KILAS

94 Kabupaten dan Kota Berstatus Zona Oranye Selama 6 Bulan, Satgas Covid-19: Jangan Berpuas Diri

Kompas.com - 14/10/2020, 11:59 WIB
Jubir Wiku gelar konferensi pers secara live melalui aplikasi Zoom di Media Center Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, (13/10/2020). DOK. covid19.go.idJubir Wiku gelar konferensi pers secara live melalui aplikasi Zoom di Media Center Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, (13/10/2020).

KOMPAS.com – Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, saat ini ada ada 94 kabupaten atau kota yang berada di zona oranye tanpa perubahan selama 6 minggu berturut-turut.

"Jangan berpuas diri karena daerahnya tidak berada di zona merah. Zona oranye tetap berbahaya dan berisiko untuk terjadi penularan,” ujarnya saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/10/2020).

Untuk itu, dia pun meminta semua pihak tidak lengah. Sebab, daerah yang berada di zona oranye pun belum bisa merasa aman karena penularan Covid-19 masih terus terjadi.

“Apabila terus dibiarkan tanpa penanganan yang signifikan, maka wilayah ini berpotensi untuk menjadi zona merah," lanjutnya seperti dimuat covid19.go.id, Rabu (14/10/2020).

Baca juga: Satgas Covid-19 Minta TNI-Polri Rapid Test Anggotanya yang Amankan Unjuk Rasa

Wiku menegaskan, target penanganan Covid-19 adalah seluruh wilayah dapat menjadi zona hijau. Artinya tidak ada kasus baru di wilayah tersebut selama 4 minggu berturut-turut dan kesembuhannya mencapai 100 persen.

Dia juga mengingatkan kembali bahwa peta zona risiko yang menunjukkan sebaran penularan Covid-19 di berbagai daerah dibuat berdasarkan data yang valid.

Dari 94 kabupaten atau kota, terdapat banyak provinsi yang memiliki daerah cukup banyak masuk ke dalam kategori tanpa perubahan selama 6 minggu berturut-turut.

Provinsi tersebut, di antaranya Sumatera Utara sebanyak 12 daerah, Jawa Tengah sebanyak 11 daerah, dan Jawa Timur sebanyak 11 daerah.

Baca juga: Satgas Covid-19: Angka Kesembuhan Meningkat 4,4 Persen dalam Sepekan Terakhir

Selain itu, ada juga kabupaten atau kota yang skornya mendekati zona kuning, yaitu Rejang Lebong, Kota Madiun, Lamongan, Kota Yogyakarta, Gunung Mas, Donggala, Buton Selatan, Konawe Selatan, Lombok Barat, Kota Ternate dan Maybrat.

Sebaliknya, ada tiga daerah yang mendekati zona merah, yakni Kota Langsa, Pasaman Barat, dan Karang Anyar.

Terkait pemberian skor ini, Wiku menjelaskan, ada tiga indikator penilaian zona risiko penularan di suatu wilayah.

"Yaitu epidemiologi, surveillance kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Dari masing-masing indikator itu ditentukan skor dan pembobotan yang menggambarkan risiko di wilayah tersebut," katanya.

Baca juga: Kemendagri Sebut Ada Penurunan Jumlah Zona Merah Covid-19 di Daerah Penyelenggara Pilkada

Dia memaparkan, untuk daerah zona oranye atau risiko sedang, skornya dimulai dari nilai 1,81 hingga 2,4.

Melihat nilai skor tersebut, jika suatu daerah mendekati 1,81 artinya kabupaten atau kota tersebut semakin mendekati zona merah atau risiko tinggi pada pekan berikutnya.

Sebaliknya, semakin mendekati 2,4 maka kabupaten atau kota tersebut semakin dekat berubah menjadi zona kuning atau risiko rendah pada pekan berikutnya.

Maka dari itu, Wiku menekankan agar pemerintah daerah (pemda) harus tetap berupaya meningkatkan testing, tracing dan treatment (3T).

Pemda juga diminta proaktif jika memerlukan bantuan dengan pemerintah pusat berupa kebutuhan penanganan, seperti reagen, obat-obatan, insentif relawan, dan sebagainya.

Baca juga: Jubir Satgas Covid-19 Nyatakan Makin Banyak Warga Terapkan 3M



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Nasional
SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

Nasional
Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Nasional
UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

Nasional
157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

Nasional
Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Nasional
76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

Nasional
Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Nasional
Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Nasional
KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

Nasional
Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK: Antara Capai Kompetensi dan Upaya Melumpuhkan

Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK: Antara Capai Kompetensi dan Upaya Melumpuhkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum PKPI

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum PKPI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X