Riset Nagara Institute: 124 Calon Kepala Daerah pada Pilkada 2020 Terkait Dinasti Politik

Kompas.com - 15/10/2020, 17:28 WIB
Ilustrasi KOMPAS/GM SUDHARTAIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil riset Nagara Institute menunjukkan ada 124 calon kepala daerah pada Pilkada 2020 merupakan bagian dari dinasti politik. Temuan itu didapatkan setelah KPU menetapkan pasangan calon kepala daerah Pilkada 2020.

Rinciannya, 50 calon bupati, 30 calon wakil bupati, 20 calon wali kota, dan 8 calon wakil wali kota. Kemudian, 5 calon gubernur dan 4 calon wakil gubernur.

"Itu adalah angka yang kami validasi bahwa ada 124 orang (dari) dinasti politik yang akan berkompetisi di Pilkada 2020," ujar Peneliti Nagara Institute Febriansyah Ramadhan dalam konferensi pers secara daring, Kamis (15/10/2020).

Baca juga: Bawaslu Sebut Dinasti Politik Berpotensi Langgar Aturan Politik

Febriansyah memaparkan, 124 calon tersebut terdiri atas 67 laki-laki dan 57 perempuan. Dari 57 perempuan yang terdaftar, 29 di antaranya merupakan istri kepala daerah.

"Lebih dari 80 persen dari 29 istri ini rata-rata suami mereka adalah kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya. Sudah dua periode, sehingga tidak bisa maju lagi," kata dia.

Menurut temuan Nagara Institute, 124 kandidat terkait dinasti politik itu tersebar merata di 270 daerah yang menggelar pilkada.

Terbanyak ada di Sulawesi Selatan sebanyak 12 orang dan Sulawesi Utara 11 orang. Kemudian Jawa Tengah sebanyak 10 orang dan Jawa Timur 9 orang.

Kemudian hasil riset menunjukkan, partai pengusung dinasti politik terbanyak yaitu Golkar sebanyak 12,9 persen. Disusul PDI Perjuangan 12,4 persen dan Partai Nasdem 10,1 persen.

"Selain daerah tersebut, dinasti politik pada dasarnya tersebar merata di berbagai daerah seluruh Indonesia," kata Febriansyah.

Baca juga: Litbang Kompas: 58 Persen Responden Ingin Ada Aturan Larang Dinasti Politik

Febriansyah menuturkan, hasil riset ini menunjukkan bahwa tren dinasti politik meningkat setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada terkait larangan calon kepala daerah yang memiliki hubungan kerabat dengan petahana.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X