Kompas.com - 13/10/2020, 08:54 WIB
Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono Youtube/Sekretaris KabinetPresiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sepakat bahwa upaya pertumbuhan ekonomi, seperti melalui peningkatan investasi, perlu dilakukan pemerintahan suatu negara.

SBY mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang baik akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Namun, dia mengatakan upaya tersebut harus diiringi pula dengan langkah-langkah yang baik dan terukur.

Baca juga: Prabowo Yakin Kerusuhan Demo Tolak UU Cipta Kerja Dibiayai Asing

"Pasti Demokrat juga setuju jika negara sekarang ini ke depan punya undang-undang yang bertujuan membuat ekonomi tumbuh dengan baik, investasi berjalan, lapangan kerja tercipta. Dengan catatan niat yang baik itu, untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat tentu ada rambu-rambunya," kata SBY melalui sebuah video wawancara yang diunggah di akun Facebook resminya, Senin (12/10/2020).

SBY mengatakan, selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden RI, ia pun bekerja keras demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hasilnya, kata dia, di masa pemerintahannya angka pengangguran turun, kemiskinan turun, dan PDB naik hingga 400 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dulu kalau kami tidak berupaya menggalakkan investasi, ya tidak mungkin ekonomi tumbuh relatif tinggi, pengungguran turun, kemiskinan turun, GDP naik 400 persen, pendapatan per kapita naik 350 persen," katanya.

Karena itu, SBY mengaku memahami tujuan pemerintah saat ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Namun, ia kembali menegaskan suatu undang-undang mesti dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak.

Baca juga: Kontras Duga Penetapan Tersangka Hoaks UU Cipta Kerja untuk Bungkam Publik

Menurutnya, harus dipastikan undang-undang yang dibuat pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi dan kehendak rakyat.

"Setiap UU pastikan tidak bertentangan dengan konstitusi, tidak menabrak UU lain yang dianggap masih bagus, tidak bertentangan dengan kehendak rakyat secara keseluruhan,"

Menurut SBY, setiap UU diharapkan bisa mengakomodasi semua pihak yang diatur dalam ketentuannya. Untuk UU Cipta Kerja, seluruh pihak, seperti pebisnis, para pekerja dan rakyat bisa merasakan manfaatnya.

"Pecinta lingkungan diperhatikan harapan dan tuntutannya. Everybody wins," ucap SBY.

"Itu undang-undang yang baik. Itu solusi yang baik jika ingin meningkatkan investasi sekaligus penciptaan lapangan pekerjaan," tegasnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

Nasional
Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Nasional
 Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Nasional
Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Nasional
Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Nasional
Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Nasional
Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Nasional
Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Nasional
Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Nasional
Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Nasional
KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X