Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Serikat Buruh Bakal Gelar Aksi Tolak UU Cipta Kerja | Beredar Lagi Draf RUU Cipta Kerja yang Berbeda

Kompas.com - 13/10/2020, 06:29 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat buruh sepakat untuk menggelar aksi lanjutan menolak UU Cipta Kerja.

Menurut rencana, ada 34 serikat buruh yang berencana menggelar aksi tersebut, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Sementara itu, di tengah upaya pencarian publik terhadap naskah final UU Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober lalu, beredar lagi draf RUU Cipta Kerja yang lain.

Berbeda dari draf yang diterima awak media setelah sidang paripurna lalu, draf yang beredar saat ini memiliki jumlah halaman yang lebih banyak.

Berikut berita yang paling banyak dibaca di Kompas.com, kemarin, selengkapnya:

1. 34 serikat pekerja bakal gelar aksi tolak UU Cipta Kerja

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, aksi berikutnya akan dilangsungkan secara terarah sesuai dengan instruksi pimpinan organisasi serikat pekerja.

Hal itu supaya tidak timbul tindakan yang meresahkan dan kerusuhan dalam aksi berikutnya.

"Aksi yang kami lakukan tidak boleh ada kekerasan, bila mana ada potensi kerusuhan tentu kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di lapangan," kata dia.

Said juga menyinggung agar Polri tidak mengeluarkan pelarangan dalam aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja. Sebab, aspirasi yang disampaikan buruh sudah sesuai dengan konstitusi.

"Sikap kami anti-kekerasan tetapi jangan larang untuk melakukan aksi, langkah kami ke depan akan melanjutkan aksi demosntrasi penolakan UU Cipta Kerja," kata dia.

Selengkapnya di sini

2. Draf baru RUU Cipta Kerja kembali beredar

Pada versi awal yang diterima awak media, draf RUU Cipta Kerja yang diperoleh dari pimpinan Badan Legislasi itu memiliki 905 halaman.

Dokumen yang diterima diberi judul "5 OKT 2020 RUU Cipta Kerja-Paripurna". Draf itu disebar oleh pimpinan Baleg sesaat sebelum paripurna dilaksanakan.

Sedangkan, pada draf yang diterima awak media, Senin (12/10/2020), dokumen itu memiliki 1035 halaman. Draf yang memiliki nama penyimpana "RUU CIPTA KERJA - KIRIM KE PRESIDEN.pdf" itu pada bagian terakhirnya terdapat kolom untuk tanda tangan pimpinan DPR Aziz Syamsuddin.

Selengkapnya di sini

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com