Kompas.com - 15/10/2020, 15:20 WIB
Pedagang kaki lima menjajakkan dagangannya di dekat alat peraga kampanye (APK) yang terpasang di pohon dan tiang listrik di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (14/10/2020). Pemasangan sejumlah APK tersebut melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar melalui surat keputusan (SK) nomor 340/PL.02.4-kpt/7371/KPU-kot/IX/2020 tentang pemasangan APK pada Pilkada 2020. ANTARA FOTO/ARNAS PADDAPedagang kaki lima menjajakkan dagangannya di dekat alat peraga kampanye (APK) yang terpasang di pohon dan tiang listrik di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (14/10/2020). Pemasangan sejumlah APK tersebut melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar melalui surat keputusan (SK) nomor 340/PL.02.4-kpt/7371/KPU-kot/IX/2020 tentang pemasangan APK pada Pilkada 2020.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memastikan penyelenggaraan pilkada serentak di tengah situasi pandemi Covid-19 berjalan aman. Salah satunya dengan menyampaikan informasi yang jujur terkait kondisi penularan virus corona di wilayah yang hendak menyelenggarakan pilkada.

Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono menduga, ada upaya untuk menciptakan kondisi seolah suatu daerah dalam keadaan aman atau berada di zona hijau penularan virus corona. Padahal, kondisi tersebut terjadi lantaran langkah testing Covid-19 ditekan.

Tindakan tersebut, menurut dia, dilakukan di wilayah yang kepala daerahnya kembali mencalonkan diri pada pilkada serentak kali ini.

"Supaya tidak kelihatan bahwa pandemi itu masih tinggi, banyak petahana yang mau ikut lagi itu berusaha menekan testing," kata Pandu dalam diskusi virtual, Rabu (14/10/2020).

Baca juga: Masih Pandemi Covid-19, Pemerintah Diminta Tunda Pilkada 2020 untuk Buat Inovasi Pemilu

Menurut dia, dengan masih tingginya kasus penularan Covid-19 di Tanah Air, seharusnya tidak ada wilayah Indonesia yang masuk ke zona hijau penularan Covid-19.

Kemarin, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat penambahan 4.127 kasus baru dalam sehari. Sehingga, akumulasi angka positif Covid-19 di Indonesia mencapai 344.749 kasus hingga 14 Oktober.

Sementara itu, jumlah pasien yang dinyatakan sembuh mencapai 267.851 orang dan 12.156 pasien dinyatakan meninggal dunia. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ke-19 sebagai negara dengan kasus Covid-19 terbanyak di seluruh dunia.

"Sejak awal kita mau melakukan pilkada seperti itu, sehingga seakan-akan wilayah itu hijau, tapi hijaunya artifisial karena menekan jumlah testing," kata dia.

Baca juga: Pilkada Saat Pandemi Dinilai Buruk bagi Kualitas Demokrasi dan Calon Pemimpin

Testing rendah

Pandu menambahkan, angka tes Covid-19 di Indonesia juga masih sangat rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Padahal, untuk dapat mengetahui kondisi penularan virus corona di suatu wilayah, testing harus dilakukan secara masif.

"Itu yang jadi masalah. Kalau testingnya rendah ya kasusnya rendah," ucapnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag Segera Luncurkan Kartu Nikah Digital

Kemenag Segera Luncurkan Kartu Nikah Digital

Nasional
Ketua MPR: Pemerintah Larang Mudik, tapi Mengapa Tetap Fasilitasi WNA Masuk Indonesia?

Ketua MPR: Pemerintah Larang Mudik, tapi Mengapa Tetap Fasilitasi WNA Masuk Indonesia?

Nasional
Tiba di Indonesia, PM Vietnam Gelar Pertemuan Bilateral dengan Jokowi Sore Ini

Tiba di Indonesia, PM Vietnam Gelar Pertemuan Bilateral dengan Jokowi Sore Ini

Nasional
Menteri PPPA: Akses dan Keterampilan Perempuan di Bidang TIK Perlu Jadi Fokus Perhatian

Menteri PPPA: Akses dan Keterampilan Perempuan di Bidang TIK Perlu Jadi Fokus Perhatian

Nasional
WNI dari India Diizinkan Masuk ke Indonesia, Wajib Karantina 14 Hari di Hotel

WNI dari India Diizinkan Masuk ke Indonesia, Wajib Karantina 14 Hari di Hotel

Nasional
Cari KRI Nanggala, TNI Jelajahi Semua Area Perairan Utara Bali

Cari KRI Nanggala, TNI Jelajahi Semua Area Perairan Utara Bali

Nasional
Dalam Sepekan, Tercatat Ada 8 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Dalam Sepekan, Tercatat Ada 8 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Nasional
Ada Pengetatan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Istana: Pemerintah Belajar dari India

Ada Pengetatan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Istana: Pemerintah Belajar dari India

Nasional
Mulai 25 April, Pemerintah Tutup Sementara Pintu Masuk Perjalanan Orang dari India

Mulai 25 April, Pemerintah Tutup Sementara Pintu Masuk Perjalanan Orang dari India

Nasional
KPK Soroti Kerja Sama PAM Jaya-PT Aetra Air Jakarta, Ada Potensi Kecurangan

KPK Soroti Kerja Sama PAM Jaya-PT Aetra Air Jakarta, Ada Potensi Kecurangan

Nasional
Daryati Divonis Bebas Hukuman Mati Oleh Pengadilan Singapura

Daryati Divonis Bebas Hukuman Mati Oleh Pengadilan Singapura

Nasional
Menteri PPPA: Pengarusutamaan Gender di Tempat Kerja Bukan untuk Kepentingan Perempuan

Menteri PPPA: Pengarusutamaan Gender di Tempat Kerja Bukan untuk Kepentingan Perempuan

Nasional
Soal Rencana Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar ke Jakarta, Ini Kata Kemenlu

Soal Rencana Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar ke Jakarta, Ini Kata Kemenlu

Nasional
Cegah Penyebaran Covid-19, Pemerintah Diminta Tutup Akses Keluar Masuk India

Cegah Penyebaran Covid-19, Pemerintah Diminta Tutup Akses Keluar Masuk India

Nasional
TNI Harap Kapal Penyelamat Kapal Selam Singapura MV Swift Rescue Tiba Hari Ini

TNI Harap Kapal Penyelamat Kapal Selam Singapura MV Swift Rescue Tiba Hari Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X