Tiga Kelompok Ini Dinilai Harus Dapat Vaksin Covid-19 Terlebih Dahulu

Kompas.com - 15/10/2020, 16:53 WIB
Ilustrasi vaksin corona, vaksin virus corona, vaksin Covid-19 Shutterstock/Blue Planet StudioIlustrasi vaksin corona, vaksin virus corona, vaksin Covid-19
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Dokter Spesialis Penyakit Dalam dari Rumah Sakit Omni Pulomas, Dirga Sakti Rambe menyebutkan, ada tiga kelompok yang harus mendapat vaksin Covid-19 terlebih dahulu.

Kelompok pertama yang harus diberi vaksin, menurut Dirga adalah, tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan Covid-19.

"Dalam hal ini dalam konteks Covid-19, satu, tenaga kesehatan frontliner," kata Dirga dalam diskusi bertajuk 'Mengapa Vaksin Penting? Perlukah untuk Orang Dewasa?', Kamis (15/10/2020).

Baca juga: IDI: Hingga Vaksin yang Efektif Ditemukan, Protokol Kesehatan Jadi Pencegahan Covid-19

Kelompok kedua adalah orang dengan penyakit penyerta atau komorbid juga harus didahulukan.

Sementara kelompok ketiga adalah pekerja yang masih terus beraktivitas dalam situasi pandemi Covid-19.

"Orang-orang yang berisiko tinggi yang masih aktif termasuk guru, pekerja yang sehari-hari masih beraktivitas," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, vaksin Covid-19 dikabarkan akan tersedia di Indonesia pada November 2020 mendatang.

Baca juga: Saat Pemerintah Diharapkan Tak Hanya Andalkan Vaksin untuk Atasi Pandemi

Vaksin itu berasal dari tiga perusahaan produsen vaksin, yakni Sinovac, Sinopharm dan CanSino.

Project Integration Manager R&D PT Bio Farma (Persero) Neni Nurainy mengatakan, vaksin Covid-19 yang akan datang pada November 2020 itu merupakan program pemerintah.

"Jadi program pemerintah yang dilakukan dalam rangka emergency penanganan Covid-19,” ujar Neni dalam diskusi virtual, Kamis (15/10/2020).

Baca juga: Menkes Terawan: Vaksin Merah Putih Diperkirakan Siap pada 2022

Menurut Neni, vaksin-vaksin tersebut hanya akan diberikan kepada orang-orang yang masuk dalam kategori rentan tertular Covid-19. Salah satu contohnya adalah tenaga kesehatan.

"Jadi program ini akan diberikan penyuntikan kepada yang high risk, yaitu kepada tenaga kesehatan kita, TNI/Polri. Itu salah satu contoh yang high risk," kata Neni.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Nasional
Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Nasional
Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Nasional
Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Nasional
Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X