Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Ingatkan Potensi Lonjakan Kasus Covid-19 di Akhir Oktober

Kompas.com - 14/10/2020, 08:33 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarives) menggelar Rapat Koordinasi Targeted Testing dan Tracing Covid-19 di Jabodetabek dan Bali pada Selasa (13/10/2020).

Dalam rapat ini, Menko Marives sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan lonjakan kasus Covid-19 pada akhir Oktober.

Sebab, pada akhir Oktober nanti akan ada libur panjang akhir pekan.

"Mengingat pada libur panjang Agustus yang lalu, jumlah kenaikan kasus Covid-19 di Jakarta sempat meningkat tajam hingga lebih dari 60 persen," ujar Luhut sebagaimana dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkomarives, Rabu (14/10/2020).

“Kita perlu membuat rencana untuk mengantisipasi hal ini”, lanjutnya.

Baca juga: Terinfeksi Covid-19 Kedua Kali, Pasien Ini Meninggal Dunia

Luhut pun menyinggung soal vaksin untuk Covid-19 yang diharapkan bisa diterima pemerintah pada November mendatang.

Vaksin dari produsen luar negeri itu didapatkan atas MOU dan pembelian dari produsen asal luar negeri.

“Saat ini kita tengah menyiapkan vaksin untuk Covid-19, diharapkan November 2020 sudah dapat kita terima”, ungkap Luhut.

"Selagi menunggu datangnya vaksin, kita perlu terus melakukan melakukan targeted testing dan tracing kasus Covid-19," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, terjadi penurunan proporsi klaster perkantoran selama 14 hari terakhir setelah dilakukan targeted testing dan tracing.

“Testing ini diterapkan secara gratis kepada 8.000 spesimen per harinya,” ujar Anies.

Baca juga: 99 Persen Wilayah di Depok Mencatat Lebih dari 5 Kasus Positif Covid-19

Anies menyebut bahwa garda terdepan dari testing dan tracing ini adalah puskesmas kecamatan. Di setiap puskesmas terdapat dua komponen.

Pertama, digital tracer yang bertugas untuk melakukan investigasi kasus dan menindaklanjuti semua kontak eratnya.

Kedua, koordinator lapangan di setiap kecamatan yang melibatkan 1.500 ASN dan relawan.

"Jika digital tracer hanya melakukan pelacakan kontak erat secara daring, koordinator lapangan terjun langsung ke lokasi untuk menemui dan mendampingi pasien serta melacak kontak eratnya," ungkap Anies.

Pemerintah DKI Jakarta telah menyediakan aplikasi Jakarta Terkini (JAKI) yang digunakan oleh lebih dari 800 ribu pengguna aktif di Jakarta. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melaporkan pelanggaran protokol kesehatan maupun tracing pasien Covid-19.

Gubernur Bali I Wayan Koster mengungkapkan, kondisi Covid-19 di daerahnya sudah mulai membaik.

Hal ini dilihat dari pertumbuhan kasus baru yang cenderung menurun. Dalam sehari, penambahan kasus baru di bawah 100 kasus.

"Tingkat kesembuhan meningkat hingga 86,37 persen. Angka meninggal pun dapat dikendalikan menjadi di bawah lima persen”, papar Koster.

Untuk mendukung kemajuan ini, Gubernur Koster menekankan pentingnya layanan di rumah sakit, baik dari segi tenaga kesehatan maupun fasilitas kesehatan.

Selain itu, ia pun mengimbau pentingnya koordinasi dengan Komando Daerah Militer (Kodam) dan Kepolisian Daerah (Polda) untuk mengajak masyarakat mengikuti protokol kesehatan, seperti tertib menggunakan masker dan rajin mencuci tangan. Sayangnya, masih ada banyak kerumunan di Bali.

Baca juga: Jumlah Kasus Covid-19 di Kabupaten Cianjur Mencapai 1.363

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, daerahnya sebelumnya memiliki lima zona merah.

Namun, sejak 6 Oktober hingga 11 Oktober 2020 tersisa tiga Kabupaten/Kota saja.

Agar angkanya dapat semakin ditekan, pemerintah Jawa Barat memanfaatkan QR Code Check-in bagi orang yang masuk ke gedung negara untuk mempermudah tracing.

“Misalnya di Gedung Sate ada satu orang yang positif Covid-19, kita jadi bisa tahu siapa saja orang-orang yang ada di sana di waktu tersebut”, jelas Ridwan Kamil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com