KPK Sita Rp 3,7 Miliar dalam Kasus Suap DPRD Sumut

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita uang senilai Rp 3.732.500.000 dalam kasus suap anggota DPRD Sumatera Utara.

Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan, uang yang disita tersebut merupakan uang yang dikembalikan oleh para tersangka dan saksi dalam kasus ini.

"Dalam proses penyidikan perkara ini telah dilakukan penyitaan uang pengembalian para Tersangka dan Saksi senilai total Rp Rp 3.732.500.000," kata Karyoto dalam konferensi pers, Rabu (14/10/2020).

Baca juga: KPK Panggil Mantan Anggota DPRD Sumut Tersangka Kasus Suap

Karyoto menuturkan, penyidik juga telah memeriksa 59 orang saksi dalam kasus ini dan menahan 14 orang tersangka.

Terbaru, KPK menahan mantan anggota DPRD Sumatera Utara, Nurhasanah untuk 20 hari ke depan mulai Rabu hari ini.

"Hari ini setelah memeriksa saksi dengan jumlah 59 orang, KPK kembali melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka yakni NHS (Nurhasanah)," ujar Karyoto.

KPK menetapkan 14 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 sebagai tersangka dalam kasus ini.

Sebanyak 14 tersangka itu ialah Sudirman Halawa, Rahmad Pardamean Hasibuan, Megalia Agustina, Nurhasanah, dan Ida Budiningsih.

Kemudian, Syamsul Hilal, Robert Nainggolan, Ramli, Layani Sinukaban, Japorman Saragih, Jamaludin Hasibuan, Irwansyah Damanik, Ahmad Hoesin Hutagalung, dan Mulyani.

"Para tersangka tersebut diduga menerima hadiah atau janji berupa uang yang diterima secara beragam antara Rp 377.500.000 sampai dengan Rp 777.500.000 dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho," ujar Karyoto.

Baca juga: Aksi Tolak UU Cipta Kerja di DPRD Sumut Berlangsung Rusuh, Polisi Dilempari Batu

Karyoto menyebut, pemberian uang tersebut berkaitan dengan empat hal.

Pertama, persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Kedua, persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga, pengesahan angggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Keempat, penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015.

Atas perbuatannya, ke-14 tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Baca juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Adapun penetapan 14 tersangka tersebut merupakan penetapan tahap keempat setelah KPK sebelumnya telah menetapkan 50 tersangka yang juga berasal kalangan pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019.

"Lima puluh orang tersebut kini sedang menjalani pidana masing-masing setelah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor dengan hukuman rata-rata 4 hingga 6 tahun penjara," kata Karyoto.