Kompas.com - 15/10/2020, 19:44 WIB
Ratusan petugas kepolisian menggelar sholawat di depan Gedung DPRD Kalsel sambil menunggu massa mahasiswa tiba, Kamis (15/10/2020). KOMPAS.com/ANDI MUHAMMAD HASWARRatusan petugas kepolisian menggelar sholawat di depan Gedung DPRD Kalsel sambil menunggu massa mahasiswa tiba, Kamis (15/10/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia meminta Polri untuk menghindari tindakan represif dalam mengawal kegiatan unjuk rasa.

Permintaan itu disampaikan Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai dalam surat yang dikirimkan ke Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis mengenai penananganan unjuk rasa terkait pengesahan RUU Cipta Kerja.

"Ombudsman RI meminta Kapolri untuk memerintahkan kepada seluruh Kepala Satuan, Kepala Kepolisian Daerah agar mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam melakukan pengawalan kegiatan unjuk rasa serta menghindari tindakan represif," kata Amzulian dalam siaran pers, Kamis (15/10/2020).

Baca juga: Demo UU Cipta Kerja, Ancaman Rasa Aman, dan Kontroversi SKCK Pelajar...

Melalui surat Nomor B/1682/LM.12/X/2020 itu, Ombudsman mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi oleh masyarakat dijamin oleh Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945.

Kendati demikian, Ombudsman menegaskan bahwa setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh UU dalam menjalankan hak dan kebebasannya itu.

Oleh sebab itu, Ombudsman menyampaikan agar polisi mesti memenuhi hak-hak peserta unjuk rasa yang ditahan, salah satunya memastikan adanya pendampingan oleh penasihat hukum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Di lain sisi, proses pemeriksaan agar dilakukan secara objektif dan transparan, dengan menyampaikan informasi mengenai pihak-pihak yang diamankan serta status dan proses yang sedang dilakukan. Termasuk penanganan terhadap oknum petugas yang diduga melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas," kata Amzulian.

Polri pun dapat merumuskan perencanaan cara bertindak dan penggunaan alat kekuasaan secara proporsional apabila pendekatan persuasif tidak berhasil dan situasi tak terkendali.

Baca juga: Aksi Unjuk Rasa di Masa Pandemi Jadi Puncak Gunung Es Penularan Covid-19

Hal ini bisa dilakukan oleh polisi dengan memaksimalkan fungsi intelijen dalam mengukur potensi gangguan, termasuk deteksi dini ancaman gangguan keamanan dan ketertiban.

"Selain itu juga melakukan evaluasi dan pengawasan berkala terhadap Komandan Satuan. Kepolisian. Di samping itu perlu memastikan perlindungan aparat dalam menjalankan tugasnya, serta melakukan rotasi personel untuk menghindari kelelahan," kata Amzulian.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Irjen Napoleon Masih di Rutan Bareskrim, Polri: Dia Sedang Ajukan Kasasi

Irjen Napoleon Masih di Rutan Bareskrim, Polri: Dia Sedang Ajukan Kasasi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Bupati Probolinggo Nonaktif Puput Tantriana dan Suaminya

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Probolinggo Nonaktif Puput Tantriana dan Suaminya

Nasional
RI Beri Bantuan 200.000 Dollar AS ke Myanmar untuk Tanggulangi Covid-19

RI Beri Bantuan 200.000 Dollar AS ke Myanmar untuk Tanggulangi Covid-19

Nasional
Hasil Penyelidikan Internal KPI atas Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Akan Diserahkan ke Polisi

Hasil Penyelidikan Internal KPI atas Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Akan Diserahkan ke Polisi

Nasional
Ketua Komisi III Sebut Tak Semua Calon Hakim Agung Bagus

Ketua Komisi III Sebut Tak Semua Calon Hakim Agung Bagus

Nasional
Peduli Anak Terdampak Covid-19, Mensos Risma Beri Dukungan Moril dan Materi

Peduli Anak Terdampak Covid-19, Mensos Risma Beri Dukungan Moril dan Materi

Nasional
YLBHI dan 16 Kantornya Kutuk Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

YLBHI dan 16 Kantornya Kutuk Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

Nasional
Kontras Minta Komisi I DPR Evaluasi Pemerintah soal Penanganan Papua

Kontras Minta Komisi I DPR Evaluasi Pemerintah soal Penanganan Papua

Nasional
Napoleon Bonaparte Masih Anggota Polri Aktif, Berpangkat Jenderal Bintang Dua

Napoleon Bonaparte Masih Anggota Polri Aktif, Berpangkat Jenderal Bintang Dua

Nasional
Lions Club Gelar Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah, Sabet Penghargaan dari ORI

Lions Club Gelar Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah, Sabet Penghargaan dari ORI

Nasional
Kemenag Tegaskan Program Bantuan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Ditutup 10 September 2021

Kemenag Tegaskan Program Bantuan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Ditutup 10 September 2021

Nasional
Kepala Bakamla Sebut Situasi di Laut Natuna Utara Aman Terkendali

Kepala Bakamla Sebut Situasi di Laut Natuna Utara Aman Terkendali

Nasional
Pemerintah Siapkan Skema Bantuan bagi Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Pemerintah Siapkan Skema Bantuan bagi Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Nasional
Propam Periksa Petugas Jaga Rutan Bareskrim Usai Muhammad Kece Dianiaya

Propam Periksa Petugas Jaga Rutan Bareskrim Usai Muhammad Kece Dianiaya

Nasional
Uji Kelayakan di Komisi III, Calon Hakim Agung Ini Dianggap Lakukan Plagiat

Uji Kelayakan di Komisi III, Calon Hakim Agung Ini Dianggap Lakukan Plagiat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.