Kompas.com - 15/10/2020, 08:53 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Naskah UU Cipta Kerja telah dikirimkan DPR kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu (14/10/2020). Draf final itu diserahkan Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin pada Selasa (13/10/2020) mengatakan, setelah draf final dikirim ke presiden, maka publik dapat mengakses UU Cipta Kerja.

"Ketika resmi besok (Rabu) UU Cipta Kerja dikirim ke presiden sebagai kepala pemerintahan, maka secara resmi UU ini menjadi milik publik secara mekanisme," kata dia.

Baca juga: Akademisi: Draf UU Cipta Kerja Seharusnya Tidak Berubah Setelah Rapat Paripurna

Namun, hingga Kamis (15/10/2020) ini, dokumen UU Cipta Kerja belum bisa diakses publik.

Ditelusuri Kompas.com, jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) DPR belum mengunggah dokumen UU Cipta kerja.

Selain itu, laman peraturan.go.id milik Kementerian Hukum dan HAM juga belum mengunggah dokumen undang-undang tersebut.

Pihak Istana pun belum buka suara setelah menerima draf final UU Cipta Kerja dari DPR.

Mensesneg tidak merespons pertanyaan media saat dihubungi lewat sebuah grup WhatsApp yang beranggotakan para menteri dan pegawai Istana.

Baca juga: Setelah Terima Draf Final UU Cipta Kerja dari DPR, Istana Belum Bersuara Lagi


Sengaja tidak komunikatif

Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan, menduga DPR dan pemerintah sengaja tidak bersikap terbuka soal UU Cipta Kerja.

Menurut dia, hal ini tampak sejak pembahasan RUU Cipta Kerja yang minim partisipasi publik.

"Saya tidak tahu apakah ini sebatas kesengajaan by design untuk tidak komunikatif kepada publik atau semacam kelalaian. Tapi mohon maaf, dugaan saya ini kesengajaan," ujar Asep, Rabu (14/10/2020).

Baca juga: DPR-Pemerintah Seolah Sengaja Tidak Komunikatif soal UU Cipta Kerja

Setelah naskah final UU Cipta Kerja diserahkan DPR, Asep pun menyatakan Presiden Jokowi harus segera tanda tangan. Sebab, UU Cipta Kerja merupakan rancangan undang-undang yang diusulkan pemerintah.

"Secara logika, presiden harus menandatangani ini sebagai undang-undang," kata dia.

Ia berharap pemerintah konsisten terhadap gagasan UU Cipta Kerja.

Menurut Asep, tidak elok jika presiden kemudian terkesan tak mau mengambil sikap akibat gelombang aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

Asep berpendapat, semakin cepat pemerintah mengundangan RUU Cipta Kerja, maka publik dapat bergerak cepat pula untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, pemerintah juga perlu segera menyiapkan aturan turunan UU Cipta Kerja.

Baca juga: Draf UU Cipta Kerja Diterima Jokowi, Pemerintah Mulai Susun Aturan Turunan

Kendati demikian, dia mendorong agar presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang isinya menunda pemberlakuan undang-undang.

Selanjutnya, DPR dan pemerintah kembali membahas UU Cipta Kerja melalui mekanisme legislative review dan executive review.

"Presiden segera undangkan, kasih nomor, masukan lembaran negara, kemudian dalam waktu tidak terlalu lama mengeluarkan perppu untuk menunda pemberlakuan UU ini," ujar Asep.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertolak Menuju Batang, Jokowi akan Lakukan Groundbreaking Pabrik Pipa

Bertolak Menuju Batang, Jokowi akan Lakukan Groundbreaking Pabrik Pipa

Nasional
Golkar Tak Tutup Komunikasi dengan Nasdem Pascadeklarasi Anies Capres 2024

Golkar Tak Tutup Komunikasi dengan Nasdem Pascadeklarasi Anies Capres 2024

Nasional
Soal Kerusuhan Kanjuruhan, Politisi PDI-P: Jangan Hanya Evaluasi, Harus Ada Hasil

Soal Kerusuhan Kanjuruhan, Politisi PDI-P: Jangan Hanya Evaluasi, Harus Ada Hasil

Nasional
Soal Akhir Pandemi, Menkes: WHO yang Akan Cabut Secara Resmi

Soal Akhir Pandemi, Menkes: WHO yang Akan Cabut Secara Resmi

Nasional
Gus Muhaimin Sebut Forkabi Punya Peran Rajut Persatuan dan Kesatuan Antarsesama

Gus Muhaimin Sebut Forkabi Punya Peran Rajut Persatuan dan Kesatuan Antarsesama

Nasional
Nasdem Deklarasikan Anies Capres 2024, Ini Tanggapan Golkar...

Nasdem Deklarasikan Anies Capres 2024, Ini Tanggapan Golkar...

Nasional
Sebut AHY Cocok dengan Anies, Demokrat: Bagaikan Dua Pendekar

Sebut AHY Cocok dengan Anies, Demokrat: Bagaikan Dua Pendekar

Nasional
Fraksi PKB Usul DPR Bentuk Pansus Terkait Tragedi di Stadion Kanjuruhan

Fraksi PKB Usul DPR Bentuk Pansus Terkait Tragedi di Stadion Kanjuruhan

Nasional
Menkes: WHO Izinkan Indonesia Perlonggar Protokol Kesehatan

Menkes: WHO Izinkan Indonesia Perlonggar Protokol Kesehatan

Nasional
Surya Paloh: Yang Enggak Suka Nasdem Bisa Suka Anies Baswedan, Mudah-mudahan

Surya Paloh: Yang Enggak Suka Nasdem Bisa Suka Anies Baswedan, Mudah-mudahan

Nasional
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Mahfud MD Minta PSSI Bertindak Cepat

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Mahfud MD Minta PSSI Bertindak Cepat

Nasional
KPK Periksa Seorang Pramugari sebagai Saksi Kasus Lukas Enembe

KPK Periksa Seorang Pramugari sebagai Saksi Kasus Lukas Enembe

Nasional
Kemenkes: Korban Luka Berat Kanjuruhan 58 Orang, Meninggal Dunia 131 Orang

Kemenkes: Korban Luka Berat Kanjuruhan 58 Orang, Meninggal Dunia 131 Orang

Nasional
Panglima TNI Minta Publik Kirim Video Prajurit TNI yang Anarkistis Saat Tragedi Kanjuruhan

Panglima TNI Minta Publik Kirim Video Prajurit TNI yang Anarkistis Saat Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Soal Kapan Masyarakat Bisa Lepas Masker, Menkes: Tergantung Pak Presiden

Soal Kapan Masyarakat Bisa Lepas Masker, Menkes: Tergantung Pak Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.