Kompas.com - 14/10/2020, 09:42 WIB
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Simpang siur keberadaan naskah final Undang-Undang Cipta Kerja akhirnya diungkap oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas.

Sejak resmi disahkan menjadi UU pada 5 Oktober lalu, keberadaan draf UU Cipta Kerja menjadi pertanyaan. Sebab, baik publik maupun anggota DPR belum dapat mengakses naskah UU tersebut.

Pimpinan Badan Legislasi sempat membagikan draf RUU Cipta Kerja dengan nama penyimpanan "5 OKT 2020 RUU Cipta Kerja - Paripurna" kepada awak media. Substansi di dalam dokumen setebal 905 halaman itu disebut yang disahkan di dalam rapat paripurna.

Baca juga: Draf UU Cipta Kerja Dikirim ke Presiden Rabu Ini, Belum Bisa Diakses Publik

Namun pada Senin (12/10/2020) pagi, beredar draf lain dengan nama penyimpanan "RUU CIPTA KERJA - KIRIM KE PRESIDEN" setebal 1.035 halaman. Selanjutnya pada Senin malam, beredar draf berbeda setebal 812 halaman dengan nama penyimpanan "RUU CIPTA KERJA - PENJELASAN".

Keabsahan kedua dokumen tersebut dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar.

Azis menjelaskan, pasal-pasal yang diatur di dalam UU Cipta Kerja memiliki ketebalan 488 halaman. Namun, dengan adanya halaman penjelasan pada pasal-pasal tersebut, total ketebalan Omnibus Law UU Cipta Kerja mencapai 812 halaman.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau sebatas pada UU Cipta Kerja, hanya sebatas 488 halaman," kata Azis dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10/2020), seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: Perubahan Draf UU Cipta Kerja dan Kesakralan yang Hilang

Diterangkan, saat pembahasan RUU di tingkat Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja, pengaturan margin kertas masih menggunakan format A4. Itulah yang kemudian disebutkan oleh Indra bahwa jumlah halaman RUU Cipta Kerja mencapai 1.035 halaman.

Sesuai mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka margin yang digunakan untuk aturan perundang-undangan menggunakan ukuran Legal.

Ketentuan itu berbunyi "Naskah peraturan perundang-undangan diketik dengan jenis huruf bookman old style, dengan huruf 12, di atas kertas F4."

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Susur Sungai Tewaskan 11 Siswa, KPAI Minta Kemendikbud Ristek dan Kemenag Buat Regulasi

Susur Sungai Tewaskan 11 Siswa, KPAI Minta Kemendikbud Ristek dan Kemenag Buat Regulasi

Nasional
Prabowo Tegaskan Indonesia Perlu Miliki Pertahanan yang Kuat

Prabowo Tegaskan Indonesia Perlu Miliki Pertahanan yang Kuat

Nasional
Menko PMK Minta BPJS Kesehatan Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Menko PMK Minta BPJS Kesehatan Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Nasional
Eks Wali Kota Batu Eddy Rumpoko Segera Disidang di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam Kasus Gratifikasi

Eks Wali Kota Batu Eddy Rumpoko Segera Disidang di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam Kasus Gratifikasi

Nasional
Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Luhut Paparkan 4 Upaya yang Akan Dilakukan

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Luhut Paparkan 4 Upaya yang Akan Dilakukan

Nasional
Penyuap Eks Anggota DPRD Jambi Paut Syakarin Segera Disidang

Penyuap Eks Anggota DPRD Jambi Paut Syakarin Segera Disidang

Nasional
Pakar Hukum: Warga Bisa Tuntut Ganti Rugi jika Digeledah Polisi Tak Sesuai Aturan

Pakar Hukum: Warga Bisa Tuntut Ganti Rugi jika Digeledah Polisi Tak Sesuai Aturan

Nasional
PPKM Jawa Bali: Tetap Waspada, PPKM Level 1 Meluas tetapi Separuh Kabupaten Kota Masih Kena PPKM Level 3

PPKM Jawa Bali: Tetap Waspada, PPKM Level 1 Meluas tetapi Separuh Kabupaten Kota Masih Kena PPKM Level 3

Nasional
Ini Aturan Terbaru Pelaku Perjalanan Internasional ke Indonesia Setelah PPKM Diperpanjang

Ini Aturan Terbaru Pelaku Perjalanan Internasional ke Indonesia Setelah PPKM Diperpanjang

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa-Bali hingga 1 November 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa-Bali hingga 1 November 2021

Nasional
Desak BPN Percepat Pembuatan Sertifikat Tanah Warga, Wakil Ketua Komisi II: Negara Kuasai Tanah, Tapi Rakyat Pemiliknya

Desak BPN Percepat Pembuatan Sertifikat Tanah Warga, Wakil Ketua Komisi II: Negara Kuasai Tanah, Tapi Rakyat Pemiliknya

Nasional
Restoran di Bioskop pada PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali Boleh Terima Pengunjung 50 Persen

Restoran di Bioskop pada PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali Boleh Terima Pengunjung 50 Persen

Nasional
Daftar Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

Daftar Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

Nasional
Kubu KLB Bantah Pengakuan Kader Demokrat soal Bagi-bagi Uang dan Telepon Genggam

Kubu KLB Bantah Pengakuan Kader Demokrat soal Bagi-bagi Uang dan Telepon Genggam

Nasional
Bertolak ke Kaltara, Jokowi Akan Tanam Mangrove dan Tinjau Vaksinasi

Bertolak ke Kaltara, Jokowi Akan Tanam Mangrove dan Tinjau Vaksinasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.