Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Salah kalau Menhan Banyak Bicara

Kompas.com - 13/10/2020, 09:48 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan, tugas dan fungsinya yaitu untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Menurut dia, tidak tepat jika ia terlalu banyak bicara. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan mengapa dirinya jarang bicara di hadapan publik selama menjabat sebagai Menhan.

Prabowo menjelaskan, sektor pertahanan pada hakikatnya adalah menjaga kedaulatan negara dari ancaman asing.

Baca juga: Tak Bisa Akomodasi Tuntutan Serikat Buruh 100 Persen, Ini Alasan Prabowo

Persoalannya, negara asing kerap memanfaatkan "orang dalam" untuk mencari informasi saat mengganggu kedaulatan. 

"Jadi kita tidak bisa bilang, kita jaga perbatasan saja. Ini masalah security, keamanan. Kerahasiaan itu sangat penting. Jadi salah kalau Menhan banyak bicara," kata Prabowo dalam sebuah video wawancara yang disebar DPP Partai Gerindra, dikutip Kompas.com, Selasa (13/10/2020).

Prabowo mengatakan mesti berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Ia menuturkan, dirinya akan bicara jika diperlukan. Ia khawatir informasi rahasia negara bisa sampai ke pihak lain yang memiliki niat jahat.

"Saya tidak boleh cerita, oh kekuatan kita segini, kita akan begini, akan beli alat ini. Tidak benar itu. Nanti orang-orang yang enggak suka sama Indonesia, yang punya niat tidak baik akan tahu. Jadi ini memang demikian. Tapi ya, pada saatnya saya akan bicara," ucapnya.

Dia kemudian berbicara soal pentingnya keseimbangan antara menjaga keamanan dan kesejahteraan.

Prabowo berpendapat, keamanan dan kesejahteraan suatu negara harus berjalan beriringan. Tidak boleh salah satunya ditinggalkan.

Bahkan, kata Prabowo, banyak negara yang memprioritaskan keamanan. Sebab, keamanan dianggap sebagai syarat membangun kesejahteraan.

"Menurut saya, justru kita harus seimbang. Tapi yang pertama, ini banyak negara loh, di seluruh dunia, bahwa masalah keamanan syarat untuk kesejahteraan. Kalau tidak aman, tidak mungkin sejahtera," katanya.

Prabowo pun mencontohkan Amerika Serikat dan Singapura. AS, misalnya, menganggarkan 50 persen APBN untuk sektor pertahanan.

Kemudian, Singapura mengalokasikan 30 persen APBN untuk sektor pertahanan. Padahal, luas wilayah negara Singapura relatif kecil. Prabowo bahkan menyamakannya dengan Bogor. Jumlah penduduknya pun jauh lebih sedikit dibanding Indonesia.  

"Tapi, mereka menilai kemerdekaan mereka, kedaulatan mereka sangat penting sehingga 30 persen APBN untuk pertahanan. Kemudian dari produk nasional, GDP-nya itu, mereka sudah tiga persen. Kalau kita tidak sampai satu persen," tuturnya.

Baca juga: AS Masih Pandemi, Prabowo Janji Tetap Penuhi Undangan Menhan Mark Esper

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa pertahanan negara perlu jadi perhatian. Pembangunan kesejahteraan memerlukan keamanan negara.

"Pertahanan ini syarat kesejahteraan, rakyat butuh kesejahteraan, tapi butuh juga keamanan," kata Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com