Tak Ikut Demo Besok, Muhammadiyah Pastikan Tetap Kritis ke Pemerintah

Kompas.com - 12/10/2020, 15:23 WIB
Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhamadiyah, Abdul Muti ketika ditemui di Gado-gado Boplo‎, Jalan Gereja Theresia 41 Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRSekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhamadiyah, Abdul Muti ketika ditemui di Gado-gado Boplo‎, Jalan Gereja Theresia 41 Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12/2017).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menegaskan, pihaknya tidak akan ikut serta dalam aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang akan dilakukan oleh sejumlah organisasi massa Islam, pada Selasa (13/10/2020) besok.

Meski demikian, ia menegaskan, Muhammadiyah akan tetap bersikap kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Terutama, aturan yang bertentangan dengan Islam dan merugikan umat Islam.

"Akan tetapi, Muhammadiyah tidak akan melengserkan pemerintahan yang sah. Risikonya terlalu besar bagi rakyat dan masa depan bangsa," kata Abdul Mu'ti di Jakarta, Senin (12/10/2020), seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: YLBHI Nilai Langkah Polri Usut Isu Hoaks UU Cipta Kerja sebagai Intimidasi

Menurut dia, dalam situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini, ada baiknya bila seluruh pihak dapat menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar.

"Aksi demonstrasi lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Dalam Islam diajarkan agar meninggalkan perbuatan yang lebih banyak mengandung mudarat dibandingkan manfaat," ujarnya.

"Dalam hukum Islam hal yang mendesak (anham) harus lebih diprioritaskan di atas hal yang penting (munhim)," imbuh dia.

Meski demikian, ia tetap menghormati, hak masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat melalui jalur demonstrasi. Menurut dia, menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisa adalah hak yang dijamin oleh undang-undang.

Baca juga: Surati Jokowi soal Aspirasi Tolak UU Cipta Kerja, Sejauh Apa Wewenang Gubernur?

Ia pun mengimbau agar masyarakat yang hendak berunjuk rasa mematuhi undang-undang, tertib serta menghindari tindakan vandalisme. Selain itu, ia juga meminta, agar aparat keamanan melakukan pendekatan persuasif dan humanis untuk meminimalisir benturan atara masyarakat dan aparat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Kasus Mutasi Virus Corona, Wamenkes: Fresh From The Oven Ditemukan Tadi Malam

Dua Kasus Mutasi Virus Corona, Wamenkes: Fresh From The Oven Ditemukan Tadi Malam

Nasional
Satu Tahun Covid-19 di Indonesia, Wakil Ketua DPR: Lambat Laun Ada Kemajuan

Satu Tahun Covid-19 di Indonesia, Wakil Ketua DPR: Lambat Laun Ada Kemajuan

Nasional
Jadi Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna, Gibran: Kita Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi

Jadi Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna, Gibran: Kita Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi

Nasional
Mensos Risma Kukuhkan Pengurus Nasional Karang Taruna 2020-2025

Mensos Risma Kukuhkan Pengurus Nasional Karang Taruna 2020-2025

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut Jokowi, MUI Tunggu Salinan Keputusan

Aturan Investasi Miras Dicabut Jokowi, MUI Tunggu Salinan Keputusan

Nasional
KPK Dalami Dugaan Korupsi Nurdin Abdullah Mengalir ke Biaya Kampanye Gubernur

KPK Dalami Dugaan Korupsi Nurdin Abdullah Mengalir ke Biaya Kampanye Gubernur

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PBNU: Apresiasi Presiden yang Mau Menerima Masukan Ulama

Aturan Investasi Miras Dicabut, PBNU: Apresiasi Presiden yang Mau Menerima Masukan Ulama

Nasional
Puan Minta Pemerintah Lindungi Pelaku Budaya dan Pariwisata Terdampak Pandemi

Puan Minta Pemerintah Lindungi Pelaku Budaya dan Pariwisata Terdampak Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Persi: Rumah Sakit Alami Krisis Keuangan

Setahun Pandemi, Persi: Rumah Sakit Alami Krisis Keuangan

Nasional
Kongres XI AJI, Sasmito dan Ika Ningtyas Terpilih Jadi Ketua Umum-Sekjen

Kongres XI AJI, Sasmito dan Ika Ningtyas Terpilih Jadi Ketua Umum-Sekjen

Nasional
Tinjau Vaksinasi Prajurit TNI, Kasum Harap Bisa Bantu Pemda Laksanakan Protokol Kesehatan

Tinjau Vaksinasi Prajurit TNI, Kasum Harap Bisa Bantu Pemda Laksanakan Protokol Kesehatan

Nasional
Perpres yang Atur Investasi Miras Dicabut, Istana: Tindak Lanjut Segera Disampaikan

Perpres yang Atur Investasi Miras Dicabut, Istana: Tindak Lanjut Segera Disampaikan

Nasional
Kunjungi Banyuwangi, Puan Maharani Puji Vaksinasi di Puskesmas Kabat

Kunjungi Banyuwangi, Puan Maharani Puji Vaksinasi di Puskesmas Kabat

Nasional
Setahun Pandemi, Kawal Covid-19 Sebut Pengetesan dan Pelacakan Masih Bermasalah

Setahun Pandemi, Kawal Covid-19 Sebut Pengetesan dan Pelacakan Masih Bermasalah

Nasional
PPP Apresiasi Pencabutan Aturan soal Investasi Miras

PPP Apresiasi Pencabutan Aturan soal Investasi Miras

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X