Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Terawan: Vaksin Merah Putih Diperkirakan Siap pada 2022

Kompas.com - 15/10/2020, 07:16 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengatakan, vaksin Merah Putih buatan Indonesia diperkirakan baru siap pada 2022.

Sambil menanti vaksin tersebut siap, pemerintah bekerja sama dengan China dan Inggris dalam mendapatkan kandidat vaksin Covid-19.

Kandidat vaksin yang dimaksud yakni Sinovac (China), Sinopharm (China), dan AstraZeneca (Inggris).

“Sambil menunggu vaksin Merah Putih yang diperkirakan baru akan siap pada awal 2022, kita manfaatkan kerja sama dengan China dan Inggris," ujar Terawan, dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkes, Kamis (15/10/2020).

Baca juga: Erick Thohir: Vaksin Merah Putih Mulai Diproduksi 2022

"Karena vaksin ini perlu dua kali suntik, maka kita perlu atur prioritas pemberian vaksin. Kita prioritaskan dahulu pada tenaga kesehatan garda terdepan,” jelasnya.

Dia melanjutkan, pemerintah menargetkan vaksin dari China dan Inggris dapat memenuhi cakupan minimal 70 persen populasi masyarakat Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga menggandeng organisasi/aliansi internasional, yaitu Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) dan Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI).

Nantinya, kandidat vaksin dari organisasi/aliansi internasional CEPI dan GAVI akan menjamin akses vaksin terhadap 20 persen populasi Indonesia.

Sementara itu, apabila nanti vaksin Merah Putih telah siap, diharapkan bisa memenuhi kekurangan kebutuhan vaksin di Indonesia.

Baca juga: Menristek Sebut Uji Klinis Vaksin Merah Putih Dimulai Januari 2021

Lebih lanjut Terawan menjelaskan, Kemenkes menyusun dua Rancangan Permenkes (RPMK), yakni tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Imunisasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

"RPMK dibahas baik internal lintas program dan lintas sektor dengan melibatkan institusi penting dalam proses pengadaan antara lain LKPP, BPKP, KPK," tambah Terawan.

Sementara itu, dalam kunjungan kerja ke London, Sekretariat Jenderal Kemenkes menandatangani Letter of Intent (LoI) antara Kemenkes dan AstraZeneca tentang kerja sama pengadaan vaksin.

Indonesia menyatakan minat terhadap kandidat vaksin dari AstraZeneca untuk pengadaan sebesar 100 juta dosis pada 2021.

Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi mengatakan, Pemerintah Indonesia bersyukur dapat membuka hubungan yang konstruktif dengan AstraZeneca mengenai pembelian kandidat vaksin yang saat ini sedang dikembangkan oleh Oxford University dan AstraZeneca sebagai salah satu kandidat vaksin Covid-19 WHO.

"Dengan penandatanganan perjanjian ini, Kemenkes dan AstraZeneca berniat untuk menuntaskan perjanjian pembelian di muka pada akhir Oktober 2020 sehingga kami dapat memberikan akses vaksin Covid-19 kepada seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.

Baca juga: Menristek Optimistis Vaksin Merah Putih Mulai Uji Klinis pada Awal 2021

Oscar melanjutkan, proses pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi memerlukan kehati-hatian dan penanganan yang betul-betul teliti. Terlebih lagi, perubahan virus juga harus selalu diamati.

"Pemerintah dalam upaya pengadaan vaksin benar-benar mempertimbangkan faktor keamanan vaksin, terutama dalam proses uji klinis vaksin," tutur Oscar.

"Memang vaksin bukanlah jalan keluar yang terbaik, tetapi upaya mendatangkan vaksin merupakan upaya terbaik pemerintah untuk melindungi dan menyehatkan masyarakat," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Said Abdullah: Perjuangan Kartini Layak Dapat Nobel

Said Abdullah: Perjuangan Kartini Layak Dapat Nobel

Nasional
Akademisi Nilai Gibran Bisa Didiskualifikasi jika Putusan MK Lampaui Analisis Doktrinal

Akademisi Nilai Gibran Bisa Didiskualifikasi jika Putusan MK Lampaui Analisis Doktrinal

Nasional
Sidang Pendapat Rakyat Hasilkan 6 Rekomendasi, Singgung Cawe-cawe Presiden Jokowi

Sidang Pendapat Rakyat Hasilkan 6 Rekomendasi, Singgung Cawe-cawe Presiden Jokowi

Nasional
Jokowi Bicara Pentingnya RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu

Jokowi Bicara Pentingnya RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu

Nasional
Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR

Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR

Nasional
Hinca Panjaitan: Tugas TKN Prabowo-Gibran Berakhir Usai Putusan MK Besok

Hinca Panjaitan: Tugas TKN Prabowo-Gibran Berakhir Usai Putusan MK Besok

Nasional
Apakah Prabowo Bakal Hadir dalam Sidang Putusan MK? Ini Kata Tim Hukum

Apakah Prabowo Bakal Hadir dalam Sidang Putusan MK? Ini Kata Tim Hukum

Nasional
Survei Indikator: Publik Anggap Penegakan Hukum di Indonesia Sudah Baik

Survei Indikator: Publik Anggap Penegakan Hukum di Indonesia Sudah Baik

Nasional
Pakar Sebut Peluang MK Putuskan Pemungutan Ulang Pilpres Masih Terbuka

Pakar Sebut Peluang MK Putuskan Pemungutan Ulang Pilpres Masih Terbuka

Nasional
Soal Karangan Bunga di MK, TKN Prabowo-Gibran: Elegan, Ketimbang Turun ke Jalan

Soal Karangan Bunga di MK, TKN Prabowo-Gibran: Elegan, Ketimbang Turun ke Jalan

Nasional
Jokowi Tiba di Gorontalo, Besok Resmikan Bandara Panua Pohuwato

Jokowi Tiba di Gorontalo, Besok Resmikan Bandara Panua Pohuwato

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Dugaan Asusila Ketua KPU Dibawa ke Pidana

Komnas Perempuan Dorong Dugaan Asusila Ketua KPU Dibawa ke Pidana

Nasional
Gibran Diyakini Tak Didiskualifikasi, Idrus Marham: Tak Mungkin Putusan MK Timbulkan Masalah Baru

Gibran Diyakini Tak Didiskualifikasi, Idrus Marham: Tak Mungkin Putusan MK Timbulkan Masalah Baru

Nasional
BNPT Siapkan Pengamanan Kegiatan World Water Forum Ke-10

BNPT Siapkan Pengamanan Kegiatan World Water Forum Ke-10

Nasional
Survei Indikator: Kepercayaan Publik terhadap MK Mulai Pulih

Survei Indikator: Kepercayaan Publik terhadap MK Mulai Pulih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com