Kompas.com - 14/10/2020, 11:52 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 secara virtual, Kamis (10/9/2020). Dok. Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 secara virtual, Kamis (10/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membantah tudingan bahwa rancangan undang-undang (UU) Cipta Kerja merugikan masyarakat.

Menurut Muhadjir, sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo, UU tersebut memiliki semangat untuk menyiapkan lapangan pekerjaan masyarakat. Salah satu tujuannya adalah untuk pemerataan.

"UU Cipta Kerja ini kalau dibaca, dari 11 klaster sebetulnya yang perlu kita perhatikan adalah begitu luasnya dibuka, baik itu pemberian kemudahan, perlindungan, maupun bimbingan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM)," ujar Muhadjir saat memberi keynote speech dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan dengan tema 'Komitmen Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan bagi Peserta JKN di Era Adaptasi Kebiasaan Baru' secara daring, Rabu (14/10/2020).

Baca juga: Inklusi Keuangan, BRI Gandeng Fintech Salurkan Rp 30 Miliar untuk UMKM

"Ini artinya, sebetulnya tidak benar kalau pemerintah akan menganakemaskan pengusaha besar, akan memberikan karpet merah pada investor asing untuk bisa semaunya masuk ke Indonesia. Sama sekali tidak benar," lanjut dia.

Ia menegaskan, pengertian investasi dalam RUU Cipta Kerja adalah investasi dalam negeri yang membuka peluang investasi dari luar.

Selain itu, investasi yang dimaksud adalah pengusaha domestik yang bergerak di bidang UMKM.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dan sekarang akan dibuka dengan sangat luas, perizinan dipermudah, kemudian akses kepada modal juga diperluas dan bimbingan-bimbingan akan terus dilakukan. Itulah yang menjadi tanggung jawab kita bersama," kata dia.

Baca juga: Prosedur Cara Mendapat Bantuan UMKM Rp 12,5 Miliar dari Facebook

Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini, kata dia, usaha-usaha di sektor kesehatan paling bisa diandalkan.

Dengan demikian, RUU Cipta Kerja tersebut merupakan momentum yang baik jika bisa dimanfaatkan dengan baik.

"Paling tidak bisa menguasai pasar bisnis kesehatan di dalam negeri. Syukur-syukur kemudian kita bisa menjadi bagian satu ekspor untuk menaikkan devisa di sektor kesehatan ini," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Asuh Anak Tidak Hanya Tugas Ibu, Menteri PPPA Ingatkan Orangtua Perlu Kompak

Asuh Anak Tidak Hanya Tugas Ibu, Menteri PPPA Ingatkan Orangtua Perlu Kompak

Nasional
Jokowi Minta BMKG Edukasi Warga Agar Tak Mudah Termakan Hoaks soal Bencana

Jokowi Minta BMKG Edukasi Warga Agar Tak Mudah Termakan Hoaks soal Bencana

Nasional
Jokowi: Kita Harus Meningkatkan Ketangguhan Hadapi Bencana Alam

Jokowi: Kita Harus Meningkatkan Ketangguhan Hadapi Bencana Alam

Nasional
MAKI Ragu Jaksa Akan Kasasi atas Pemangkasan Hukuman Djoko Tjandra

MAKI Ragu Jaksa Akan Kasasi atas Pemangkasan Hukuman Djoko Tjandra

Nasional
Jaksa Masih Pelajari Putusan Banding Djoko Tjandra

Jaksa Masih Pelajari Putusan Banding Djoko Tjandra

Nasional
Wapres Ingatkan Limbah B3 Medis dari Pasien Covid-19 Tak Jadi Sumber Penyebaran Baru

Wapres Ingatkan Limbah B3 Medis dari Pasien Covid-19 Tak Jadi Sumber Penyebaran Baru

Nasional
Sebaran 195 Zona Merah di Indonesia Data 25 Juli 2021, Jawa Timur Paling Banyak

Sebaran 195 Zona Merah di Indonesia Data 25 Juli 2021, Jawa Timur Paling Banyak

Nasional
Politisi PKB: Anggota DPR Tak Perlu Mengemis ke Pemerintah untuk Dapat Fasilitas Isoman

Politisi PKB: Anggota DPR Tak Perlu Mengemis ke Pemerintah untuk Dapat Fasilitas Isoman

Nasional
Tingkatkan Testing, Luhut Minta Laboratorium Tes PCR Tak Hanya Ada di Ibu Kota Provinsi

Tingkatkan Testing, Luhut Minta Laboratorium Tes PCR Tak Hanya Ada di Ibu Kota Provinsi

Nasional
Video Polisi Pukul Warga di Nabire Viral, Kapolda Papua Minta Maaf

Video Polisi Pukul Warga di Nabire Viral, Kapolda Papua Minta Maaf

Nasional
Sandiaga Uno: Kunjungan Wisatawan Tahun 2020 Turun 75 Persen

Sandiaga Uno: Kunjungan Wisatawan Tahun 2020 Turun 75 Persen

Nasional
Luhut Minta Pemerintah Mati-matian Tekan Angka Kematian Pasien Covid-19

Luhut Minta Pemerintah Mati-matian Tekan Angka Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Kepala BRIN Sebut Selama Pandemi Limbah Medis Bisa Diolah dengan Teknologi Mobile

Kepala BRIN Sebut Selama Pandemi Limbah Medis Bisa Diolah dengan Teknologi Mobile

Nasional
Rakor dengan Pemprov DIY, Wapres: Kita Harus Lebih Keras agar Covid-19 Melandai

Rakor dengan Pemprov DIY, Wapres: Kita Harus Lebih Keras agar Covid-19 Melandai

Nasional
Instruksi PGI, Fasilitas Gereja Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Instruksi PGI, Fasilitas Gereja Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X