Kemenkes Tegaskan Biaya Penanganan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kompas.com - 12/10/2020, 18:42 WIB
Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan Rita Rogayah, saat memberikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Dok. BNPBDirektur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan Rita Rogayah, saat memberikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (8/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan ( Kemenkes) Rita Rogayah menegaskan, seluruh biaya penanganan pasien Covid-19 ditanggung pemerintah.

Rita mengatakan, apabila ada rumah sakit yang menagih pembiayaan pasien Covid-19, maka masyarakat diminta melapor ke Dinas Kesehatan setempat.

"Seandainya terjadi rumah sakitnya tidak tahu atau ada hal-hal yang bisa terjadi keluarga pasien harus membayar, ini bisa dipantau dinas kesehatan dan kalau ada keluarga (pasien) Covid-19 bisa lapor ke dinas kesehatan setempat," kata Rita dalam acara talk show BNPB secara virtual, Senin (12/10/2020).

Baca juga: Wagub DKI: Laporkan ke Kami jika Biaya Tes Swab Lebih dari Rp 900.000

Rita mengatakan, seluruh biaya pasien Covid-19 baik di rumah sakit rujukan, hotel isolasi mandiri dan dirawat di ruang ICU ditanggung pemerintah.

"Nanti semua biaya RS akan meminta pertanggungjawaban untuk biayanya kepada pemerintah. Tidak ada pembiayaan yang ditanggung masyarakat," ujar dia.

Lebih lanjut, Rita mengatakan, pasien yang dinyatakan positif Covid-19 tidak bisa memilih ingin dirawat di RS rujukan Covid-19, RS Wisma Atlet dan hotel.

Baca juga: Penetapan Batas Atas Biaya Tes Swab, Wali Kota Salatiga: Masyarakat Mendapat Kepastian

Sebab, setiap pasien yang akan menjalani perawatan di RS rujukan Covid-19, RS Wisma Atlet atau hotel akan ditentukan oleh gejalanya, apakah ringan, sedang atau tanpa gejala.

"Kalau misalnya pasien itu ada keluhan dan bergejala, maka tidak akan diberikan isolasi ke hotel. Pasti akan dilakukan rujukan ke RS. Kalau RS Wisma Atlet itu masih bisa merawat ringan atau sedang," pungkas dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
Kemenkes: Tarif Maksimal Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong Segera Ditetapkan

Kemenkes: Tarif Maksimal Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong Segera Ditetapkan

Nasional
Keluarga Anggota Dewan Ikut Divaksinasi, Sekjen DPR Minta Tak Dijadikan Polemik

Keluarga Anggota Dewan Ikut Divaksinasi, Sekjen DPR Minta Tak Dijadikan Polemik

Nasional
Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk 'Backdoor Diplomacy'

Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk "Backdoor Diplomacy"

Nasional
Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Nasional
Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X