Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Beli Vaksin Covid-19 yang Belum Lolos Uji Klinis, Epidemiolog: Beli Kucing Dalam Karung

Kompas.com - 14/10/2020, 11:36 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengkritik langkah pemerintah yang sudah memfinalisasi pembelian vaksin dari tiga perusahaan di luar negeri, yakni dari Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac.

Sebab, ketiga kandidat vaksin itu masih dalam tahap akhir ini klinis fase 3. Artinya, belum ada jaminan bahwa vaksin itu akan lolos uji klinis fase 3 dan aman bagi masyarakat.

"Kita kan enggak tahu dampaknya seperti apa. Apakah kita membeli kucing dalam karung, kan enggak jelas. Ini seperti membeli kucing dalam karung. Kita mau beli kucing keluarnya ular," kata Pandu kepada Kompas.com, Rabu (14/10/2020).

Baca juga: Epidemiolog: Yang Dibeli Pemerintah Baru Bakal Vaksin Covid-19, Belum Tentu Aman dan Efektif

Pandu menilai, harusnya pemerintah menunggu dulu sampai ketiga kandidat vaksin itu dinyatakan lolos uji klinis.

Dengan begitu, dapat diketahui secara pasti apakah vaksin itu benar-benar efektif melawan virus corona serta tidak menimbulkan efek samping.

"Kenapa terburu-buru sih. WHO pun tenang saja. Semua tenang. Memang kita membuat harus dipercepat, tapi kan enggak harus terburu buru. Belum ada informasi apa manfaatnya, apa dampaknya sudah dibeli," kata dia.

Pandu pun menilai langkah pemerintah yang terburu-buru ini karena menganggap vaksin sebagai solusi jitu untuk mengatasi pandemi.

Padahal, ia menegaskan bahwa vaksin merupakan solusi jangka panjang.

Sementara itu, solusi jangka pendek untuk menangani pandemi yakni dengan melakukan tes sebanyak-banyaknya untuk bisa melakukan pelacakan kontak serta isolasi.

"Sebenarnya masalahnya sederhana. Semua negara bisa meningkatkan tes dan pelacakan. Memang susah, tapi itu kita kan karena kita enggak punya plan of action bagaimana melakukannya," ujar dia.

Pandu juga menyesalkan pemerintah yang tak pernah mengajak para ahli kesehatan untuk berdiskusi soal pembelian vaksin ini. Ia menyebut, pembelian vaksin dilakukan sepihak.

"Ini kan yang disuntik masyarakat Indonesia. Kalau masyarakat tak diajak, diputuskan sepihak, itu kan enggak benar," ujar dia. 

Baca juga: Vaksin Corona, Ahli: Memberikan Harapan Itu Penting, tapi Tidak Harapan Palsu

Pemerintah sebelumnya telah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk Covid-19 dari tiga perusahaan produsen.

Ketiga perusahaan itu telah sepakat menyediakan vaksin untuk Indonesia pada November mendatang. Ketiga produsen itu yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac.

Adapun jumlah vaksin yang disanggupi oleh masing-masing perusahaan beragam, tergantung dari kapasitas produksi dan komitmen kepada pembeli lain.

Untuk tahun ini, Cansino menyanggupi 100.000 dosis vaksin (single dose) pada bulan November 2020. Selanjutnya, 15-20 juta dosis vaksin untuk tahun 2021.

Baca juga: 1,2 Juta Penduduk Kabupaten Bogor akan Disuntik Vaksin Covid-19, Siapa Saja?

G42/Sinopharm menyanggupi 15 juta dosis vaksin (dual dose) tahun ini. Dari jumlah itu, sekitar 5 juta dosis akan mulai datang pada November 2020.

Sementara itu, Sinovac menyanggupi 3 juta dosis vaksin hingga akhir Desember 2020.

Pemerintah mengakui vaksin dari ketiga perusahaan tersebut kini sudah masuk pada tahap akhir uji klinis fase ketiga dan dalam proses mendapatkan emergency use authorization (EUA) di sejumlah negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com