Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik terhadap Klaim RI Berhasil Tangani Covid-19 dan Dampak Ekonomi

Kompas.com - 14/10/2020, 06:39 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto mengeklaim, Indonesia tercatat sebagai negara yang mampu menangani pandemi Covid-19 secara berimbang dengan kontraksi ekonomi yang menjadi dampaknya.

Bahkan, Indonesia termasuk lima besar negara yang mampu secara seimbang mengatasi dua persoalan itu.

"Indonesia ini kontraksi ekonomi relatif lebih rendah dibanding negara lain. Kita termasuk top lima negara yang bisa menangani secara berimbang antara Covid-19 maupun penurunan kontraksi ekonomi," ujar Airlangga dalam talkshow daring bersama Satgas Penanganan Covid-19 yang ditayangkan di kanal YouTube BNPB, Senin (12/10/2020).

Hal ini salah satunya dipengaruhi angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia dengan case fatality rate di bawah 4 persen.

Baca juga: Airlangga: Indonesia Masuk 5 Besar Negara yang Berhasil Tangani Wabah dan Dampak Ekonomi

Airlangga berharap, nantinya pertumbuhan ekonomi minimal berada di angka nol atau netral.

Dia menambahkan, fokus pemerintah ke depan adalah pengadaan vaksin Covid-19 untuk kebutuhan dalam negeri.

Airlangga menyebutkan, ada 215 negara yang saling kejar-mengejar dalam pemenuhan kebutuhan vaksin untuk negara-negara masing-masing.

Oleh karena itu, Indonesia sudah mengamankan pengadaan vaksin Covid-19 sejumlah 60 juta dosis untuk dual dose.

"Kemudian, juga fokus kepada pemulihan ekonomi dalam bentuk menggelontorkan sektor UMKM sudah hampir 100 persen pemulihan untuk dananya. Kemudian, sektor korporasi juga didorong," tambah Airlangga.

Tak valid

Sementara itu, ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono menilai apa yang disampaikan pemerintah itu tidak akurat.

Meski demikian, dia mengakui bahwa data angka kematian dan kontraksi ekonomi yang dijadikan parameter oleh pemerintah ada dalam situs Our World in Data.

"Statement itu bisa disebut tidak akurat. Saya tidak tahu mengapa angka itu yang dipilih. Angka itu memang ada di Our World in Data," ujar Pandu ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (13/10/2020).

Namun, Pandu menyayangkan bahwa pemerintah mengambil kesimpulan dari data tersebut. Ia menduga, pemerintah sengaja memilih data yang bisa menenteramkan masyarakat.

"Narasi dari awal kan pandemi di Indonesia itu tak ingin menangani secara riil, tetapi menenteramkan masyarakat. Jadi tak semua info dibuka. Apa karena tidak tahu atau sengaja tidak dibuka," tutur Pandu.

Baca juga: Klaim Pemerintah soal Penanganan Covid-19 dan Ekonomi Dinilai Tidak Akurat

"Yakinkah kita masuk lima besar terbaik? Memakai data kontraksi ekonomi dan angka kematian yang rendah, itu kan dua angka yang tak bisa akurat," lanjutnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com