Kompas.com - 14/10/2020, 11:36 WIB
Ilustrasi vaksin corona. Vaksin virus corona yang dikembangkan Rusia, Sputnik V diragukan ilmuwan Barat, terkait data keamanan vaksin yang dikembangkan untuk mencegah Covid-19. SHUTTERSTOCK/Orpheus FXIlustrasi vaksin corona. Vaksin virus corona yang dikembangkan Rusia, Sputnik V diragukan ilmuwan Barat, terkait data keamanan vaksin yang dikembangkan untuk mencegah Covid-19.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengkritik langkah pemerintah yang sudah memfinalisasi pembelian vaksin dari tiga perusahaan di luar negeri, yakni dari Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac.

Sebab, ketiga kandidat vaksin itu masih dalam tahap akhir ini klinis fase 3. Artinya, belum ada jaminan bahwa vaksin itu akan lolos uji klinis fase 3 dan aman bagi masyarakat.

"Kita kan enggak tahu dampaknya seperti apa. Apakah kita membeli kucing dalam karung, kan enggak jelas. Ini seperti membeli kucing dalam karung. Kita mau beli kucing keluarnya ular," kata Pandu kepada Kompas.com, Rabu (14/10/2020).

Baca juga: Epidemiolog: Yang Dibeli Pemerintah Baru Bakal Vaksin Covid-19, Belum Tentu Aman dan Efektif

Pandu menilai, harusnya pemerintah menunggu dulu sampai ketiga kandidat vaksin itu dinyatakan lolos uji klinis.

Dengan begitu, dapat diketahui secara pasti apakah vaksin itu benar-benar efektif melawan virus corona serta tidak menimbulkan efek samping.

"Kenapa terburu-buru sih. WHO pun tenang saja. Semua tenang. Memang kita membuat harus dipercepat, tapi kan enggak harus terburu buru. Belum ada informasi apa manfaatnya, apa dampaknya sudah dibeli," kata dia.

Pandu pun menilai langkah pemerintah yang terburu-buru ini karena menganggap vaksin sebagai solusi jitu untuk mengatasi pandemi.

Padahal, ia menegaskan bahwa vaksin merupakan solusi jangka panjang.

Sementara itu, solusi jangka pendek untuk menangani pandemi yakni dengan melakukan tes sebanyak-banyaknya untuk bisa melakukan pelacakan kontak serta isolasi.

"Sebenarnya masalahnya sederhana. Semua negara bisa meningkatkan tes dan pelacakan. Memang susah, tapi itu kita kan karena kita enggak punya plan of action bagaimana melakukannya," ujar dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X