Kejagung Tetapkan Dirut PT Himalaya Energi Perkasa sebagai Tersangka Kasus Jiwasraya

Kompas.com - 12/10/2020, 20:58 WIB
Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus Djoko Tjandra di Gedung Bundar, Kejagung, Jakarta, Selasa (4/8/2020). Kejaksaan Agung (Kejagung) mendalami dugaan adanya pelanggaran pidana yang dilakukan Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pertemuannya dengan Djoko Tjandra.   ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.  *** Local Caption ***   ANTARA FOTO/RENO ESNIRKapuspenkum Kejagung Hari Setiyono (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus Djoko Tjandra di Gedung Bundar, Kejagung, Jakarta, Selasa (4/8/2020). Kejaksaan Agung (Kejagung) mendalami dugaan adanya pelanggaran pidana yang dilakukan Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pertemuannya dengan Djoko Tjandra. ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww. *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung menetapkan PR sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) jilid II pada Senin (12/10/2020).

PR menjabat sebagai Direktur Utama PT Himalaya Energi Perkasa atau sebelumnya bernama PT HD Capital.

Tersangka ini ditetapkan kaitannya adalah adanya hubungan atau bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan para tersangka atau terdakwa yang sudah disidangkan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Senin.

Baca juga: Berstatus Tersangka di Kasus Jiwasraya Sejak Juni 2020, Pejabat OJK Ini Akhirnya Ditahan

PR diduga bekerja sama dengan tersangka yang sebelumnya telah ditetapkan dan kini telah berstatus sebagai terdakwa yaitu, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

Kejagung menduga, PR membentuk perusahaan untuk mengatur investasi yang dilakukan terdakwa lainnya dalam kasus ini. Investasi tersebut dilakukan dengan menggunakan uang yang bersumber dari Jiwasraya.

“Dengan modus seolah-olah perusahaan-perusahaan tersebut menjalankan kegiatan reksadana dengan nilai saham yang perlahan-lahan naik padahal itu hanya merupakan modus operandi yang dilakukan mereka,” tuturnya.

Baca juga: Senin Hari Ini, 4 Terdakwa Kasus Jiwasraya Hadapi Sidang Putusan

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, PR ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak hari ini.

PR dijerat dengan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi subsider Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain itu, PR juga dijerat dengan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca juga: Kejagung Periksa Satu Saksi dan Dua Tersangka Korporasi Terkait Kasus Jiwasraya

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK Fakhri Hilmi sebagai tersangka dalam kasus Jiwasraya jilid II.

Pada saat kejadian, Fakhri menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A, pada periode Februari 2014-2017.

Kejagung juga menetapkan 13 manajemen investasi (MI) sebagai tersangka pada kasus Jiwasraya jilid II.

Selain dugaan tindak pidana korupsi, ke-13 perusahaan tersebut juga dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang.

Baca juga: Profil Fakhri Hilmi, Petinggi OJK yang Jadi Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung telah menetapkan enam tersangka yang telah didakwa merugikan negara sebesar Rp 16,81 triliun seperti hasil penghitungan yang dilakukan BPK.

Keenam terdakwa yang dimaksud yaitu Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

Kemudian, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Pemerintah Beri Perhatian Besar Penanganan Bencana Selama Pandemi Covid-19

Wapres: Pemerintah Beri Perhatian Besar Penanganan Bencana Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Kompolnas: Polisi yang Tidak Bertugas Tak Boleh Bawa Senjata Api

Kompolnas: Polisi yang Tidak Bertugas Tak Boleh Bawa Senjata Api

Nasional
Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Mantan Panitera PN Jakut Rohadi Disebut Siap Ungkap Siapa Pun terkait Kasusnya

Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Mantan Panitera PN Jakut Rohadi Disebut Siap Ungkap Siapa Pun terkait Kasusnya

Nasional
Wapres: Realisasi Zakat di Indonesia Harus Lebih Ditingkatkan

Wapres: Realisasi Zakat di Indonesia Harus Lebih Ditingkatkan

Nasional
6.664 Perusahaan Daftar Vaksinasi Mandiri, Butuh 7,5 Juta Dosis Vaksin

6.664 Perusahaan Daftar Vaksinasi Mandiri, Butuh 7,5 Juta Dosis Vaksin

Nasional
39 Tahanan KPK Telah Divaksin, Termasuk Edhy Prabowo dan Juliari Batubara

39 Tahanan KPK Telah Divaksin, Termasuk Edhy Prabowo dan Juliari Batubara

Nasional
Tolak Isi PP Turunan UU Cipta Kerja, KSPI Minta Presiden Tunda Pemberlakuannya

Tolak Isi PP Turunan UU Cipta Kerja, KSPI Minta Presiden Tunda Pemberlakuannya

Nasional
Propam Polri Akan Cek Ulang Prosedur Anggota Memegang Senjata Api

Propam Polri Akan Cek Ulang Prosedur Anggota Memegang Senjata Api

Nasional
KSPI: Tenaga Kerja Asing Ancam Lapangan Kerja, Langgar UUD 1945

KSPI: Tenaga Kerja Asing Ancam Lapangan Kerja, Langgar UUD 1945

Nasional
Ada Kecemasan UU ITE Direvisi Lebih Beringas dan Tak Demokratis

Ada Kecemasan UU ITE Direvisi Lebih Beringas dan Tak Demokratis

Nasional
KSPI Sayangkan Sikap Pemerintah Terbitkan PP Saat UU Cipta Kerja Masih Diuji di MK

KSPI Sayangkan Sikap Pemerintah Terbitkan PP Saat UU Cipta Kerja Masih Diuji di MK

Nasional
Polisi Pelaku Penembakan di Cengkareng Diberhentikan Tak Hormat

Polisi Pelaku Penembakan di Cengkareng Diberhentikan Tak Hormat

Nasional
Pengamat Nilai jika AHY Dikudeta, SBY Bisa Terlempar dari Demokrat

Pengamat Nilai jika AHY Dikudeta, SBY Bisa Terlempar dari Demokrat

Nasional
Resmi Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Sumbar, Mahyeldi Ingin Prioritaskan Penanganan Pandemi

Resmi Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Sumbar, Mahyeldi Ingin Prioritaskan Penanganan Pandemi

Nasional
Jokowi: Tunjukkan ke Dunia Kita di Barisan Terdepan Tangani Krisis

Jokowi: Tunjukkan ke Dunia Kita di Barisan Terdepan Tangani Krisis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X