KPK Dorong Pemprov Jabar Sempurnakan Capaian Pencegahan Korupsi

Kompas.com - 14/10/2020, 13:22 WIB
Gedung KPK KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANGedung KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyempurnakan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemprov Jawa Barat.

Dalam rapat koordinasi antara KPK dan Pemprov Jawa Barat yang digelar secara daring, Selasa (13/10/2020), KPK menilai realisasi capaian MCP Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 13 Oktober 2020 sudah cukup baik yaitu berada di angka 78,47 dari skala 0-100 persen.

"Angka tersebut sudah di atas rata-rata nasional yaitu 40 dan sudah di atas rata-rata Jawa Barat yaitu 45 persen. Kurangnya sedikit lagi terkait evidence yang perlu diunggah," kata Kepala Koordinator Wilayah V KPK Budi Waluya dikutip dari siaran pers, Rabu (14/10/2020).

Baca juga: Pesan Wapres tentang Pencegahan Korupsi di Indonesia...

Budi juga mengungkapkan, dari 8 area intervensi yang didorong KPK untuk dibenahi, capaian tertinggi untuk manajemen APIP (aparat pengawas internal pemerintah) sebesar 96,72 persen.

Sedangkan, yang terendah adalah optimalisasi pendapatan daerah yaitu sebesar 59,45 persen.

Selain itu, rakor juga membahas capaian area-area intervensi lainnya, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, optimalisasi pajak daerah, pelayanan terpadu satu pintu, APIP, manajemen ASN, dan pengadaan barang dan jasa.

Terkait pengadaan barang dan jasa, KPK mengidentifikasi beberapa daerah di Provinsi Jabar belum memiliki tenaga Fungsional UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa).

Baca juga: Ketua KPK: Capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Capai 58,52 Persen

Sehingga, kemungkinan pada tahun 2021 akan menumpang pengadaan di Provinsi Jabar.

“Hal ini tentu perlu dimitigasi oleh Provinsi Jabar dari sisi kesiapan sistem, kehandalan sistem dan kebutuhan yang lain,” kata Budi.

MCP atau Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan monitoring dari KPK.

Dengan aplikasi tersebut pemerintah daerah bisa menyampaikan laporannya, tanpa harus menunggu tim dari KPK datang untuk memonitor.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Nasional
Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Nasional
Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X