Prabowo Bertemu Menhan AS di Pentagon, Ini Topik yang Akan Dibahas

Kompas.com - 15/10/2020, 22:11 WIB
Menhan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2020). Raker itu membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2021. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMenhan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2020). Raker itu membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2021. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat ( AS) di Jakarta Michael Quinlan mengatakan, pertemuan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Menhan Amerika Serikat Mark Esper akan membahas sejumlah hal. 

"Topik yang akan dibahas meliputi masalah regional, masalah perdagangan, kerja sama keamanan, aktivitas kemiliteran, dan upaya respons Covid-19," ujar Mike dalam keterangannya, Kamis (15/10/2020).

Mike menyebut, pertemuan Prabowo dan Mark Esper akan berlangsung di Gedung Pentagon, Jumat (16/10/2020) waktu AS. 

Baca juga: Menhan Prabowo Subianto ke Pentagon, Dikecam Politisi AS dan Kelompok HAM

Menurut Mike, pertemuan itu juga untuk memperkuat hubungan bilateral di bidang pertahanan Indonesia-AS.

Prabowo akan menghadiri pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi pemerintahan AS di Gedung Pentagon.

Kehadiran Prabowo di Pentagon itu guna memenuhi undangan Menteri Pertahanan AS Mark Esper, beberapa waktu lalu.

Meski demikian, kehadiran Prabowo di AS disorot tajam oleh aktivis HAM dalam negeri.

Sorotan tajam muncul lantaran Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan visa untuk Prabowo.

Adapun AS memasukkan nama Prabowo ke daftar hitam orang-orang yang dilarang masuk ke AS selama lebih dari dua dekade.

Sebab, Prabowo diduga terlibat dalam pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia.

Baca juga: Pegiat HAM Minta AS Batalkan Kunjungan Prabowo, Jubir Menhan: Silakan Saja

Amnesty International beserta enam organisasi masyarakat yang bergerak di bidang HAM bahkan mendesak Presiden Donald Trump turun tangan demi membatalkan kunjungan Prabowo ke AS.

"Prabowo Subianto adalah mantan jenderal Indonesia yang telah dilarang sejak 2000 memasuki AS karena dugaan keterlibatan langsungnya dalam pelanggaran hak asasi manusia," kata kelompok aktivis HAM dalam sebuah surat kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

Adapun surat tersebut memuat berbagai organisasi pengawas HAM, antara lain dari Amnesty Internasional, Amnesty Internasional Indonesia, Imparsial, dan Kontras.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

Nasional
Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X