Tak Ikut Demo Besok, Muhammadiyah Pastikan Tetap Kritis ke Pemerintah

Kompas.com - 12/10/2020, 15:23 WIB
Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhamadiyah, Abdul Muti ketika ditemui di Gado-gado Boplo‎, Jalan Gereja Theresia 41 Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRSekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhamadiyah, Abdul Muti ketika ditemui di Gado-gado Boplo‎, Jalan Gereja Theresia 41 Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12/2017).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menegaskan, pihaknya tidak akan ikut serta dalam aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang akan dilakukan oleh sejumlah organisasi massa Islam, pada Selasa (13/10/2020) besok.

Meski demikian, ia menegaskan, Muhammadiyah akan tetap bersikap kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Terutama, aturan yang bertentangan dengan Islam dan merugikan umat Islam.

"Akan tetapi, Muhammadiyah tidak akan melengserkan pemerintahan yang sah. Risikonya terlalu besar bagi rakyat dan masa depan bangsa," kata Abdul Mu'ti di Jakarta, Senin (12/10/2020), seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: YLBHI Nilai Langkah Polri Usut Isu Hoaks UU Cipta Kerja sebagai Intimidasi

Menurut dia, dalam situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini, ada baiknya bila seluruh pihak dapat menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar.

"Aksi demonstrasi lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Dalam Islam diajarkan agar meninggalkan perbuatan yang lebih banyak mengandung mudarat dibandingkan manfaat," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dalam hukum Islam hal yang mendesak (anham) harus lebih diprioritaskan di atas hal yang penting (munhim)," imbuh dia.

Meski demikian, ia tetap menghormati, hak masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat melalui jalur demonstrasi. Menurut dia, menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisa adalah hak yang dijamin oleh undang-undang.

Baca juga: Surati Jokowi soal Aspirasi Tolak UU Cipta Kerja, Sejauh Apa Wewenang Gubernur?

Ia pun mengimbau agar masyarakat yang hendak berunjuk rasa mematuhi undang-undang, tertib serta menghindari tindakan vandalisme. Selain itu, ia juga meminta, agar aparat keamanan melakukan pendekatan persuasif dan humanis untuk meminimalisir benturan atara masyarakat dan aparat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Nasional
Keberatan atas LAHP Ombudsman, KPK Klaim Tak Ada Penyisipan Materi TWK

Keberatan atas LAHP Ombudsman, KPK Klaim Tak Ada Penyisipan Materi TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X