Kompas.com - 14/10/2020, 21:22 WIB
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo saat menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 bersama jajaran Pemerintah Provinsi Bali. DOK. BNPBKetua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo saat menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 bersama jajaran Pemerintah Provinsi Bali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menanggapi dugaan soal adanya upaya menekan testing atau pemeriksaan Covid-19 di sejumlah daerah yang menggelar Pilkada 2020.

Doni mempertanyakan dasar dugaan yang dilontarkan oleh pakar epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono itu.

"Dari mana datanya?" kata Doni kepada Kompas.com, Rabu (14/10/2020).

Baca juga: Epidemiolog Curiga Tes Covid-19 Ditekan demi Kepentingan Pilkada

Doni mengatakan, pemeriksaan terkait Covid-19 yang dilakukan Satgas terus menunjukkan kemajuan.

Kendati demikian, ia mengakui pemeriksaan yang dilakukan pemerintah hingga saat ini belum merata di seluruh daerah.

"Iya (testing Covid-19 progresif), walaupun belum merata," ujar dia.

Dikonfirmasi secara terpisah, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut bahwa semestinya segala tudingan yang disampaikan disertai dengan fakta.

Jika tudingan tersebut disertai fakta, ke depan hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Satgas.

"Alangkah lebih baik dugaan tersebut dapat disertai dengan fakta agar kritik yang diberikan tersebut dapat menjadi landasan perbaikan upaya pengendalian Covid-19 khususnya pada pemerintah daerah yang disebutkan," ujar Wiku.

Baca juga: Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa Tracing dan Testing Belum Diutamakan

Namun demikian, kata Wiku, pernyataan Pandu tersebut dapat menjadi bahan refleksi bagi pemerintah daerah untuk terus bersikap jujur dan transparan dalam upaya pengendalian Covid-19.

"Wacana ini dapat menjadi bahan refleksi untuk pemerintah daerah untuk senantiasa bersikap jujur dan transparan demi keselamatan jiwa rakyat daerahnya karena dengan testing yang baik maka masalah Covid-19 yang ada di daerah tersebut semakin jelas sehingga solusi yang dipilih dapat lebih efektif," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menduga ada upaya menekan testing Covid-19 di sejumlah daerah yang menggelar Pilkada 2020.

Upaya itu dilakukan untuk menciptakan kondisi seakan-akan suatu daerah masuk zona hijau dan aman dari penularan virus.

Padahal, kata Pandu, penularan virus corona masih terjadi di seluruh Indonesia sehingga semestinya tak ada zona hijau Covid-19.

Baca juga: Testing Covid-19 yang Dilakukan Pemerintah Dinilai Belum Merata

"Supaya tidak kelihatan bahwa pandemi itu menjadi tinggi, banyak petahana yang mau ikut lagi itu berusaha menekan testing," kata Pandu dalam diskusi virtual, Rabu (14/10/2020).

"Sejak awal kita mau melakukan pilkada seperti itu, sehingga seakan-akan wilayah itu hijau, tapi hijaunya artifisial karena menekan jumlah testing," lanjut dia.

Adapun Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X