Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Bertemu Menhan AS di Pentagon, Ini Topik yang Akan Dibahas

Kompas.com - 15/10/2020, 22:11 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta Michael Quinlan mengatakan, pertemuan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Menhan Amerika Serikat Mark Esper akan membahas sejumlah hal. 

"Topik yang akan dibahas meliputi masalah regional, masalah perdagangan, kerja sama keamanan, aktivitas kemiliteran, dan upaya respons Covid-19," ujar Mike dalam keterangannya, Kamis (15/10/2020).

Mike menyebut, pertemuan Prabowo dan Mark Esper akan berlangsung di Gedung Pentagon, Jumat (16/10/2020) waktu AS. 

Baca juga: Menhan Prabowo Subianto ke Pentagon, Dikecam Politisi AS dan Kelompok HAM

Menurut Mike, pertemuan itu juga untuk memperkuat hubungan bilateral di bidang pertahanan Indonesia-AS.

Prabowo akan menghadiri pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi pemerintahan AS di Gedung Pentagon.

Kehadiran Prabowo di Pentagon itu guna memenuhi undangan Menteri Pertahanan AS Mark Esper, beberapa waktu lalu.

Meski demikian, kehadiran Prabowo di AS disorot tajam oleh aktivis HAM dalam negeri.

Sorotan tajam muncul lantaran Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan visa untuk Prabowo.

Adapun AS memasukkan nama Prabowo ke daftar hitam orang-orang yang dilarang masuk ke AS selama lebih dari dua dekade.

Sebab, Prabowo diduga terlibat dalam pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia.

Baca juga: Pegiat HAM Minta AS Batalkan Kunjungan Prabowo, Jubir Menhan: Silakan Saja

Amnesty International beserta enam organisasi masyarakat yang bergerak di bidang HAM bahkan mendesak Presiden Donald Trump turun tangan demi membatalkan kunjungan Prabowo ke AS.

"Prabowo Subianto adalah mantan jenderal Indonesia yang telah dilarang sejak 2000 memasuki AS karena dugaan keterlibatan langsungnya dalam pelanggaran hak asasi manusia," kata kelompok aktivis HAM dalam sebuah surat kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

Adapun surat tersebut memuat berbagai organisasi pengawas HAM, antara lain dari Amnesty Internasional, Amnesty Internasional Indonesia, Imparsial, dan Kontras.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com