Satgas Pertanyakan Dasar Kecurigaan Tes Covid-19 Ditekan demi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menanggapi dugaan soal adanya upaya menekan testing atau pemeriksaan Covid-19 di sejumlah daerah yang menggelar Pilkada 2020.

Doni mempertanyakan dasar dugaan yang dilontarkan oleh pakar epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono itu.

"Dari mana datanya?" kata Doni kepada Kompas.com, Rabu (14/10/2020).

Baca juga: Epidemiolog Curiga Tes Covid-19 Ditekan demi Kepentingan Pilkada

Doni mengatakan, pemeriksaan terkait Covid-19 yang dilakukan Satgas terus menunjukkan kemajuan.

Kendati demikian, ia mengakui pemeriksaan yang dilakukan pemerintah hingga saat ini belum merata di seluruh daerah.

"Iya (testing Covid-19 progresif), walaupun belum merata," ujar dia.

Dikonfirmasi secara terpisah, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut bahwa semestinya segala tudingan yang disampaikan disertai dengan fakta.

Jika tudingan tersebut disertai fakta, ke depan hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Satgas.

"Alangkah lebih baik dugaan tersebut dapat disertai dengan fakta agar kritik yang diberikan tersebut dapat menjadi landasan perbaikan upaya pengendalian Covid-19 khususnya pada pemerintah daerah yang disebutkan," ujar Wiku.

Baca juga: Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa Tracing dan Testing Belum Diutamakan

Namun demikian, kata Wiku, pernyataan Pandu tersebut dapat menjadi bahan refleksi bagi pemerintah daerah untuk terus bersikap jujur dan transparan dalam upaya pengendalian Covid-19.

"Wacana ini dapat menjadi bahan refleksi untuk pemerintah daerah untuk senantiasa bersikap jujur dan transparan demi keselamatan jiwa rakyat daerahnya karena dengan testing yang baik maka masalah Covid-19 yang ada di daerah tersebut semakin jelas sehingga solusi yang dipilih dapat lebih efektif," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menduga ada upaya menekan testing Covid-19 di sejumlah daerah yang menggelar Pilkada 2020.

Upaya itu dilakukan untuk menciptakan kondisi seakan-akan suatu daerah masuk zona hijau dan aman dari penularan virus.

Padahal, kata Pandu, penularan virus corona masih terjadi di seluruh Indonesia sehingga semestinya tak ada zona hijau Covid-19.

Baca juga: Testing Covid-19 yang Dilakukan Pemerintah Dinilai Belum Merata

"Supaya tidak kelihatan bahwa pandemi itu menjadi tinggi, banyak petahana yang mau ikut lagi itu berusaha menekan testing," kata Pandu dalam diskusi virtual, Rabu (14/10/2020).

"Sejak awal kita mau melakukan pilkada seperti itu, sehingga seakan-akan wilayah itu hijau, tapi hijaunya artifisial karena menekan jumlah testing," lanjut dia.

Adapun Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.