Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 14/10/2020, 11:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengingatkan efektivitas dan keamanan vaksin yang sedang diupayakan pengadaannya oleh pemerintah dari tiga produsen asal luar negeri.

Menurut Pandu, tiga produsen yang menjalin produsen dengan pemerintah baru memproduksi bakal vaksin Covid-19.

"Mengapa kita harus membeli produk yang belum jadi ? Itu masih kandidat. Saya tekankan, yang dari tiga produsen itu masih dalam tahap evaluasi klinis," ujar Pandu ketika dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (14/10/2020).

"Yang perlu diingat, itu sedang diuji tahap ketiga, dan yang bisa lolos (uji klinis) cuma sedikit," lanjutnya.

Baca juga: Ridwan Kamil Klaim Akan Utamakan Warga Depok Terima Vaksin Covid-19

Pandu menjelaskan, secara klinis, setelah diuji coba tahap ketiga dan ada hasilnya, para ahli akan memberikan ulasan atas hasil itu.

Dalam ulasan itulah akan ada rekomendasi atau keputusan apakah vaksin yang telah diuji coba itu akurat atau tidak jika dipergunakan untuk masyarakat.

"Jadi (vaksin dari tiga produsen) ini sedang diuji ya. Belum bisa berubah menjadi vaksin terpercaya," tegas Pandu.

Dia pun mengingatkan soal perkembangan uji klinis vaksin Covid-19 dari sejumlah perusahaan farmasi dunia.

Salah satunya, Johnson & Johnson yang menghentikan uji klinis mereka.

Baca juga: Relawan Sakit, Johnson & Johnson Tunda Uji Vaksin Covid-19 Tahap Akhir

"Sebab, dari relawan mereka ada yang menderita penyakit aneh. Yang dulu juga pernah disetop," ungkapnya.

Merujuk pada pertimbangan di atas dan situasi terkini, Pandu mengingatkan tentang efektivitas vaksin yang dibeli dari tiga produsen.

Dia pun menyarankan masyarakat agar kritis dalam menerima informasi yang disampaikan pemerintah.

Baca juga: Vaksin Corona, Ahli: Memberikan Harapan Itu Penting, tapi Tidak Harapan Palsu

"Itu belum tentu aman dan efektif. Apakah kita tak rugi kalau vaksin itu tidak ada efeknya sama sekali? Apakah masyarakat mau disuntik dengan vaksin itu," tambahnya.

Kehadiran vaksin untuk penanganan Covid-19 di Indonesia dijadwalkan segera terealisasi.

Pemerintah telah memastikan finalisasi pembelian vaksin dari tiga perusahaan produsen vaksin Covid-19 luar negeri.

Sebagaimana dilansir dalam siaran pers di laman Kemenkomarives pada Senin (12/10/2020), ketiga produsen itu yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac.

Ketiga perusahaan itu telah sepakat menyediakan vaksin untuk Indonesia pada November mendatang.

Pemerintah pun mengungkap jumlah vaksin yang disanggupi oleh masing-masing perusahaan beragam.

Hal itu tergantung dari kapasitas produksi dan komitmen kepada pembeli lain.

Untuk tahun ini, Cansino menyanggupi 100.000 dosis vaksin (single dose) pada November 2020. Selanjutnya, 15-20 juta dosis vaksin untuk tahun 2021.

Baca juga: Banyak Warga Digigit Hewan Rabies, Pemkot Padang Bagikan Vaksin Gratis

G42/Sinopharm menyanggupi 15 juta dosis vaksin (dual dose) tahun ini. Dari jumlah itu, sekitar 5 juta dosis akan mulai datang pada November 2020.

Sementara itu, Sinovac menyanggupi 3 juta dosis vaksin hingga akhir Desember 2020. Dengan komitmen pengiriman 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) pada minggu pertama November dan 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) lagi pada minggu pertama Desember 2020, ditambah 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk.

