Ombudsman Minta Polri Lakukan Pendekatan Persuasif Saat Tangani Pengunjuk Rasa

Kompas.com - 16/10/2020, 07:03 WIB
Peserta aksi memeluk orangtuanya usai dipulangkan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (14/10/2020). Polda Metro Jaya memulangkan ratusan peserta aksi yang diamankan dalam aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja. ANTARA FOTO/APRILLIO AKBARPeserta aksi memeluk orangtuanya usai dipulangkan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (14/10/2020). Polda Metro Jaya memulangkan ratusan peserta aksi yang diamankan dalam aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai meminta agar Polri dapat mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam mengawal setiap aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat.

Permintaan itu disampaikan Amzulian melalui surat yang dilayangkan kepada Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz, Kamis (15/10/2020).

"Selain itu juga melakukan evaluasi dan pengawasan berkala terhadap Komandan Satuan Kepolisian. Di samping itu perlu memastikan perlindungan aparat dalam menjalankan tugasnya, serta melakukan rotasi personel untuk menghindari kelelahan," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2020).

Jika pendekatan persuasif sulit dilakukan akibat situasi yang tidak terkendali, ia menambahkan, Polri dapat merumuskan perencanan cara bertindak dan penggunaan alat kekuatan sesuai dengan prinsip proporsional.

Baca juga: BEM SI Akan Unjuk Rasa Siang Ini, Tolak UU Cipta Kerja dan Kecam Kekerasan Aparat

Hal itu dinilai bisa dilakukan dengan memaksimalkan fungsi intelijen dalam hal mengukur potensi gangguan, termasuk deteksi dini ancaman gangguan kamtibmas.

Amzulian mengatakan, kegiatan unjuk rasa merupakan bagian dari penyampaian aspirasi oleh masyarakat yang dijamin haknya di dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Meski demikian, dalam penyampaian aspirasi tersebut, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU.

Ia menuturkan, Polri sendiri telah memiliki pedoman dalam mengamankan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum seperti diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7/2012. Dalam hal ini, Polri juga bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban.

Lebih jauh, jika memang terpaksa mengamankan pengunjuk rasa, Ombudsman meminta agar hak mereka untuk dapat didampingi penasihat hukum bisa terpenuhi. Di sisi lain, proses pemeriksaan diharapkan dapat dilakukan secara objektif dan transparan, dengan menyampaikan informasi mengenai pihak-pihak yang diamankan serta status dan proses yang sedang dilakukan.

Baca juga: Khofifah Minta ASN Pemprov Jatim Ikut Tangkal Hoaks Terkait UU Cipta Kerja

Termasuk dalam hal ini penanganan terhadap oknum petugas yang diduga melakukan pelanggaran saat menjalankan tugasnya.

Sebelumnya, dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah kelompok elemen masyarakat yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja, aparat kepolisian mengamankan sejumlah orang yang diduga melakukan tindak kekerasan serta menghasut untuk melakukan kerusuhan di sejumlah wilayah.

Beberapa di antara pengunjuk rasa yang diamankan kini telah dipulangkan. Sebagian dari mereka diketahui masih berusia pelajar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Nasional
Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Nasional
KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

Nasional
Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Nasional
Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X