Kompas.com - 13/10/2020, 13:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna berpendapat, indikator kota ramah anak sangat rumit sehingga pada tahap implementasi sulit mewujudkan kota yang benar-benar ramah anak.

Hal tersebut dikatakan Yayat dalam webinar bertajuk 'Moda Transportasi dan Ruang Publik Ramah Anak', Selasa (13/10/2020).

"Ya itu terlalu banyak, terlalu ribet, terlalu panjang, memakan cost yang sangat besar. Maka pencapaian (mewujudkan kota ramah anak) mungkin sulit," ujar Yayat.

Berdasarkan dokumen dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), ada 24 indikator untuk mewujudkan kabupaten atau kota ramah anak.

Baca juga: Hari Anak Nasional, Anies Ingin Wujudkan Jakarta sebagai Kota Ramah Anak

Namun menurut Yayat, indikator-indikator itu bukan justru mendorong agar sebuah kota menjadi ramah anak, justru menyulitkannya, bahkan menuai persoalan selanjutnya.

Persoalan yang dimaksudkan, yakni lamanya penyusunan peraturan daerah, minimnya kebijakan kota ramah anak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kemudian, kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang lemah dan terbatas, kemampuan anggaran APBD terbatas.

Minimnya peran serta masyarakat, informasi dan sosialisasi program tidak maksimal dan kelembagaan yang terbatas.

"Nah, ini yang menjadi pekerjaan rumah bersama kita perlu tidak, merubah aturan, ketentuan tentang sebuah kota ramah anak," ujar dia.

Baca juga: Pemprov DKI: Pembentukan Daerah Ramah Anak Harus Masuk dalam Proses Perizinan

Sebelumnya, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lenny N Rosalin mengingatkan soal peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kabupaten/kota layak anak.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
NASIONAL
Isi UU IKN
Isi UU IKN
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

Nasional
Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Nasional
Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

Nasional
UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

Nasional
Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin 'Grusa-grusu' Nyatakan Koalisi

Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin "Grusa-grusu" Nyatakan Koalisi

Nasional
UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

Nasional
Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

Nasional
Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

Nasional
Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Nasional
Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

Nasional
Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

Nasional
Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

Nasional
Kerumitan Perang Melawan Narkoba

Kerumitan Perang Melawan Narkoba

Nasional
Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.