Kelit DPR di Tengah Dugaan Perubahan Substansi UU Cipta Kerja

Kompas.com - 14/10/2020, 08:49 WIB
Kericuhan terjadi saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di kawasan Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/10/2020). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKericuhan terjadi saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di kawasan Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/10/2020).
Penulis Dani Prabowo
|

Sementara itu, terkait rencana pengembalian ketentuan pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai dengan Pasal 154 UU Ketenagakerjaan, diketahui belum diatur di dalam ketiga dokumen yang beredar. Pada dokumen itu masih tertulis bahwa "Ketentuan Pasal 154 dihapus."

Kecurigaan publik

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, DPR seharusnya tidak menutup-nutupi isi dokumen UU Cipta Kerja. Terlebih, dokumen tersebut telah disahkan.

Adanya sejumlah kejanggalan, mulai dari pembahasan yang terkesan ditutup-tutupi, perbedaan halaman pada naskah yang beredar, hingga substani pasal yang berubah hanya semakin memperkuat kecurigaan publik terhadap DPR.

Baca juga: Draf Final UU Cipta Kerja Berubah-ubah, Pengamat: Undang-undang Diperlakukan Secara Tak Sakral

"Hampir bisa dipastikan naskah final yang akan diserahkan DPR ke Presiden memang memuat sejumlah norma baru yang mungkin tak ada di naskah versi paripurna atau bahkan belum sempat dibahas di rapat panja," kata Lucius kepada Kompas.com, Rabu (14/10/2020).

Ia menduga, DPR sengaja menerapkan strategi itu untuk menghindari kegaduhan publik jika perubahan substansi dapat diakses secara terbuka. Langkah tersebut juga untuk memastikan agar seluruh proses prosedural yang diperlukan agar beleid tersebut diundangkan telah rampung setelah Presiden menandatanganinya.

"Maka salah satu cara adalah membiarkan publik terkecoh dengan beragam versi tanpa punya kepastian akan naskah yang resmi sehingga memuluskan naskah hasil utak-atik final DPR disodorkan ke Presiden untuk ditandatangani," ucapnya.

Baca juga: Polisi Cari Dalang Penggerak Pelajar di Kota Tangerang Ikuti Aksi Tolak UU Cipta Kerja

Strategi ini, imbuh Lucius, merupakan langkah aman untuk memastikan respon publik selanjutnya yang akan dilakukan melalui judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, permohonan uji meteri baru dapat dilaksanakan setelah pengundangan selesai bisa dilakukan.

Pada saat yang sama, DPR dan pemerintah dinilai memiliki alasan untuk meminta masyarakat tak melakukan aksi massa, tetapi mengajukan gugatan ke MK jika ada pasal di dalam UU baru yang dinilai kurang memuaskan.

"Keinginan untuk mendorong publik menggunakan jalur JR sudah sejak awal menjadi senjata DPR dan Pemerintah dalam merespons penolakan publik," ucapnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 bagi Semua Negara

Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 bagi Semua Negara

Nasional
Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia Dua Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia Dua Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Nasional
Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Nasional
Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Nasional
Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Nasional
Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Nasional
Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Nasional
Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Nasional
Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Nasional
Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Nasional
Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Nasional
Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X