Saat Pemerintah Diharapkan Tak Hanya Andalkan Vaksin untuk Atasi Pandemi

Kompas.com - 15/10/2020, 10:15 WIB
Petugas kesehatan menyuntikan vaksin kepada relawan saat simulasi uji klinis calon vaksin Covid-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8/2020). Simulasi tersebut dilakukan untuk melihat kesiapan tenaga medis dalam penanganan dan pengujian klinis tahap III calon vaksin Covid-19 produksi Sinovac kepada 1.620 relawan. ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASAPetugas kesehatan menyuntikan vaksin kepada relawan saat simulasi uji klinis calon vaksin Covid-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8/2020). Simulasi tersebut dilakukan untuk melihat kesiapan tenaga medis dalam penanganan dan pengujian klinis tahap III calon vaksin Covid-19 produksi Sinovac kepada 1.620 relawan.
Penulis Dani Prabowo
|

Kondisi tersebut, lanjut Kusnandi, tidak dapat diketahui pada uji coba dalam hitungan bulan. Setidaknya harus menunggu enam bulan dan bahkan waktu setengah tahun ini masih bisa dianggap terlalu singkat.

Apalagi untuk mengetahui efikasi, menurut Kusnandi, harus ada kontak dengan seseorang yang terkena infeksi.

Baca juga: Calon Vaksin Covid-19 Disebutkan Segera Hadir di Indonesia, Amankah Digunakan?

Sementara itu, pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono menilai, sampel yang digunakan untuk uji klinis vaksin Sinovac sangat rendah. Menurut dia, dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa, idealnya sampel uji klinis vaksin Sinovac dilakukan terhadap 30.000 hingga 50.000 orang.

"Saya juga mempertanyakan kok bisa (jumlah sampelnya) hanya 1.620. Ini salah perhitungan sampel atau memang studi yang tidak kuat?," kata Pandu dalam diskusi daring, Rabu.

Ia pun mengingatkan bahwa efektivitas vaksin Sinovac hingga kini belum dapat dipastikan lantaran masih dalam tahap uji klinis. Oleh karena itu, Pandu berharap, pemerintah jangan menjadikan vaksin sebagai satu-satunya solusi jangka pendek untuk menangani pandemi Covid-19.

Menurut dia, untuk mengendalikan penularan virus corona, pemerintah harus terus melakukan testing, pelacakan dan isolasi terhadap pasien Covid-19 secara masif.

Baca juga: Johnson & Johnson Hentikan Uji Klinis Vaksin Covid-19 Setelah Peserta Menderita Sakit Misterius

Pandu pun turut mengkritisi langkah pemerintah yang membeli vaksin dari tiga perusahaan farmasi asal China yang hingga kini masih dalam tahap uji klinis tahap tiga.

"Kita kan enggak tahu dampaknya seperti apa. Apakah kita membeli kucing dalam karung, kan enggak jelas. Ini seperti membeli kucing dalam karung. Kita mau beli kucing keluarnya ular," kata Pandu kepada Kompas.com, Rabu.

Menanggapi kritik tersebut, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan, keputusan pemerintah membeli vaksin dari ketiga produsen tersebut dilakukan setelah mendapatkan masukan dari pakar kesehatan.

Jika nantinya vaksin tersebut memang dinyatakan tak lolos uji klinis, maka pemerintah juga sudah mengantisipasi hal itu lewat perjanjian atau kontrak yang sudah disepakati.

"Apabila terjadi kahar (force majeure) selama pengembangan vaksin tersebut, maka kerjasama yang dilakukan dapat dihentikan yang menyesuaikan dengan perjanjian kontrak yang tertera," kata Wiku.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Dua Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk RI dari Arab Saudi

Kemenkes: Dua Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk RI dari Arab Saudi

Nasional
Tanggapi Gugatan Jhoni Allen, Demokrat: Jika Tak Puas Dipecat, Silakan ke Mahkamah Partai

Tanggapi Gugatan Jhoni Allen, Demokrat: Jika Tak Puas Dipecat, Silakan ke Mahkamah Partai

Nasional
Polri: Kelompok Teroris Pimpinan Ali Kalora Makin Terjepit

Polri: Kelompok Teroris Pimpinan Ali Kalora Makin Terjepit

Nasional
Partai Demokrat ke Eks Kader: Jangan Memaksakan KLB Bodong

Partai Demokrat ke Eks Kader: Jangan Memaksakan KLB Bodong

Nasional
UPDATE 3 Maret: Total 2.104.967 Nakes Divaksin, 1.076.409 di Antaranya Sudah Dosis Kedua

UPDATE 3 Maret: Total 2.104.967 Nakes Divaksin, 1.076.409 di Antaranya Sudah Dosis Kedua

Nasional
Satgas Covid-19: Pusat dan Pemda Harus Satu Komando Tangani Pandemi

Satgas Covid-19: Pusat dan Pemda Harus Satu Komando Tangani Pandemi

Nasional
Presiden Cabut Aturan Investasi Miras di Perpres, PPP Ingatkan Soal RUU Larangan Minuman Beralkohol

Presiden Cabut Aturan Investasi Miras di Perpres, PPP Ingatkan Soal RUU Larangan Minuman Beralkohol

Nasional
Cerita Ganjar soal Pemda di Jateng Tak Bisa Menggaji karena Kemendagri Tak Siap Digitalisasi

Cerita Ganjar soal Pemda di Jateng Tak Bisa Menggaji karena Kemendagri Tak Siap Digitalisasi

Nasional
Sebaran 6.808 Kasus Baru Covid-19, Jabar Terbanyak dengan 1.894 Kasus

Sebaran 6.808 Kasus Baru Covid-19, Jabar Terbanyak dengan 1.894 Kasus

Nasional
Penderita Penyakit Jantung Akut Tak Direkomendasikan Ikut Vaksinasi Covid-19

Penderita Penyakit Jantung Akut Tak Direkomendasikan Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Cerita Petugas Medis Hadapi Covid-19: Tertular, Trauma hingga Tetap Laksanakan Tugas

Cerita Petugas Medis Hadapi Covid-19: Tertular, Trauma hingga Tetap Laksanakan Tugas

Nasional
Dugaan Suap Pemeriksa Pajak, KPK Diminta Usut Keterlibatan Pejabat Tinggi DJP

Dugaan Suap Pemeriksa Pajak, KPK Diminta Usut Keterlibatan Pejabat Tinggi DJP

Nasional
UPDATE 3 Maret: Ada 147.197 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Maret: Ada 147.197 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menteri PANRB: ASN Bisa Dapat Tunjangan Pensiun hingga Rp 1 Miliar

Menteri PANRB: ASN Bisa Dapat Tunjangan Pensiun hingga Rp 1 Miliar

Nasional
Saksi Sebut Edhy Prabowo Ingin Ada Ekspor Benih Lobster sejak Awal Menjabat

Saksi Sebut Edhy Prabowo Ingin Ada Ekspor Benih Lobster sejak Awal Menjabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X