Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog Ingatkan Efektivitas Vaksin yang Dibeli Pemerintah

Kompas.com - 14/10/2020, 11:23 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengingatkan efektivitas dan keamanan vaksin yang sedang diupayakan pengadaannya oleh pemerintah dari tiga produsen asal luar negeri.

Menurut Pandu, tiga produsen yang menjalin produsen dengan pemerintah baru memproduksi bakal vaksin Covid-19.

"Mengapa kita harus membeli produk yang belum jadi ? Itu masih kandidat. Saya tekankan, yang dari tiga produsen itu masih dalam tahap evaluasi klinis," ujar Pandu ketika dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (14/10/2020).

"Yang perlu diingat, itu sedang diuji tahap ketiga, dan yang bisa lolos (uji klinis) cuma sedikit," lanjutnya.

Baca juga: Ridwan Kamil Klaim Akan Utamakan Warga Depok Terima Vaksin Covid-19

Pandu menjelaskan, secara klinis, setelah diuji coba tahap ketiga dan ada hasilnya, para ahli akan memberikan ulasan atas hasil itu.

Dalam ulasan itulah akan ada rekomendasi atau keputusan apakah vaksin yang telah diuji coba itu akurat atau tidak jika dipergunakan untuk masyarakat.

"Jadi (vaksin dari tiga produsen) ini sedang diuji ya. Belum bisa berubah menjadi vaksin terpercaya," tegas Pandu.

Dia pun mengingatkan soal perkembangan uji klinis vaksin Covid-19 dari sejumlah perusahaan farmasi dunia.

Salah satunya, Johnson & Johnson yang menghentikan uji klinis mereka.

Baca juga: Relawan Sakit, Johnson & Johnson Tunda Uji Vaksin Covid-19 Tahap Akhir

"Sebab, dari relawan mereka ada yang menderita penyakit aneh. Yang dulu juga pernah disetop," ungkapnya.

Merujuk pada pertimbangan di atas dan situasi terkini, Pandu mengingatkan tentang efektivitas vaksin yang dibeli dari tiga produsen.

Dia pun menyarankan masyarakat agar kritis dalam menerima informasi yang disampaikan pemerintah.

Baca juga: Vaksin Corona, Ahli: Memberikan Harapan Itu Penting, tapi Tidak Harapan Palsu

"Itu belum tentu aman dan efektif. Apakah kita tak rugi kalau vaksin itu tidak ada efeknya sama sekali? Apakah masyarakat mau disuntik dengan vaksin itu," tambahnya.

Kehadiran vaksin untuk penanganan Covid-19 di Indonesia dijadwalkan segera terealisasi.

Pemerintah telah memastikan finalisasi pembelian vaksin dari tiga perusahaan produsen vaksin Covid-19 luar negeri.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com