Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Ingatkan Potensi Lonjakan Kasus Covid-19 di Akhir Oktober

Kompas.com - 14/10/2020, 08:33 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarives) menggelar Rapat Koordinasi Targeted Testing dan Tracing Covid-19 di Jabodetabek dan Bali pada Selasa (13/10/2020).

Dalam rapat ini, Menko Marives sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan lonjakan kasus Covid-19 pada akhir Oktober.

Sebab, pada akhir Oktober nanti akan ada libur panjang akhir pekan.

"Mengingat pada libur panjang Agustus yang lalu, jumlah kenaikan kasus Covid-19 di Jakarta sempat meningkat tajam hingga lebih dari 60 persen," ujar Luhut sebagaimana dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkomarives, Rabu (14/10/2020).

“Kita perlu membuat rencana untuk mengantisipasi hal ini”, lanjutnya.

Baca juga: Terinfeksi Covid-19 Kedua Kali, Pasien Ini Meninggal Dunia

Luhut pun menyinggung soal vaksin untuk Covid-19 yang diharapkan bisa diterima pemerintah pada November mendatang.

Vaksin dari produsen luar negeri itu didapatkan atas MOU dan pembelian dari produsen asal luar negeri.

“Saat ini kita tengah menyiapkan vaksin untuk Covid-19, diharapkan November 2020 sudah dapat kita terima”, ungkap Luhut.

"Selagi menunggu datangnya vaksin, kita perlu terus melakukan melakukan targeted testing dan tracing kasus Covid-19," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, terjadi penurunan proporsi klaster perkantoran selama 14 hari terakhir setelah dilakukan targeted testing dan tracing.

“Testing ini diterapkan secara gratis kepada 8.000 spesimen per harinya,” ujar Anies.

Baca juga: 99 Persen Wilayah di Depok Mencatat Lebih dari 5 Kasus Positif Covid-19

Anies menyebut bahwa garda terdepan dari testing dan tracing ini adalah puskesmas kecamatan. Di setiap puskesmas terdapat dua komponen.

Pertama, digital tracer yang bertugas untuk melakukan investigasi kasus dan menindaklanjuti semua kontak eratnya.

Kedua, koordinator lapangan di setiap kecamatan yang melibatkan 1.500 ASN dan relawan.

"Jika digital tracer hanya melakukan pelacakan kontak erat secara daring, koordinator lapangan terjun langsung ke lokasi untuk menemui dan mendampingi pasien serta melacak kontak eratnya," ungkap Anies.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bicara Pentingnya RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu

Jokowi Bicara Pentingnya RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu

Nasional
Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR

Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR

Nasional
Hinca Panjaitan: Tugas TKN Prabowo-Gibran Berakhir Usai Putusan MK Besok

Hinca Panjaitan: Tugas TKN Prabowo-Gibran Berakhir Usai Putusan MK Besok

Nasional
Apakah Prabowo Bakal Hadir dalam Sidang Putusan MK? Ini Kata Tim Hukum

Apakah Prabowo Bakal Hadir dalam Sidang Putusan MK? Ini Kata Tim Hukum

Nasional
Survei Indikator: Publik Anggap Penegakan Hukum di Indonesia Sudah Baik

Survei Indikator: Publik Anggap Penegakan Hukum di Indonesia Sudah Baik

Nasional
Pakar Sebut Peluang MK Putuskan Pemungutan Ulang Pilpres Masih Terbuka

Pakar Sebut Peluang MK Putuskan Pemungutan Ulang Pilpres Masih Terbuka

Nasional
Soal Karangan Bunga di MK, TKN Prabowo-Gibran: Elegan, Ketimbang Turun ke Jalan

Soal Karangan Bunga di MK, TKN Prabowo-Gibran: Elegan, Ketimbang Turun ke Jalan

Nasional
Jokowi Tiba di Gorontalo, Besok Resmikan Bandara Panua Pohuwato

Jokowi Tiba di Gorontalo, Besok Resmikan Bandara Panua Pohuwato

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Dugaan Asusila Ketua KPU Dibawa ke Pidana

Komnas Perempuan Dorong Dugaan Asusila Ketua KPU Dibawa ke Pidana

Nasional
Gibran Diyakini Tak Didiskualifikasi, Idrus Marham: Tak Mungkin Putusan MK Timbulkan Masalah Baru

Gibran Diyakini Tak Didiskualifikasi, Idrus Marham: Tak Mungkin Putusan MK Timbulkan Masalah Baru

Nasional
BNPT Siapkan Pengamanan Kegiatan World Water Forum Ke-10

BNPT Siapkan Pengamanan Kegiatan World Water Forum Ke-10

Nasional
Survei Indikator: Kepercayaan Publik terhadap MK Mulai Pulih

Survei Indikator: Kepercayaan Publik terhadap MK Mulai Pulih

Nasional
Survei Indikator: Pisah Jalan dengan PDI-P, “Approval Rating” Jokowi Masih di Atas 77 Persen

Survei Indikator: Pisah Jalan dengan PDI-P, “Approval Rating” Jokowi Masih di Atas 77 Persen

Nasional
Sampaikan Perintah Prabowo, Idrus Marham: Tidak Boleh Turun Ke Jalan, Sama Saja Tidak Percaya MK

Sampaikan Perintah Prabowo, Idrus Marham: Tidak Boleh Turun Ke Jalan, Sama Saja Tidak Percaya MK

Nasional
Ganjar-Mahfud Bakal Hadiri Putusan Sengketa Pilpres 2024, Didampingi Arsjad Rasjid

Ganjar-Mahfud Bakal Hadiri Putusan Sengketa Pilpres 2024, Didampingi Arsjad Rasjid

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com