Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut ICW, Pilkada Tak Langsung Bukan Solusi Mengatasi Korupsi

Kompas.com - 15/10/2020, 18:24 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menyebut, ada sejumlah persoalan yang muncul dari praktik pilkada langsung, salah satunya korupsi kepala daerah.

Namun demikian, hal itu tidak serta merta menjadikan pilkada tidak langsung sebagai solusi.

Sebab, korupsi kepala daerah tak akan hilang begitu saja hanya dengan mengubah sistem pemilihan.

"Soal pilkada langsung atau tidak langsung yang banyak menjadi perdebatan sekarang termasuk soal karena penyebabnya adalah korupsi kepala daerah, pilkada tidak langsung tidak cukup menjadi solusi," kata Almas dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (15/10/2020).

Baca juga: Cerita Mahfud Saat Dengar SBY Menangis Diserang atas UU Pilkada Tak Langsung

Menurut Almas, untuk melihat persoalan ini, harus diketahui bahwa maraknya kasus korupsi kepala daerah tidak hanya disebabkan oleh biaya politik yang tinggi akibat jual beli suara.

Biaya politik menjadi tinggi juga akibat kebutuhan dana kampanye, hingga mahar politik yang umumnya digunakan partai politik sebagai syarat mengusung calon.

Ketika muncul wacana pilkada tak langsung, lanjut Almas, persoalan yang ada di DPRD juga harus dipertimbangkan.

Almas mengingatkan bahwa kasus korupsi masih banyak terjadi di kalangan anggota DPRD.

Catatan ICW menyebutkan, dari tahun 2010 hingga 2019, sedikitnya 586 anggota DPR dan DPD ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Bahkan, pada tahun 2018, ada 127 anggota DPR dan DPRD yang terjerat kasus korupsi.

Kasus korupsi di tingkat DPRD juga kerap kali melibatkan peran kepala daerah, misalnya dalam hal pembahasan anggaran, laporan pertanggungjawaban anggaran, perubahan anggaran, dan lainnya.

Baca juga: Pilkada Tak Langsung Dinilai Bisa Cegah Penambahan Kasus Covid-19 di Indonesia

"Jadi fenomena korupsi di daerah ini kita harus melihatnya dari kacamata yang luas, tidak hanya problem di kepala daerah tapi juga di DPRD," ujar dia.

Oleh karenanya, lanjut Almas, harus dilakukan pembenahan atas persoalan-persoalan ini. Mengubah sistem pemilihan tanpa pembenahan yang komprehensif, kata dia, hanya akan memindahkan persoalan.

"Kami yakin apabila pilkada-nya menjadi tidak langsung problemnya juga akan tetap sama, hanya melempar bandul saja," ujar Almas.

"Jadi kenapa kemudian titik keluarnya atau jalan keluarnya adalah mencabut hak publik, hak masyarakat untuk memilih langsung kepala daerahnya?" lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com