JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto mengeklaim, Indonesia tercatat sebagai negara yang mampu menangani pandemi Covid-19 secara berimbang dengan kontraksi ekonomi yang menjadi dampaknya.
Bahkan, Indonesia termasuk lima besar negara yang mampu secara seimbang mengatasi dua persoalan itu.
"Indonesia ini kontraksi ekonomi relatif lebih rendah dibanding negara lain. Kita termasuk top lima negara yang bisa menangani secara berimbang antara Covid-19 maupun penurunan kontraksi ekonomi," ujar Airlangga dalam talkshow daring bersama Satgas Penanganan Covid-19 yang ditayangkan di kanal YouTube BNPB, Senin (12/10/2020).
Hal ini salah satunya dipengaruhi angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia dengan case fatality rate di bawah 4 persen.
Baca juga: Airlangga: Indonesia Masuk 5 Besar Negara yang Berhasil Tangani Wabah dan Dampak Ekonomi
Airlangga berharap, nantinya pertumbuhan ekonomi minimal berada di angka nol atau netral.
Dia menambahkan, fokus pemerintah ke depan adalah pengadaan vaksin Covid-19 untuk kebutuhan dalam negeri.
Airlangga menyebutkan, ada 215 negara yang saling kejar-mengejar dalam pemenuhan kebutuhan vaksin untuk negara-negara masing-masing.
Oleh karena itu, Indonesia sudah mengamankan pengadaan vaksin Covid-19 sejumlah 60 juta dosis untuk dual dose.
"Kemudian, juga fokus kepada pemulihan ekonomi dalam bentuk menggelontorkan sektor UMKM sudah hampir 100 persen pemulihan untuk dananya. Kemudian, sektor korporasi juga didorong," tambah Airlangga.
Sementara itu, ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono menilai apa yang disampaikan pemerintah itu tidak akurat.
Meski demikian, dia mengakui bahwa data angka kematian dan kontraksi ekonomi yang dijadikan parameter oleh pemerintah ada dalam situs Our World in Data.
"Statement itu bisa disebut tidak akurat. Saya tidak tahu mengapa angka itu yang dipilih. Angka itu memang ada di Our World in Data," ujar Pandu ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (13/10/2020).
Namun, Pandu menyayangkan bahwa pemerintah mengambil kesimpulan dari data tersebut. Ia menduga, pemerintah sengaja memilih data yang bisa menenteramkan masyarakat.
"Narasi dari awal kan pandemi di Indonesia itu tak ingin menangani secara riil, tetapi menenteramkan masyarakat. Jadi tak semua info dibuka. Apa karena tidak tahu atau sengaja tidak dibuka," tutur Pandu.
Baca juga: Klaim Pemerintah soal Penanganan Covid-19 dan Ekonomi Dinilai Tidak Akurat
"Yakinkah kita masuk lima besar terbaik? Memakai data kontraksi ekonomi dan angka kematian yang rendah, itu kan dua angka yang tak bisa akurat," lanjutnya.