Draf Final RUU Cipta Kerja Belum Ada, Presiden dan DPR Dinilai Lakukan Disinformasi

Kompas.com - 12/10/2020, 15:10 WIB
Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Ferry Amsyari Fabian Januarius KuwadoDirektur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Ferry Amsyari

"Ini mungkin proses pembentukan perundang-undangan paling gila di era reformasi dan betul-betul terbuka pelanggarannya dan diabaikan pula," imbuh Feri.

DPR sendiri mengakui bahwa belum ada draf final RUU Cipta Kerja. Merujuk pada UU Nomor 12/2011, mereka beralasan memiliki waktu selama tujuh hari untuk menyerahkan RUU kepada presiden.

Baca juga: Draf UU Cipta Kerja Belum Final, Polisi Dinilai Tak Bisa Tetapkan Tersangka Hoaks

Pasal 72 ayat (2) menyatakan DPR menyampaikan RUU dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Artinya, hari ini semestinya jadi hari terakhir bagi DPR untuk segera menyerahkan RUU kepada presiden.

Namun, DPR berkukuh bahwa yang dimaksud dalam UU adalah tujuh hari kerja, sehingga mereka dapat menyerahkan RUU kepada presiden selambat-lambatnya pada Rabu (14/10/2020).

"Kalau pada UU 12/2011, seingat saya, memang tujuh hari (sejak pengesahan). Bukan tujuh hari kerja. Kalau Tata Tertib (DPR) berbeda berarti bertentangan dengan UU. Artinya, kalau tujuh hari, hari ini terakhir," ujar Feri.

Baca juga: Hoaks Fakta Sepekan: Cek Fakta Seputar UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi, Jumat (9/10/2020), mengatakan, aksi unjuk rasa penolakan atas UU Cipta Kerja dilatarbelakangi oleh disinformasi dan hoaks.

Beberapa misinformasi itu, misalnya, terkait penghapusan ketentuan soal upah minimun provinsi, upah minimum kabupaten, dan upah minimum sektoral provinsi.

"Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari UU ini dan hoaks di media sosial," kata Jokowi dalam konferensi pers virtual dari Istana Kepresidenan Bogor.

Adapun polisi telah menangkap seorang perempuan berinisial VE (36), pemilik akun Twitter @videlyaeyang, karena diduga menyebarkan berita bohong terkait UU Cipta Kerja. VE ditangkap polisi di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (8/10/2020).

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Dorong Kolaborasi Semua Pihak dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Kemendagri Dorong Kolaborasi Semua Pihak dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Bantah Vaksinasi Tertutup, Dasco Minta Anggota DPR yang Tak Tahu Tanya ke Fraksinya

Bantah Vaksinasi Tertutup, Dasco Minta Anggota DPR yang Tak Tahu Tanya ke Fraksinya

Nasional
Soal Vaksinasi DPR, Sufmi Dasco: Tak Ada yang Ditutupi, Kami Dapat Jatah

Soal Vaksinasi DPR, Sufmi Dasco: Tak Ada yang Ditutupi, Kami Dapat Jatah

Nasional
Istana: Mas Gibran Sama dengan Kepala Daerah Lain, Tak Ada yang Spesial

Istana: Mas Gibran Sama dengan Kepala Daerah Lain, Tak Ada yang Spesial

Nasional
Novel Baswedan Harap Kasusnya Bisa Diusut Lebih Jauh, Ini Kata Polri

Novel Baswedan Harap Kasusnya Bisa Diusut Lebih Jauh, Ini Kata Polri

Nasional
Jokowi: Kita Tak Boleh Jadi Korban Praktik Ketidakadilan Raksasa Digital Dunia

Jokowi: Kita Tak Boleh Jadi Korban Praktik Ketidakadilan Raksasa Digital Dunia

Nasional
Nasdem Ingin Koalisi dalam Konvensi Capres 2024, Demokrat Masih Fokus Konsolidasi

Nasdem Ingin Koalisi dalam Konvensi Capres 2024, Demokrat Masih Fokus Konsolidasi

Nasional
Vaksinasi di DPR, Keluarga Kandung Anggota DPR Turut Divaksinasi

Vaksinasi di DPR, Keluarga Kandung Anggota DPR Turut Divaksinasi

Nasional
Khawatir Lansia Antre Vaksinasi, KPCPEN Perkuat Sistem Pendaftaran Online

Khawatir Lansia Antre Vaksinasi, KPCPEN Perkuat Sistem Pendaftaran Online

Nasional
Menpora Targetkan 5.000 Sasaran Vaksinasi Covid-19 Bagi Atlet hingga Tenaga Pendukung

Menpora Targetkan 5.000 Sasaran Vaksinasi Covid-19 Bagi Atlet hingga Tenaga Pendukung

Nasional
Soal Kerumunan Warga Saat Jokowi di NTT, PKS Nilai Ada Tiga Kecacatan

Soal Kerumunan Warga Saat Jokowi di NTT, PKS Nilai Ada Tiga Kecacatan

Nasional
Tinjau Vaksinasi, Wapres: Jangan Sampai Atlet Terpapar Covid-19

Tinjau Vaksinasi, Wapres: Jangan Sampai Atlet Terpapar Covid-19

Nasional
Wapres: Bendera Merah Putih Berkibar di Luar Negeri Hanya karena 2 Hal

Wapres: Bendera Merah Putih Berkibar di Luar Negeri Hanya karena 2 Hal

Nasional
Kasus Perizinan di Cimahi, KPK Dalami Penyisihan Keuntungan Proyek untuk Wali Kota

Kasus Perizinan di Cimahi, KPK Dalami Penyisihan Keuntungan Proyek untuk Wali Kota

Nasional
Periksa Anggota Fraksi PDI-P Ihsan Yunus, KPK Dalami Soal Pembagian Jatah Bansos Kemensos

Periksa Anggota Fraksi PDI-P Ihsan Yunus, KPK Dalami Soal Pembagian Jatah Bansos Kemensos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X