Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Pandu Riono, Satgas Covid-19: Kami Selalu Konsultasi dengan Pakar

Kompas.com - 14/10/2020, 19:27 WIB
Ihsanuddin,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan, pemerintah telah berkonsultasi dengan sejumlah pakar sebelum memutuskan membeli kandidat vaksin dari tiga perusahaan di luar negeri.

"Kami selalu berkonsultasi dengan para pakar terkait keputusan ini," kata Wiku kepada Kompas.com, Rabu (14/10/2020).

Baca juga: Indonesia Beli Vaksin Covid-19 yang Belum Lolos Uji Klinis, Ini Penjelasan Satgas

Hal ini disampaikan Wiku untuk membantah pernyataan ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono yang menyebut pemerintah tak berkonsultasi dengan pakar sebelum membeli kandidat vaksin.

Saat ditanya lebih jauh siapa saja pakar yang dilibatkan, Wiku tak menjawab. Ia hanya menegaskan bahwa pembelian vaksin Covid-19 dari tiga perusahaan luar itu untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 jangka pendek.

"Di satu sisi kita tetap mengutamakan kemandirian dengan berupaya mengembangkan vaksin sendiri dengan melibatkan langsung ahli dalam produksinya," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Beli Vaksin Covid-19 yang Belum Lolos Uji Klinis, Epidemiolog: Beli Kucing Dalam Karung

 

Wiku mengakui sampai saat ini ketiga kandidat vaksin yang akan dibeli pemerintah belum lolos uji klinis fase 3.

Namun ia menegaskan, sampai saat ini belum ada laporan bahwa tiga kandidat vaksin tersebut menimbulkan efek samping yang membahayakan penggunanya.

"Sejauh ini belum ada laporan terkait efek samping yang diterima oleh relawan uji klinis vaksin," kata Wiku.

Jika nantinya vaksin tersebut dinyatakan tak lolos uji klinis, Wiku menuturkan, pemerintah sudah mengantisipasi hal itu lewat perjanjian atau kontrak yang sudah disepakati.

"Apabila terjadi kahar (force majeure) selama pengembangan vaksin tersebut, maka kerja sama yang dilakukan dapat dihentikan yang menyesuaikan dengan perjanjian kontrak yang tertera," kata Wiku.

Baca juga: Pandu Riono Protes Pemerintah Tak Libatkan Ahli Kesehatan dalam Pembelian Vaksin Covid-19

 

Pemerintah telah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk Covid-19 dari tiga perusahaan produsen, yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac. Ketiga perusahaan itu telah sepakat menyediakan vaksin untuk Indonesia pada November mendatang.

Adapun jumlah vaksin yang disanggupi oleh masing-masing perusahaan beragam, tergantung dari kapasitas produksi dan komitmen kepada pembeli lain.

Pemerintah mengakui vaksin dari ketiga perusahaan tersebut kini baru masuk pada tahap akhir uji klinis fase ketiga dan dalam proses mendapatkan emergency use authorization (EUA) di sejumlah negara.

Baca juga: Epidemiolog Ingatkan Efektivitas Vaksin yang Dibeli Pemerintah

Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengkritik langkah pemerintah yang sudah memfinalisasi pembelian vaksin dari tiga perusahaan itu.

Ia menyebut keputusan pembelian vaksin itu diambil secara sepihak karena para ahli kesehatan tak pernah dilibatkan.

"Kenapa pemerintah tak pernah diskusikan dengan tim ahli, terbuka dengan dunia kesehatan. Tiba-tiba diputuskan sepihak. Mereka andalkan informasi dari mana?" kata Pandu. 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Nasional
KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

Nasional
KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

Nasional
Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Nasional
KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

Nasional
KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

Nasional
Wakil PM Australia ke Prabowo: Sangat Menyenangkan Beri Selamat secara Langsung ke Anda

Wakil PM Australia ke Prabowo: Sangat Menyenangkan Beri Selamat secara Langsung ke Anda

Nasional
Komisi VI DPR Imbau PT KAI dan KAI Commuter Tingkatkan SOP Layanan dan Keselamatan

Komisi VI DPR Imbau PT KAI dan KAI Commuter Tingkatkan SOP Layanan dan Keselamatan

Nasional
Soal Hak Angket, Timnas Amin: Ini Bukan soal Kalah Menang, tapi Berjuang Luruskan Praktik Bernegara

Soal Hak Angket, Timnas Amin: Ini Bukan soal Kalah Menang, tapi Berjuang Luruskan Praktik Bernegara

Nasional
KPU Sebut 39,92 persen Kecamatan Selesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilpres

KPU Sebut 39,92 persen Kecamatan Selesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilpres

Nasional
KPU Rencanakan Pemilu Ulang di Kuala Lumpur Tanpa Metode Pos

KPU Rencanakan Pemilu Ulang di Kuala Lumpur Tanpa Metode Pos

Nasional
Bahas Kerja Sama Pertahanan dengan Prabowo, Wakil PM Australia Tegaskan Tolak Gerakan Kemerdekaan di Papua

Bahas Kerja Sama Pertahanan dengan Prabowo, Wakil PM Australia Tegaskan Tolak Gerakan Kemerdekaan di Papua

Nasional
Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, Nasdem: Mekanismenya Tak Rumit

Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, Nasdem: Mekanismenya Tak Rumit

Nasional
Ada Bendungan Lolak, Jokowi Harap Produksi Padi di Sulut Meningkat

Ada Bendungan Lolak, Jokowi Harap Produksi Padi di Sulut Meningkat

Nasional
Anies Sepakat dengan PKS dan PDI-P yang Minta Sirekap Dievaluasi, tapi..

Anies Sepakat dengan PKS dan PDI-P yang Minta Sirekap Dievaluasi, tapi..

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com