YLBHI: Tugas Kepolisian Bukan Kampanye Kebijakan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) Muhammad Isnur menilai, surat telegram Kapolri Nomor: STR/645/X/PAM.3.2./2020 untuk melakukan patroli siber dan menindak para penyebar berita bohong atau hoaks terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, merupakan pelanggaran atas UUD 1945.

"Kemudian pada poin enam Kapolri memerintahkan 'lakukan kontra narasi isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah'," kata Isnur kepada Kompas.com, Senin (12/10/2020).

"Tindakan Kepolisian ini merupakan penyalahgunaan wewenang. Menurut Pasal 30 UUD 1945 dan amandemennya tugas Kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban, bukan melakukan kampanye terhadap kebijakan pemerintah," tutur dia.

Baca juga: Anggap Ada Hoaks Soal UU Cipta Kerja, Kapolda: Jangan Gara-gara Itu Jadi Tersangka

Isnur mengatakan, instruksi Kapolri dalam surat telegram Kapolri itu juga merupakan pemberangusan hak kebebasan berekspresi di tengah kritik dan aksi masyarakat terhadap upaya pengesahan UU Cipta Kerja.

Ia pun meminta aparat Kepolisian, tidak menangani penolakan masyarakat terkait UU Cipta Kerja dengan kekerasan.

"Semua struktur Polri dan media sosialnya, untuk berhenti membangun narasi yang membiaskan, membela omnibus law. Polisi alat negara bukan alat pemerintah," ujar dia.

Baca juga: Pernyataan Jokowi soal UU Cipta Kerja Dinilai Tak Jawab Persoalan

Adapun pihak Polri menyampaikan, perintah kepada jajaran Kepolisian RI untuk melakukan patroli siber melalui Surat Telegram Nomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 bertujuan mencegah penyebaran berita hoaks terkait omnibus law UU Cipta Kerja.

“Soal melakukan cyber patroli ini pada medsos dan manajemen media bertujuan untuk mencegah berita-berita hoaks,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono melalui keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).

Telegram tersebut ditandatangani oleh As Ops Kapolri Irjen Imam Sugianto atas nama Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis tertanggal 2 Oktober 2020.

Kini polisi telah menangkap seorang perempuan berinisial VE (36), pemilik akun Twitter @videlyaeyang, karena diduga menyebarkan berita bohong terkait UU Cipta Kerja.

Baca juga: UU Cipta Kerja Tak Memihak Pekerja