Luhut: Istilah Omnibus Law Dikenalkan oleh Sofyan Djalil

Kompas.com - 12/10/2020, 17:01 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi pembicara webinar virtual yang bertajuk Investasi Negara-Negara Islam di Indonesia, Jakarta, Kamis (1/10/2020). Dokumentasi Humas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi pembicara webinar virtual yang bertajuk Investasi Negara-Negara Islam di Indonesia, Jakarta, Kamis (1/10/2020).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pekan lalu masih diwarnai gelombang unjuk rasa hingga saat ini.

Rencana penyusunan UU ini awalnya diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraan usai dilantik sebagai presiden untuk periode kedua pada 20 Oktober 2019.

Namun, istilah omnibus law, sebut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, bukan dicetuskan oleh Presiden.

"Istilah omnibus law ini keluar dari Pak Menteri ATR ( Sofyan Djalil)," kata Luhut dalam sebuah tayangan virtual seperti dikutip dari Tribunnews.com, Senin (12/10/2020).

Baca juga: Dianggap Cacat Prosedural, Serikat Buruh Pertimbangkan Uji Formil UU Cipta Kerja

Istilah tersebut diketahui Sofyan lantaran dirinya pernah mengenyam pendidikan di Amerika Serikat.

Untuk diketahui, usai menamatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sofyan melanjutkan studinya di Tufts University, Medford, Massachusetts, Amerika Serikat.

"Karena beliau belajar soal ini di Amerika dulu, dia mengatakan kepada saya 'Pak Luhut, ada yang bisa menyatukan (semua regulasi) ya ini ada omnibus law'," ucap Luhut.

Ia menegaskan bahwa penyusunan UU ini tidak dilakukan secara mendadak. Bahkan, ia menyebut, penyusunan rancangan beleid ini telah dilakukan saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Baca juga: KSPI Juga Desak Presiden Tempuh Legislative Review untuk UU Cipta Kerja

Seperti diketahui, Luhut menjabat posisi itu pada medio 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016.

"Jadi tidak ada yang baru, itu sudah lama dikerjakan kurang lebih 4 tahun," katanya.

Lebih jauh, Luhut membantah, bila pembahasan UU ini tidak dilakukan secara transparan. Menurut dia, Presiden sudah bertemu dengan para pimpinan buruh di Istana Kepresidenan ketika RUU itu hendak disahkan menjadi UU.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Terungkap Sosok Pencetus Omnibus Law UU Cipta Kerja, Ini Kata Luhut Binsar Pandjaitan"



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Rizieq Shihab Tolak Telusur Kontak Erat Covid-19, Mahfud MD: Pemerintah Akan Tindak Tegas

Soal Rizieq Shihab Tolak Telusur Kontak Erat Covid-19, Mahfud MD: Pemerintah Akan Tindak Tegas

Nasional
KPAI: Jangan Sampai Pembukaan Sekolah Jadi Ajang Setor Nyawa

KPAI: Jangan Sampai Pembukaan Sekolah Jadi Ajang Setor Nyawa

Nasional
Jubir Luruskan Pernyataan Luhut agar Pemeriksaan Edhy Prabowo Tak Berlebihan

Jubir Luruskan Pernyataan Luhut agar Pemeriksaan Edhy Prabowo Tak Berlebihan

Nasional
KPAI: 83,68 Persen Sekolah Belum Siap Lakukan Pertemuan Tatap Muka

KPAI: 83,68 Persen Sekolah Belum Siap Lakukan Pertemuan Tatap Muka

Nasional
Sekilas tentang Operasi Tinombala yang Bertugas Menumpas Kelompok MIT Ali Kalora

Sekilas tentang Operasi Tinombala yang Bertugas Menumpas Kelompok MIT Ali Kalora

Nasional
Gonjang-ganjing Jelang Ganti Kapolri, Geng Solo, Makassar, Pejaten, dan Independen

Gonjang-ganjing Jelang Ganti Kapolri, Geng Solo, Makassar, Pejaten, dan Independen

Nasional
Jauhkan Diri Dari Money Politics, Mahasiswa DIharapkan Lakukan Ini di Pilkada 2020

Jauhkan Diri Dari Money Politics, Mahasiswa DIharapkan Lakukan Ini di Pilkada 2020

Nasional
RS Ummi dan MER-C Diminta Penuhi Panggilan Polisi, Mahfud: Harus Datang, Harus Koperatif

RS Ummi dan MER-C Diminta Penuhi Panggilan Polisi, Mahfud: Harus Datang, Harus Koperatif

Nasional
Ketua Satgas Covid-19: Kami Minta Rizieq Shihab untuk Kooperatif dan Beri Teladan

Ketua Satgas Covid-19: Kami Minta Rizieq Shihab untuk Kooperatif dan Beri Teladan

Nasional
Soal Kerumunan, Mahfud Minta Rizieq Shihab Kooperatif Penuhi Panggilan Polisi

Soal Kerumunan, Mahfud Minta Rizieq Shihab Kooperatif Penuhi Panggilan Polisi

Nasional
Tanggapi Luhut yang Minta Edhy Prabowo Tak Diperiksa Berlebihan, Firli: Ibarat Obat, Pas Takarannya

Tanggapi Luhut yang Minta Edhy Prabowo Tak Diperiksa Berlebihan, Firli: Ibarat Obat, Pas Takarannya

Nasional
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj Positif Covid-19

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj Positif Covid-19

Nasional
PKS Luncurkan Lambang Baru, Kini Berwarna Oranye dan Berbentuk Bulat

PKS Luncurkan Lambang Baru, Kini Berwarna Oranye dan Berbentuk Bulat

Nasional
Pemerintah Bakal Tindak Tegas Masyarakat yang Tak Kooperatif Buka Hasil Swab Test

Pemerintah Bakal Tindak Tegas Masyarakat yang Tak Kooperatif Buka Hasil Swab Test

Nasional
Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Kedisiplinan Warga, dan Rencana Libur Akhir Tahun

Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Kedisiplinan Warga, dan Rencana Libur Akhir Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X