yang termasuk dalam rangkaian penangkapan di Jabodetabek, dengan inisial DW dan KA.

Argo membeberkan, DW merupakan pemilik akun Twitter @podoradong. DW disebut memiliki empat akun dengan ribuan pengikut atau followers.

Baca juga: Polda Jabar Panggil Petinggi KAMI Terkait Polisi yang Disekap dan Dianiaya

Unggahan di Twitter tersebut dijadikan polisi sebagai bahan untuk memproses hukum DW.

"Dia (DW) juga menulis di sana bahwa ‘Bohong kalau urusan omnibus law bukan urusan Istana, tapi sebuah kesepakatan’ dan sebagainya. Ada beberapa yang sudah kita jadikan barang bukti," beber Argo.

Terakhir, tersangka KA diduga menyebarkan berita bohong atau hoaks terkait UU Cipta Kerja di akun Facebook miliknya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menyebut motif KA adalah mendukung penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

"Berkaitan dengan butir-butir yang beredar, butir-butir yang tidak benar dari pasal-pasal yang beredar di medsos. Dia nulisnya 13 butir di UU Cipta Kerja yang semuanya bertentangan," kata dia.

Baca juga: Penangkapan Para Petinggi KAMI...

Untuk kasus tersebut, DW dan KA terancam hukuman 6 tahun penjara.

Kini, para tersangka mendekam di Rutan Salemba cabang Bareskrim Polri.

Argo menegaskan, pihaknya tidak akan menangguhkan penahanan kesembilan tersangka.

"Sesuai dengan petunjuk pimpinan, semuanya proses dan tidak ada penangguhan (penahanan)," ucap mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya tersebut.

Bareskrim masih melakukan proses penyidikan lebih lanjut dalam kasus ini. Tak menutup kemungkinan, ada tersangka lain yang akan ditetapkan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Berikan 4 Tips Menjalankan Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa

Kemenkes Berikan 4 Tips Menjalankan Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa

Nasional
Kasus Mingguan Naik, Satgas Covid-19: Dampak Libur Paskah dan Turunnya Ketaatan Protokol Kesehatan

Kasus Mingguan Naik, Satgas Covid-19: Dampak Libur Paskah dan Turunnya Ketaatan Protokol Kesehatan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Tak Tutup Kemungkinan Seseorang Terpapar Covid-19

Satgas: Vaksinasi Tak Tutup Kemungkinan Seseorang Terpapar Covid-19

Nasional
Pemerintah Targetkan Tak Lagi Impor BBM dan LPG pada 2030

Pemerintah Targetkan Tak Lagi Impor BBM dan LPG pada 2030

Nasional
Ketua Satgas: Punya Dokumen Hasil Swab Negatif Belum Tentu Bebas Covid-19

Ketua Satgas: Punya Dokumen Hasil Swab Negatif Belum Tentu Bebas Covid-19

Nasional
Hari Ini, Eks Mensos Juliari Batubara Jalani Sidang Perdana Kasus Bansos Covid-19

Hari Ini, Eks Mensos Juliari Batubara Jalani Sidang Perdana Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Kemenkes: Vaksin dan Puasa Punya Manfaat Sama, Jangan Takut

Kemenkes: Vaksin dan Puasa Punya Manfaat Sama, Jangan Takut

Nasional
Cerita Hamka Jadi Imam Shalat Jenazah Bung Karno yang Pernah Memenjarakannya...

Cerita Hamka Jadi Imam Shalat Jenazah Bung Karno yang Pernah Memenjarakannya...

Nasional
KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

Nasional
KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

Nasional
Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Nasional
Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Nasional
Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Nasional
Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X