Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Salah kalau Menhan Banyak Bicara

Kompas.com - 13/10/2020, 09:48 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan, tugas dan fungsinya yaitu untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Menurut dia, tidak tepat jika ia terlalu banyak bicara. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan mengapa dirinya jarang bicara di hadapan publik selama menjabat sebagai Menhan.

Prabowo menjelaskan, sektor pertahanan pada hakikatnya adalah menjaga kedaulatan negara dari ancaman asing.

Baca juga: Tak Bisa Akomodasi Tuntutan Serikat Buruh 100 Persen, Ini Alasan Prabowo

Persoalannya, negara asing kerap memanfaatkan "orang dalam" untuk mencari informasi saat mengganggu kedaulatan. 

"Jadi kita tidak bisa bilang, kita jaga perbatasan saja. Ini masalah security, keamanan. Kerahasiaan itu sangat penting. Jadi salah kalau Menhan banyak bicara," kata Prabowo dalam sebuah video wawancara yang disebar DPP Partai Gerindra, dikutip Kompas.com, Selasa (13/10/2020).

Prabowo mengatakan mesti berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Ia menuturkan, dirinya akan bicara jika diperlukan. Ia khawatir informasi rahasia negara bisa sampai ke pihak lain yang memiliki niat jahat.

"Saya tidak boleh cerita, oh kekuatan kita segini, kita akan begini, akan beli alat ini. Tidak benar itu. Nanti orang-orang yang enggak suka sama Indonesia, yang punya niat tidak baik akan tahu. Jadi ini memang demikian. Tapi ya, pada saatnya saya akan bicara," ucapnya.

Dia kemudian berbicara soal pentingnya keseimbangan antara menjaga keamanan dan kesejahteraan.

Prabowo berpendapat, keamanan dan kesejahteraan suatu negara harus berjalan beriringan. Tidak boleh salah satunya ditinggalkan.

Bahkan, kata Prabowo, banyak negara yang memprioritaskan keamanan. Sebab, keamanan dianggap sebagai syarat membangun kesejahteraan.

"Menurut saya, justru kita harus seimbang. Tapi yang pertama, ini banyak negara loh, di seluruh dunia, bahwa masalah keamanan syarat untuk kesejahteraan. Kalau tidak aman, tidak mungkin sejahtera," katanya.

Prabowo pun mencontohkan Amerika Serikat dan Singapura. AS, misalnya, menganggarkan 50 persen APBN untuk sektor pertahanan.

Kemudian, Singapura mengalokasikan 30 persen APBN untuk sektor pertahanan. Padahal, luas wilayah negara Singapura relatif kecil. Prabowo bahkan menyamakannya dengan Bogor. Jumlah penduduknya pun jauh lebih sedikit dibanding Indonesia.  

"Tapi, mereka menilai kemerdekaan mereka, kedaulatan mereka sangat penting sehingga 30 persen APBN untuk pertahanan. Kemudian dari produk nasional, GDP-nya itu, mereka sudah tiga persen. Kalau kita tidak sampai satu persen," tuturnya.

Baca juga: AS Masih Pandemi, Prabowo Janji Tetap Penuhi Undangan Menhan Mark Esper

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa pertahanan negara perlu jadi perhatian. Pembangunan kesejahteraan memerlukan keamanan negara.

"Pertahanan ini syarat kesejahteraan, rakyat butuh kesejahteraan, tapi butuh juga keamanan," kata Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com