Kompas.com - 13/10/2020, 20:06 WIB
Warga menggunakan masker saat melintas di depan mural tentang pandemi virus corona atau COVID-19 di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/4/2020). Mural tersebut ditujukan sebagai bentuk dukungan kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga menggunakan masker saat melintas di depan mural tentang pandemi virus corona atau COVID-19 di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/4/2020). Mural tersebut ditujukan sebagai bentuk dukungan kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono menilai, pernyataan pemerintah soal Indonesia masuk lima besar negara yang mampu menyeimbangkan penanganan Covid-19 dan kontraksi ekonomi, tidak akurat.

Meski, data angka kematian dan kontraksi ekonomi yang dijadikan parameter oleh pemerintah memang ada dalam situs Our World in Data.

"Statement itu bisa disebut tidak akurat. Saya tidak tahu mengapa angka itu yang dipilih. Angka itu memang ada di Our World in Data," ujar Pandu ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (13/10/2020).

Baca juga: Airlangga: Indonesia Masuk 5 Besar Negara yang Berhasil Tangani Wabah dan Dampak Ekonomi

 

Namun, Pandu menyayangkan pemerintah mengambil kesimpulan dari data tersebut. Ia menduga, pemerintah sengaja memilih data yang bisa menentramkan masyarakat.

"Narasi dari awal kan pandemi di Indonesia itu tak ingin menangani secara riil, tetapi menentramkan masyarakat. Jadi tak semua info dibuka. Apa karena tidak tahu atau sengaja tidak dibuka," tutur Pandu.

"Yakinkah kita masuk lima besar terbaik? Memakai data kontraksi ekonomi dan angka kematian yang rendah, itu kan dua angka yang tak bisa akurat," lanjutnya.

Baca juga: Dinilai Ironi, Pernyataan Airlangga yang Sebut Indonesia Seimbang Tangani Wabah dan Dampak Ekonomi

 

Pandu mengingatkan bahwa angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia berstatus under reported atau tidak semua dilaporkan.

Terlebih, kapasitas pemeriksaan Covid-19 yang masih terbatas.

"Angka yang di-report ke dunia kan biasanya angka resmi. Nah angka itu tidak merefleksikan keadaan yang sesungguhnya. Sebab yang dilaporkan meninggal itu adalah yang terkonfirmasi Covid-19 saja," jelas Pandu.

"Padahal Indonesia itu testingnya sangat terbatas. Banyak yang sudah meninggal tetapi tidak sempat dites atau sudah dites tapi belum ada hasilnya," tutur dia.

Baca juga: Pernyataan Airlangga soal Keseimbangan Penanganan Pandemi dan Kontraksi Ekonomi Dinilai untuk Yakinkan Investor

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Nasional
Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Nasional
Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Nasional
Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Nasional
Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Nasional
Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Nasional
Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.