Saat Pemerintah Diharapkan Tak Hanya Andalkan Vaksin untuk Atasi Pandemi

Kompas.com - 15/10/2020, 10:15 WIB
Ilustrasi penanganan pasien positif Covid-19 SHUTTERSTOCKIlustrasi penanganan pasien positif Covid-19
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah secara resmi telah mengamankan stok calon vaksin Covid-19 dari Inggris untuk mendukung pelaksanaan program vaksinasi yang rencananya akan dimulai pada November 2020 mendatang.

Namun pada saat yang sama, pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan vaksin untuk mengatasi pandemi Covid-19. Terlebih, hingga kini proses uji klinis terhadap calon vaksin Covid-19 masih terus berjalan, sehingga belum diketahui efektivitas calon vaksin tersebut.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan perwakilan Kementerian Kesehatan telah bertemu dengan pimpinan perusahaan vaksin asal Inggris AstraZeneca di London, Inggris.

Baca juga: Beberapa Uji Coba Calon Vaksin dan Obat Covid-19 yang Ditangguhkan

Di dalam pertemuan tersebut tersebut, telah terjalin kesepakatan bahwa AstraZeneca akan memasok calon vaksin untuk Indonesia secara bertahap mulai semester pertama tahun depan.

"Indonesia telah menyampaikan permintaan penyediaan vaksin sebesar 100 juta untuk tahun 2021. Pihak AstraZeneca menyambut baik permintaan tersebut. Kita telah mengamankan tambahan kebutuhan vaksin untuk Indonesia," kata Retno dalam konferensi pers secara daring, Rabu (14/10/2020) malam.

Vaksin produksi AstraZaneca termasuk salah satu kandidat vaksin yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kini dicatat tengah memasuki uji klinis tahap ketiga. Vaksin ini diketahui menggunakan platform non-replicating viral vector.

Baca juga: Menkes Terawan: Vaksin Merah Putih Diperkirakan Siap Pada 2022

Tak hanya itu, Retno menambahkan, AstraZeneca juga tertaring membangun kerjasama dan kolaborasi strategis jangka panjang dengan Indonesia di dalam pengembangan vaksin Covid-19.

"Di dalam pertemuan, delegasi Indonesia menegaskan mengenai pentingnya faktor keamanan dan efikasi dari vaksin. Faktor-faktor ini akan menjadi bagian penting dari kerja sama vaksin Indonesia dengan AZ termasuk berbagi informasi mengenai hasil uji klinis tahap I dan II," ujarnya.

Penerima prioritas

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effedny menyampaikan, untuk membangun kekebalan imunitas atau herd immunity, setidaknya 70 persen dari total penduduk Indonesia harus divaksin. Itu berarti, ada sekitar 160 juta penduduk Indonesia yang rencananya akan divaksin oleh pemerintah.

Untuk mendukung pelaksanaannya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 pada awal Oktober.

Baca juga: Pengembangan Vaksin Covid-19, Erick Thohir: Aneh kalau Ada yang Pertanyakan Kemampuan Bangsa Kita

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah telah menetapkan enam kelompok prioritas yang akan menerima vaksin pertama kali.

Pertama, tenaga medis, paramedis, pelayan kesehatan, serta aparat TNI/Polri yang jumlahnya mencapai 3,5 juta orang. Kemudian, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat daerah yang jumlahya sekitar 5 juta orang.

Ketiga, tenaga pendidik seperti PAUD, TK, SD, SMP, dosen perguruan tinggi swasta serta negeri yang mencapai 4,3 juta orang. Lalu, aparat pusat, daerah, legislastif, yang mencapai 2,3 juta orang. Serta penerima bantuan pembayaran iuran BPJS sebanyak 9 juta orang.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X