Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usul Bima Arya: Dokter dan Tokoh Agama Sosialisasikan Covid-19

Kompas.com - 15/10/2020, 12:48 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Bogor Bima Arya mengusulkan pemerintah pusat dan daerah mengombinasikan antara dokter atau tenaga medis dengan tokoh agama dalam mengedukasi soal Covid-19 ke masyarakat.

Sebab, berdasarkan survei yang dilakukannya dengan menggandeng Lapor Covid-19, warga Kota Bogor lebih banyak percaya informasi Covid-19 dari dokter atau tenaga medis dan tokoh agama dibandingkan lainnya.

"Di sini menunjukkan, pemerintah kota dan pemerintah pusat penting sekali untuk merangkul, mengombinasikan antara tenaga medis atau dokter dengan tokoh agama (dalam menyampaikan informasi soal Covid-19)," ujar Bima saat menghadiri acara kampanye nasional dan hari cuci tangan pakai sabun sedunia, secara daring, Kamis (14/10/2020).

Baca juga: 136 Dokter Meninggal akibat Covid-19, IDI: Ini Situasi Krisis dalam Pelayanan Kesehatan

Selain dokter dan tokoh agama, masih berdasarkan survei yang sama, warga Kota Bogor lebih mempercayai penyampaian informasi Covid-19 dari pejabat dan publik figur.

Oleh karena itu, dalam rangka menggencarkan edukasi kepada masyarakat, Pemerintah Kota Bogor juga telah membentuk Tim Merpati.

Tim tersebut fokus melakukan fungsi edukasi kepada masyarakat karena berdasarkan survei, warga masih membutuhkan edukasi tersebut.

Edukasi penting karena dari survei juga didapatkan, sebanyak 16 persen warga mempercayai teori konspirasi bahwa Covid-19 buatan manusia.

Kemudian, 29 persen mengaku tak percaya konspirasi dan 50 persen berada di tengah-tengah antara iya dan tidak.

Baca juga: Doni Monardo: Banyak Dokter Meninggal Tertular OTG Covid-19

"Data ini menunjukkan bahwa edukasi kita harus lebih maksimal," kata dia.

Bima mengatakan, sebagian besar masyarakat juga menerima informasi soal Covid-19 dari media televisi dan bukan dari kanal atu corong pemerintah.

Dengan demikian, kata dia, kolaborasi dengan seluruh kanal media baik mainstream maupun non-mainstream pun perlu dilakukan untuk menggencarkan protokol kesehatan.

"Sangat baik jika setiap daerah melakukan pemetaan yang sama," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com