Jumlah Halaman Draf RUU Cipta Kerja Berubah-ubah, Azis: Ukuran Kertas Ganti dari A4 ke Legal

Kompas.com - 13/10/2020, 16:48 WIB
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. DOK. DPR RIWakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menjelaskan soal adanya draf RUU Cipta Kerja dengan jumlah halaman berbeda-beda.

Ia mengatakan, sejak pengesahan RUU Cipta Kerja pada 5 Oktober, DPR melakukan perbaikan dan penyesuaian teknis terhadap naskah undang-undang.

"Mengenai jumlah halaman, itu adalah mekanisme pengetikan dan editing tentang kualitas dan besarnya kertas daripada yang diketik," kata Azis dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10/2020).

Azis menerangkan, perubahan yang dilakukan Kesekjenan DPR di antaranya yaitu pada pengaturan kertas yang semula A4 menjadi legal.

Baca juga: Penjelasan DPR soal Draf UU Cipta Kerja yang Berubah-ubah

Karena itu, jumlah halaman draf RUU Cipta Kerja berubah-ubah seiring dengan perbaikan yang dilakukan Kesekjenan DPR.

Namun, ia memastikan draf final yang saat ini siap dikirim ke presiden yaitu setebal 812 halaman.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebanyak 488 halaman merupakan isi undang-undang, sementara sisanya adalah penjelasan.

"Besar tipisnya, berkembang ada yang seribu sekian, ada yang 900 sekian, tapi setelah dilakukan pengetikan final berdasarkan legal drafter yang ditentukan Kesekjenan dan mekanisme, total jumlah kertas dan halaman hanya 812 halaman berikut undang-undang dan penjelasan," ucapnya.

Baca juga: Draf Final UU Cipta Kerja Berubah-ubah, Pengamat: Udang-undang Diperlakukan Secara Tak Sakral

Ia pun menyatakan batas waktu penyampaian draf RUU Cipta Kerja ke presiden yaitu Rabu (14/10/2020).

Menurut Azis, hal ini merujuk pada UU Nomor 12/2011 yang menyebut DPR memiliki waktu selambat-lambatnya tujuh hari menyerahkan RUU kepada presiden sejak tanggal persetujuan.

"Tenggat waktu untuk penyampaian UU Cipta Kerja ini jatuh pada 14 Oktober 2020, tepatnya besok pukul 00.00 WIB," kata Azis.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenang Sosok Toeti Heraty: Profesor, Penyair, hingga Demonstran

Mengenang Sosok Toeti Heraty: Profesor, Penyair, hingga Demonstran

Nasional
Survei SMRC: Jika Pileg Digelar Sekarang, PDI-P Raih Suara Tertinggi

Survei SMRC: Jika Pileg Digelar Sekarang, PDI-P Raih Suara Tertinggi

Nasional
YLBHI: Yang Tidak Berwawasan Kebangsaan Itu Firli Bahuri

YLBHI: Yang Tidak Berwawasan Kebangsaan Itu Firli Bahuri

Nasional
Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini

Survei SMRC: Prabowo Subianto Terpilih Jadi Presiden jika Pemilihan Digelar Hari Ini

Nasional
Ketua MPR Minta Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

Ketua MPR Minta Sri Mulyani Batalkan Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan

Nasional
Cerita LBH Semarang Sempat Alami Gangguan ‘Intel’ Saat Nobar Film ‘The End Game’ KPK

Cerita LBH Semarang Sempat Alami Gangguan ‘Intel’ Saat Nobar Film ‘The End Game’ KPK

Nasional
Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Warga Jabodetabek Gugat Juliari Batubara Terkait Korupsi Bansos

Nasional
Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X