Kompas.com - 13/10/2020, 08:54 WIB
Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono Youtube/Sekretaris KabinetPresiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sepakat bahwa upaya pertumbuhan ekonomi, seperti melalui peningkatan investasi, perlu dilakukan pemerintahan suatu negara.

SBY mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang baik akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Namun, dia mengatakan upaya tersebut harus diiringi pula dengan langkah-langkah yang baik dan terukur.

Baca juga: Prabowo Yakin Kerusuhan Demo Tolak UU Cipta Kerja Dibiayai Asing

"Pasti Demokrat juga setuju jika negara sekarang ini ke depan punya undang-undang yang bertujuan membuat ekonomi tumbuh dengan baik, investasi berjalan, lapangan kerja tercipta. Dengan catatan niat yang baik itu, untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat tentu ada rambu-rambunya," kata SBY melalui sebuah video wawancara yang diunggah di akun Facebook resminya, Senin (12/10/2020).

SBY mengatakan, selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden RI, ia pun bekerja keras demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hasilnya, kata dia, di masa pemerintahannya angka pengangguran turun, kemiskinan turun, dan PDB naik hingga 400 persen.

"Dulu kalau kami tidak berupaya menggalakkan investasi, ya tidak mungkin ekonomi tumbuh relatif tinggi, pengungguran turun, kemiskinan turun, GDP naik 400 persen, pendapatan per kapita naik 350 persen," katanya.

Karena itu, SBY mengaku memahami tujuan pemerintah saat ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Namun, ia kembali menegaskan suatu undang-undang mesti dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak.

Baca juga: Kontras Duga Penetapan Tersangka Hoaks UU Cipta Kerja untuk Bungkam Publik

Menurutnya, harus dipastikan undang-undang yang dibuat pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi dan kehendak rakyat.

"Setiap UU pastikan tidak bertentangan dengan konstitusi, tidak menabrak UU lain yang dianggap masih bagus, tidak bertentangan dengan kehendak rakyat secara keseluruhan,"

Menurut SBY, setiap UU diharapkan bisa mengakomodasi semua pihak yang diatur dalam ketentuannya. Untuk UU Cipta Kerja, seluruh pihak, seperti pebisnis, para pekerja dan rakyat bisa merasakan manfaatnya.

"Pecinta lingkungan diperhatikan harapan dan tuntutannya. Everybody wins," ucap SBY.

"Itu undang-undang yang baik. Itu solusi yang baik jika ingin meningkatkan investasi sekaligus penciptaan lapangan pekerjaan," tegasnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Mencapai 15,1 Juta Dosis

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Mencapai 15,1 Juta Dosis

Nasional
Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Nasional
Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Nasional
Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Nasional
Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Nasional
Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Nasional
Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Nasional
Ada Istilah 'Titipan Pak Menteri' di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Ada Istilah "Titipan Pak Menteri" di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Nasional
Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X