Sementara itu, untuk 2021 mendatang, Sinopharm mengusahakan 50 juta (dual dose), Cansino 20 juta (single dose), Sinovac 125 juta (dual dose).

Single dose artinya satu orang hanya membutuhkan satu dosis vaksinasi, sedangkan dual dose membutuhkan dua kali vaksinasi untuk satu orang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Budi Pego

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Budi Pego

Nasional
Soal Cawapres Anies, PBNU: Kami Tak Berkapasitas untuk Mendukung, Menyodorkan, dan Merestui

Soal Cawapres Anies, PBNU: Kami Tak Berkapasitas untuk Mendukung, Menyodorkan, dan Merestui

Nasional
Polisi Buka Pintu Penjara karena Tak Tega Lihat Anak Peluk Ayahnya Terhalang Jeruji, Polri: Tidak Masalah, tapi...

Polisi Buka Pintu Penjara karena Tak Tega Lihat Anak Peluk Ayahnya Terhalang Jeruji, Polri: Tidak Masalah, tapi...

Nasional
Pejuang Lingkungan Tak Bisa Dipidana, Komnas HAM Sebut Penangkapan Budi Pego Kriminalisasi

Pejuang Lingkungan Tak Bisa Dipidana, Komnas HAM Sebut Penangkapan Budi Pego Kriminalisasi

Nasional
Survei Indikator Politik: Elektabilitas Prabowo Naik 2 Persen gara-gara Di-'endorse' Jokowi

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Prabowo Naik 2 Persen gara-gara Di-"endorse" Jokowi

Nasional
Profil Tim Delapan yang Bantu Anies Baswedan Cari Kandidat Cawapres

Profil Tim Delapan yang Bantu Anies Baswedan Cari Kandidat Cawapres

Nasional
Survei Indikator Politik: 73,1 Persen Publik Cenderung Puas Kinerja Presiden Jokowi

Survei Indikator Politik: 73,1 Persen Publik Cenderung Puas Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Tim Anies Nilai Tokoh NU Layak Jadi Cawapres, PBNU: Jangan Tarik NU ke Politik Praktis

Tim Anies Nilai Tokoh NU Layak Jadi Cawapres, PBNU: Jangan Tarik NU ke Politik Praktis

Nasional
Aktivis Lingkungan Budi Pego Dikriminalisasi Lagi, Komnas HAM Turun Tangan

Aktivis Lingkungan Budi Pego Dikriminalisasi Lagi, Komnas HAM Turun Tangan

Nasional
Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ganjar 30 Persen, Anies dan Prabowo Seimbang 21,7 Persen

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ganjar 30 Persen, Anies dan Prabowo Seimbang 21,7 Persen

Nasional
KPK: Prof Mahfud Lebih Pas Support RUU Perampasan Aset daripada Beri Info Setengah-setengah soal Rp 349 T

KPK: Prof Mahfud Lebih Pas Support RUU Perampasan Aset daripada Beri Info Setengah-setengah soal Rp 349 T

Nasional
Masuk Ramadhan, Bawaslu Ingatkan Sanksi Pidana terhadap Kampanye di Masjid

Masuk Ramadhan, Bawaslu Ingatkan Sanksi Pidana terhadap Kampanye di Masjid

Nasional
Bantah Anggapan Diskriminatif, Bawaslu: Semua Deklarasi Dukungan Capres Diawasi

Bantah Anggapan Diskriminatif, Bawaslu: Semua Deklarasi Dukungan Capres Diawasi

Nasional
Siapa Paling Memenuhi 5 Kriteria Cawapres Anies? Pengamat: AHY, tapi...

Siapa Paling Memenuhi 5 Kriteria Cawapres Anies? Pengamat: AHY, tapi...

Nasional
Cerita Mahfud Batalkan Bukber, Jadinya Hanya Buka Bersama Isteri...

Cerita Mahfud Batalkan Bukber, Jadinya Hanya Buka Bersama Isteri...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke