Kompas.com - 14/10/2020, 13:19 WIB
Seorang mahasiswi peserta aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja di Depan DPRD Kota Magelang, Selasa (13/10/2020). KOMPAS.COM/IKA FITRIANASeorang mahasiswi peserta aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja di Depan DPRD Kota Magelang, Selasa (13/10/2020).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunikasi publik pemerintah dan DPR harus diperbaiki terutama dalam hal penyusunan produk legislasi maupun kebijakan publik lainnya. Berkaca pada proses penyusunan, pembahasan hingga pengesahan RUU Cipta Kerja yang terkesan kurang terbuka, justru memunculkan banyak disinformasi di tengah masyarakat.

Akibatnya, gejolak tak dapat dihindari. Masyarakat pun meluapkan aspirasi mereka dengan turun ke jalan di tengah situasi pandemi Covid-19 yang menuntut penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penularan virus corona.

"Pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR telah menimbulkan dinamika, polemik, bahkan gelombang disinformasi di masyarakat," kata Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2020), seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: Menko PMK: UU Cipta Kerja Pendekatan untuk Merevolusi Mental

Ia pun memberikan tujuh masukan terhadap proses legislasi yang terkesan kurang transparan atas UU tersebut.

Pertama, pemerintah dan DPR seharusnya dapat membuka akses informasi publik secara luas untuk memastikan transparansi, partisipasi dan peran aktif masyarakat terjamin guna mewujudkan akuntabilitas proses dan produk legislasi.

Kedua, DPR seharusnya membuka dan mempermudah akses informasi publik dengan menambah akses di luar yang sudah tersedia untuk mengoptimalkan hak publik atas informasi terhadap proses penyusunan, pembahasan dan pengesahan draf UU Cipta Kerja.

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo didorong membuka ruang partisipasi masyarakat setelah pengesahan UU Cipta Kerja di DPR dengan membuka dan mempermudah akses masukan dari masyarakat pada kanal-kanal layanan informasi publik yang tersedia.

Baca juga: Demo, Perppu, atau Judicial Review untuk Sikapi UU Cipta Kerja?

Keempat, pemerintah wajib menyosialisasikan draf final UU Cipta Kerja secara benar, tepat dan tidak menyesatkan melalui kanal layanan maupun saluran informasi yang tersedia.

Berikutnya, mengimbau masyarakat untuk mengakses informasi dari sumber-sumber resmi yang kredibel dan akurat dalam mendapatkan informasi terkait UU Cipta Kerja.

Keenam, masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap UU tersebut diharapkan menyampaikan secara bertanggungjawab melalalui akses publik yang tersedia.

Terakhir, ruang partisipasi publik masih tetap terbuka dan tidak tertutup setelah disahkannya UU Cipta Kerja baik melalui proses legal konstitusi maupun perbaikan kebijakan publik.Baca juga: Catat Pelajar dalam SKCK karena Demo UU Cipta Kerja, Polisi Harus Hati-hati

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 13 April: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 108.599 Kasus

UPDATE 13 April: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 108.599 Kasus

Nasional
MUI Minta Umat Islam Dukung Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19

MUI Minta Umat Islam Dukung Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19

Nasional
Tempat Wisata Tetap Buka Meski Mudik Dilarang, Anggota DPR: Masyarakat Akan Bingung

Tempat Wisata Tetap Buka Meski Mudik Dilarang, Anggota DPR: Masyarakat Akan Bingung

Nasional
UPDATE 13 April: 10.373.963 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19, 5.431.997 di Antaranya Sudah Dosis Ke-2

UPDATE 13 April: 10.373.963 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19, 5.431.997 di Antaranya Sudah Dosis Ke-2

Nasional
Ada Ancaman Siklon Tropis, BNPB Keluarkan Peringatan Dini ke 30 Wilayah

Ada Ancaman Siklon Tropis, BNPB Keluarkan Peringatan Dini ke 30 Wilayah

Nasional
UPDATE 13 April: 77.522 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 13 April: 77.522 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Jokowi Sambut Buka Puasa Pertama Ramadhan 2021 di Istana Bogor

Jokowi Sambut Buka Puasa Pertama Ramadhan 2021 di Istana Bogor

Nasional
UPDATE 13 April: Suspek Covid-19 Tercatat Ada 58.450 Orang

UPDATE 13 April: Suspek Covid-19 Tercatat Ada 58.450 Orang

Nasional
UPDATE Bencana NTT: 178 Orang Meninggal, 47 Hilang

UPDATE Bencana NTT: 178 Orang Meninggal, 47 Hilang

Nasional
UPDATE 13 April: Tambah 6.349, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 1.426.145 Orang

UPDATE 13 April: Tambah 6.349, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 1.426.145 Orang

Nasional
UPDATE 13 April: Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 42.782 Orang

UPDATE 13 April: Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 42.782 Orang

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Selama Ramadhan Tetap Siang Hari, Alternatifnya Malam Hari

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Selama Ramadhan Tetap Siang Hari, Alternatifnya Malam Hari

Nasional
KPK Pastikan Penggeledahan Terkait Kasus Suap Pajak di Kalsel Sesuai Aturan

KPK Pastikan Penggeledahan Terkait Kasus Suap Pajak di Kalsel Sesuai Aturan

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.577.526, Bertambah 5.702 Orang

UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.577.526, Bertambah 5.702 Orang

Nasional
Aburizal Bakrie Disuntik Vaksin Nusantara, Ini Alasannya...

Aburizal Bakrie Disuntik Vaksin Nusantara, Ini Alasannya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X